
Jakarta, Itech- Indonesia memiliki banyak pelabuhan penting dan terminal khusus di sejumlah kota besar . Menurut data yang diperoleh menyebutkan pelabuhan di Indonesia sendiri baik yang dikelola pemerinta maupun swasta tidak lebih dari 2800 pelabuhan. Namun, sayangnya sektor maritim, terutama pelabuhan, di Indonesia masih belum dianggap memenuhi standard kelayakan pelabuhan serta belum memenuhi standard internasional..
Padahal Presiden Joko Widodo agaknya makin serius pada cita-cita menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sedikitnya, 24 pelabuhan akan dibangun dalam empat tahun mendatang guna mendukung pencapaian cita-cita tersebut. BPPT sebagai lembaga kaji terap teknologi terus berupaya meningkatkan daya saing bangsa Indonesia melalui pengembangan teknologi nfrastruktur pelabuhan termasuk mendukung program tol laut dalam upaya mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritime.
Menurut Imam Fachruddin, Kepala Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai (BTIPDP) BPPT, sebagian besar pelabuhan di Indonesia saat ini belum memenuhi standard kelayakan pelabuhan. Menurutnya hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap pelayanan yang ada di pelabuhan. Padahal pelayaran internasional memegang peranan penting bagi perkembangan ekonomi di semua negara, di mana sebagian besar kegiatan ekspor dan impor dipengaruhi oleh transportasi maritim.

“BPPT yang memiliki laboratorium kolam gelombang, saluran gelombang, perangkat lunak pemodelan lingkungan pantai dan pelabuhan mengusulkan agar pemerintah melakukan kajian uji model fisik dan numeric pelabuhan-pelabuhan tersebut untuk mengantisipasi adanya tingkat abrasi akibat gelombang tinggi,” katanya kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu (7/12). BPPT juga terus melakukan peran intermediasinya dalam proses pengembangan dan perawatan pelabuhan serta bangunan pantai, seiring dengan makin banyaknya pelabuhan, di Indonesia yang masih belum dianggap layak serta belum memenuhi standard internasional..
Sementara itu, Dinar Catur Istiyanto, Perekayasa Teknik Pantai BPPT menilai berdasarkan informasi dari media sekitar 70 persen infrastruktur pelabuhan dan bangunan pantai di seluruh Indonesia bermasalah. Hal ini berdasarkan perencanaan dan desain yang tidak sesuai standar konstruksi. Banyaknya pelabuhan, bangunan pantai, dan struktur pelindung pantai yang tidak sesuai kontruksi, disebabkan standar perancangan tidak menyesuaikan kondisi lokal pantai dan keahlian perancangan yang minim. Disamping itu, tidak tersedianya metode pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan ketersediaan peralatan lokal.
“Kurang layaknya pelabuhan-pelabuhan di Indonesia penyebabnya bermacam-macam, ada yang terkait dengan SDM yang terbatas dan kurang paham mengenai desainnya maupun strukturnya. Kami di BPPT memiliki keahlian sebaiknya dalam proses perencanaan standar pelabuhan, selain dari perguruan tinggi, kami juga seharusnya dilibatkan sebagai konsultan,” papar Dinar Catur.

Asal tahu saja, Keberadaan Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP-BPPT) bermula ketika pemerintah melalui Dirjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan (Kementrian Perhubungan) pada tahun 1982 mendirikan Laboratorium Teknik Pantai (LTP) di Yogyakarta. Pendirian Laboratorium ini merupakan bagian dari pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Baai di Bengkulu untuk memenuhi kebutuhan uji model fisik.
Bersamaan dengan berakhirnya proyek pembangunan Pulau Baai pada tahun 1987, LTP dialihkan pengelolaannya ke Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, yang selanjutnya namanya berubah menjadi Laboratorium Pengkajian Teknik Pantai (LPTP). Pada tahun 2001, LPTP berubah menjadi Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP), dengan tugas pokok adalah melakukan pengkajian, pengembangan, dan penerapan teknologi di bidang teknik pantai.
Diusianya yang menjelang tiga dasawarsa ini, keberadaan BPDP-BPPT saat ini telah berkembang dengan dukungan fasilitas yang lebih lengkap dan modern serta dukungan tenaga insinyur dan peneliti yang berpengalaman untuk berkarya memenuhi kebutuhan berbagai pihak di bidang pengkajian dan penerapan teknologi pantai dan pelabuhan. (red/*ju)














