Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) merupakan badan di bawah Mahkamah Agung (MA) RI yang memiliki tugas membantu Sekretaris MA dalam melaksanakan penyusunan rekomendasi dan evaluasi strategi kebijakan di bidang Hukum dan Peradilan.
BSDK juga bertugas merumuskan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan administrasi peradilan di lingkungan MA serta badan peradilan yang berada di bawahnya.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, BSDK banyak mengimplementasikan berbagai solusi teknologi informasi atau digital. Setidaknya ada enam aplikasi unggulan yang diimplementasikan BSDK untuk peningkatan kinerja instansi. Pertama, adalah TeknisPro yang diimplementasikan sejak 2020 dan terus dikembangkan hingga saat ini
Aplikasi yang dikembangkan tim teknologi informasi (TI) internal BSDK dan eksternal ini merupakan aplikasi tata kelola data Kediklatan dan Alumni Pusdiklat Teknis Peradilan dengan fitur unggulan antara lain data real time, riwayat pelatihan dan alumni terstruktur, sera informasi kegiatan lebih detail
“Aplikasi ini memudahkan para pengguna dalam mengakses data pelatihan baik dari sisi pimpinan, pegawai maupun peserta pelatihan,”ujar Sekretaris BSDK Dr. Drs. Achmad Jufri, S.H., M.H. dalam sesi presentasi penjurian TOP Digital Awards 2024 yang dilakukan secara daring, Senin (4/11/2024).
Hadir pula dalam penjurian ini, Kepala BSDK Bambang Hery Mulyono, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Menpim) BSDK Darmoko Yuti Witanto, S.H., serta Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan dan TI BSDK Marwanto, S.H. dan lainnya. Mereka membawakan materi presentasi berjudul “Desain Pemanfaatan TI dan AI untuk Optimasi Kognisi Pembelajaran dan Tata Kelola Lembaga yang Profesional di Lingkungan BSDK MA RI”.
Aplikasi kedua adalah LMS Menpim Optima yang diimplementasikan BSDK tahun ini dan dikembangkan oleh tim IT internal dan eksternal. LMS Menpim Optima adalah platform pembelajaran berbasis Learning Management System yang dirancang khusus untuk mendukung pelatihan di Pusdiklat Menpim.
Menurut Jufri, sistem ini menggabungkan teknologi modern dengan pendekatan kolaboratif untuk pengalaman belajar interaktif dan dinamis. Sedangkan fitur unggulannya adalah menyediakan pembelajaran kolaboratif, gamifikasi untuk motivasi belajar, integrasi konten berbasis artificial intelligence (AI) seperti video, infografis dan gamifikasi.
“Menpim Optima menghadirkan pengalaman belajar interaktif melalui penggunaan media multimedia yang menarik, seperti video, kuis interaktif, dan simulasi. Platform ini memperkuat kolaborasi dan pembelajaran berbasis tim yang kami sebut dengan Smart Collaborative Learning System (SCLS),” tutur Jufri.
Darmoko Yuti Witanto menambahkan, SCLS merupakan inovasi baru dari Pusdiklat Menpim, yang baru di-launching pada Oktober 2024 lalu. Menurut dia, alasan SCLS ini dibuat karena ada satu persoalan besar di Pusdiklat Menpim bahwa tenaga widya iswara cukup terbatas, hanya berjumlah 13 orang, sedangkan MA memiliki lebih dari 30 ribu aparatur di seluruh Indonesia.
“Oleh karena keterbatasan jumlah widya iswara tersebut maka persoalan terbesar dalam proses pembelajaran di Menpim itu adalah tidak tersedianya waktu dan SDM untuk memberikan pembelajaran kepada para peserta pelatihan. Sehingga Pusdiklat Menpim mengeluarkan kebijakan yaitu membuat SCLS yaitu sistem perpaduan antara kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia, yaitu kecerdasan para widya iswara di-combine dengan kecerdasan AI,” tutur Darmoko.
Aplikasi unggulan lainnya adalah Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan (Sislitbang Ver 2) yang dikembangkan tim IT internal dengan Langit Media. Solusi bisnis yang diimplementasikan BSDK sejak 2022 ini merupakan aplikasi manajemen kegiatan dan keuangan Sislitbang yang digunakan untuk kepentingan tim sekretariat penelitian pada Puslitbang, yang selanjutnya disebut sebagai End User atau User.
Beberapa fitur unggulan dalam Sislitbang Ver 2 adalah Tata Persuratan Elektronik, Manajemen Kegiatan Penyusunan Naskah, serta Pemantauan Realisasi Anggaran Kegiatan Penyusunan Naskah.
“Manfaat aplikasi ini adalah sebagai sistem pendukung yang digunakan untuk pengolahan data kegiatan penelitian, data pendukung untuk pengambilan keputusan terutama yang terkait dengan penyerapan anggaran, serta manajemen persuratan yang lebih efektif dan efisien,” kata Jufri.
BSDK juga mengebangkan solusi bisnis Ebook BLDK (Ebook.bldk.mahkamahagung.go.id) yang diimplementasikan sejak 2022. Aplikasi yang dikembangkan tim IT internal dan eksternal ini merupakan buku elektronik atau digital yang berisi buku-buku penelitian yang telah dilakukan oleh Puslitbang. Seperti halnya buku pada umumnya eBook Puslitbang ini hanya bisa dibuka dan dibaca dengan menggunakan perangkat gadget seperti komputer, tablet, dan smartphone.
