Jakarta, Itech – Penyelenggaraan Hari Informasi Geospasial (HIG) Tahun 2016 ini mengangkat tema ‘BIG Bangkit dan Terbarukan’. Yang bisa diartikan sebagai momentum untuk terus berubah dan menjadi besar.
Kepala BIG Priyadi Kardono, menegaskan, pihaknya akan terus mendorong implementasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk menghindari tumpang tindih data dalam perencanaan tata ruang. Dari target 85 pembuatan peta tematik yang disinkronkan dengan peta dasar BIG hingga 2019, saat ini BIG sudah berhasil membuat 66 tema yang mayoritas berupa peta tematik di Pulau Kalimantan.
Dikatakan, data untuk pemetaan tematik ini mendapat dukungan dari 19 kementerian/lembaga yang membantu mengeluarkan data-data terkait. Terlebih data yang dibutuhkan untuk pemetaan skala 1: 50.000. Selain itu, BIG juga membantu pembuatan peta desa skala 1: 5000, yang saat ini sudah menghasilkan 7000 peta desa dari lebih dari 74.000 desa di seluruh Indonesia.
Pembuatan peta desa ini berbasis citra satelit resolusi tinggi. Pengadaan citra satelit resolusi tinggi ini menjadi tanggungjawab Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan). Namun karena terbatasan anggaran Lapan data citra satelit resolusi tinggi pun tidak maksimal. Di samping itu, kendala lainnya adalah keterbatasan sumberdaya manusia. Namun di tahun 2017, kendala itu akan coba dicarikan jalan keluarnya.
Saat ini pun BIG berupaya untuk mengoptimalkan pemetaan desa skala 1: 5.000. Jika peta tersebut tersedia, bisa dipakai untuk pelayanan sosial pengentasan kemiskinan. Bahkan data per kepala rumah tangga bisa diketahui. Pihaknya berharap, percepatan kebijakan satu peta menjadi acuan perbaikan data informasi geospasial tematik masing-masing sektor, acuan pemanfaatan ruang skala luar yang terintegrasi dokumen rencana tata ruang untuk mengurangi potensi konflik.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional –Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro menyatakan, dengan mengacu dan inisiasi pada Peraturan Presiden nomer 9 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta, baik itu peta dasar, peta tematik dengan berbagai potensi daerah masing masing. Dan lebih jauh lagi ini akan menjadi dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tegas Bambang, Senin, 17/10/2016, di Cibinong, pada hari Informasi Geospasial 41.
Jelas Bambang, Kita memiliki wilayah sangat luas, baik itu darat, laut dan udara. Lantas wilayah Kita diapit oleh 10 negara yang bebatasan langsung yaitu: Malaysia, Singapura, Austarlia, Filipina, India, Papua Nugini, Republik Palau, Thailand, Tomor Leste, Vietnam. Titik koordinat perbatasan Negara harus segera diselesaikan, baik itu secara holistic, tematik, integrative, spasial, jelas Bambang.
Lanjut Bambang, Harus terintegrasi, memang berbagai departemen mengeluarkan data masing-masing, akan tetapi tidak valid, tidak akurat bahkan tidak singkron satu dengan yang lainnya, tentunya ini akan jadi masalah bagi kita semuanya, apalagi jika terjadi konflik dan tumpang tindih lahan di daearah, tentunya akan banyak banyak korban, biaya besar pula dalam menyelesaikan permasalahannya, ujar Bambang.
Bambang berharap dengan percepatan penyelesaian OMP ini dapat pula menerapkan dengan konsisten RUTRD, dapat menentukan kebijakan pembangunan daerah dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Pembangunan perekonomian lintas sector, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tentunya pula dapat memetakan mana daerah miskin, sedang dan kaya, dari peta nanti akan terlihat dengan jelas, rinci. Tentunya kita bisa menciptakan pembangunan yang merata dengan potensi yang telah terpetakan tersebut, tegas Bambang.
Untuk mencapai sasaran, tegas Bambang, BIG harus membangun kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi se Indonesia, baik itu dalam menyediakan data potensi daerah, spasial. Baik itu peta skala 1:5000, maupun 1: 50.000, tentunya pada 2019 ini sebagian besar peta ini sudah harus bisa rampung tentunya, tegas Bambang. (red/)
