ItWorks- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan terus mengembangkan aplikasi sistem kepelabuhanan Inaportnet, salah satunya untuk memberikan dukungan bagi aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA).
“Kami telah dan akan terus melakukan upaya pengembangan Inaportnet guna memperkuat SIMBARA, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam pengawasan muatan mineral di pelabuhan. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga ini memudahkan para regulator terkait di pelabuhan, untuk melakukan pengawasan dan validasi muatan, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) royalti, hingga lembar hasil survey yang diterbitkan oleh surveyor,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Peluncuran dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah Melalui SIMBARA (22/07/2024) di Jakarta, dilansir melalui portal web resmi Kemenhub, baru-baru ini.
Turut hadir dalam acara ini Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia Arifin Tasrif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, serta berbagai pejabat tinggi kementerian.
Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, selama ini, pemanfaatan data Inaportnet telah meningkatkan efisiensi waktu dan biaya layanan kepelabuhanan. Integrasi Inaportnet dengan Sistem Single Submission (SSm) Pengangkut telah mempercepat proses penyerahan dokumen secara elektronik, mencerminkan transformasi digital yang efektif dan efisien di sektor kepelabuhanan. Aplikasi ini pun telah diintegrasikan dengan SIMBARA guna meningkatkan pengawasan terhadap komoditas tambang dan penerimaan negara atas komoditas tambang.
“Hingga tahun 2023, Inaportnet telah diterapkan di 264 pelabuhan di seluruh Indonesia. Dari 54 pelabuhan yang menangani komoditas mineral dan batu bara, sebanyak 20 pelabuhan dengan volume muatan tertinggi telah menjadi fokus utama pengawasan. Upaya ini berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan kapal dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” tuturnya.
Aplikasi SIMBARA diluncurkan pada Maret 2022. Aplikasi ini melibatkan sejumlah kementerian terkait diantaranya Kementerian Keuangan, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perhubungan. SIMBARA merupakan bagian dari pelaksanaan pengembangan dan pembangunan sistem informasi yang terintegrasi serta pertukaran data dan/atau Informasi dari kegiatan usaha komoditas tambang.
Awalnya, SIMBARA khusus berfokus pada komoditas mineral dan batubara. Saat ini, penggunaan SIMBARA diperluas untuk turut mengawasi komoditas timah dan nikel. Selama ini, implementasi SIMBARA telah memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Misalnya saja pencegahan atas modus ilegal mining (penambangan tanpa izin) senilai Rp 3,47 triliun, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan juga risk profilling dari para pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun serta penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system yang juga merupakan bagian dari SIMBARA sebesar Rp 1,1 triliun.
Potensi pendapatan negara dari komoditas nikel dan timah sangatlah besar. Indonesia merupakan salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia. Cadangan nikel Indonesia mencapai sekitar 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia. Sementara cadangan timah Indonesia menempati peringkat kedua dunia dengan cadangan sebesar 800 ribu ton atau 23% dari cadangan dunia.
“Kami mengapresiasi apa yang diinisiasi Menko Marves dan Menkeu sehingga kondisi di lapangan lebih tertib. Hal ini sangat positif di tingkat tataran operasional. Kami sangat mendukung agar manfaatnya bagi kepentingan negara lebih bisa dirasakan,” ujarnya. (AC)