“Tidak berbeda dengan buku cetak pada umumnya, Ebook BLDK juga memuat tulisan dan gambar tentang berbagai topik hukum yang pernah dilakukan oleh Puslitbang,” ujar dia.
Ada beberapa fitur menarik dari Ebook BLDK ini antara lain flip book (bisa di-download dengan file pdf), text to speech, serta rencana pengembangan yang akan memanfaatkan AI untuk memudahkan pengakses e-book dalam mencari kebutuhannya yaitu dengan memasukkan beberapa kata kunci dari informasi yang ingin dicari.
“Aplikasi ini mempermudah para pencari keadilan dalam mengakses sumber-sumber bacaan yang diinginkan di manapun dan kapan pun. Dengan adanya audio teks membantu para disabilitas terutama tunanetra dalam memperoleh dan menambah wawasan khususnya dalam kajian hukum,” papar Jufri.
Solusi bisnis unggulan berikutnya adalah Penyediaan Layanan Internet dan Komunikasi Data untuk Seluruh Area Pendidikan dan Pelatihan pada Kantor BSDK. Ini merupakan kerja sama sumber daya manusia di BSDK dengan vendor penyedia hardware dan penyedia jasa internet (ISP).
Menurut Jufri, jaringan internet dan komunikasi data pada seluruh area lingkungan BSDK berperan penting dalam mendukung kegiatan proses belajar dan mengajar serta menciptakan kemudahan akses internet dan data di manapun peserta Diklat berada.
“Dengan adanya infrastruktur yang solid dan handal, keamanan jaringan yang sesuai standar keamanan jaringan dan layanan yang responsif, layanan jaringan internet dan komunikasi data ini akan memberikan pengalaman belajar dan mengajar yang optimal bagi semua peserta Pendidikan dan Pelatihan,” kata dia.
Solusi bisnis unggulan keenam adalah Jurnal Online/Jurnalhukumperadilan (JHP) yang diimplementasikan sejak 2016. Jurnal online ini dikembangkan tim IT BSDK dengan pihak eksternal.
Menurut Jufri, pengembangan JHP bertujuan untuk menjadi platform peer-review dan sumber informasi yang otoritatif tentang studi hukum dan peradilan. Cakupan JHP adalah literatur analitis, objektif, empiris, dan kontributif entang dinamika dan perkembangan studi hukum, khususnya di Indonesia.
JHP menerima makalah ilmiah tentang berbagai topik mulai dari studi penelitian, putusan pengadilan, studi teoritis, tinjauan pustaka, konsultasi filosofis dan kritis yang analitis, objektif, dan sistematis. Namun, dari berbagai topik yang dapat dipilih peneliti, JHP lebih memperhatikan makalah yang berfokus pada sosiologi hukum, hukum yang hidup, filsafat hukum, sejarah hukum nasional, hukum adat, studi literatur, hukum internasional, interdisipliner, dan studi empiris.
Ada beberapa fitur unggulan JHP antara lain pengarsipan secara digital, sistem notifikasi dan pengingat untuk penulis editor, dan reviewer. JHP juga sudah open source. Sedangkan manfaat solusi bisnis ini adalah transparansi dan akuntabilitas, mengurangi kerumitan administratif, menghemat waktu, serta menghindari kerancuan informasi. “JHP juga meningkatkan kolaborasi antara instansi dan akademisi,” kata Jufri.
Peningkatan Keamanan Siber
Terkait keamanan siber atau cyber security, BSDK MA RI sudah melakukan penilaian keamanan siber terhadap sistem TI yang digunakan dengan skor indeks Keamanan Informasi sebesar 224 (Level 2) dan status “Perlu Perbaikan”.
Hasil rekomendasi itu digunakan untuk membantu BSDK dalam menentukan tindakan perbaikan Keamanan TI. Beberapa langkah yang telah dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi tersebut antara lain melakukan sosialisasi tentang sistem manajemen keamanan informasi di lingkungan BSDK MA RI.
BSDK juga melakukan pengendalian organisasi untuk mencegah dampak risiko terkait akses dengan pihak ketiga.
“Kami juga melakukan pengendalian terhadap pengelolaan aset informasi yaitu dengan mengidentifikasi, mendokumentasikan dan mengklasifikasi tingkat kerahasiaan dan tingkat kritikalitasnya,” ujar Jufri.
Selain itu, BSDK melakukan pengendalian terhadap sumber daya manusia teknologi informasi dengan mendefinisikan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.
Keberhasilan implementasi berbagai aplikasi atau solusi bisnis di BSDK didukung SDM dan talenta TI yang mumpuni. Pada 2024, jumlah SDM dan talenta TI di BSDK sebanyak 137 orang PNS, 9 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 6 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP).
Sedangkan total anggaran TI BSDK pada 2024 ini sebesar Rp 1,015 miliar untuk pengelolaan data informasi, kemudian Rp 565 juta untuk pengadaan perangkat TI, dan sebesar Rp 50 juta untuk peningkatan kapasitas SDM TI BSDK.
Editor: Fauzi
