ItWorks- Pemerintah terus berupaya melakukan transformasi pada tata kelola pemerintah lewat pembangunan pemerintahan berbasis digital dan pengembangan smart government untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menuturkan transformasi pemerintahan dengan dukungan digital dibangun dengan semangat keterpaduan dan responsif terhadap kebutuhan publik (citizen centric).“Transformasi pemerintahan dengan dukungan digital bertujuan untuk menghadirkan pemerintah di tengah masyarakat kapan pun dan di mana pun. Di Indonesia, langkah serupa bisa diterapkan melalui prototipe awal portal layanan publik dalam satu platform terpadu yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan sekat birokrasi instansi pemerintah,” ujarnya saat menjadi keynote speaker ‘Building a Digital Government Ecosystem for a Better Indonesia’ dalam Digital Creative Leadership Forum 2025 bertema Cloud Security untuk Ketahanan Industri Digital Indonesia” beberapa waktu lalu, dilansir Humas KemenPANRB dalam portal web resmi KemenPANRB, baru-baru ini.
Menteri Rini menjelaskan keterpaduan layanan digital tidak hanya tentang integrasi sistem, melainkan harus membawa dampak nyata bagi masyarakat. Transformasi pemerintahan dengan dukungan digital mengadopsi konsep ‘moments of life’ yang mencakup perjalanan hidup manusia dari lahir hingga tutup usia. “Dengan pendekatan ini, kita berkomitmen untuk memastikan bahwa layanan digital pemerintah tidak hanya relevan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ungkap Rini.
Disampaikan bahwa pemerintah digital merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Layanan digital pemerintah mencakup berbagai layanan yang terwujud melalui integrasi proses bisnis, terdiri dari layanan antar pemerintah dengan pemerintah, layanan pemerintah kepada pegawai, layanan pemerintah kepada masyarakat dan layanan pemerintah kepada institusi bisnis.
“Potensi jangka panjang dampak percepatan pemerintah digital diharapkan akan mampu mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia,” tuturnya.
Pada episode Digital Creative Leadership Forum 2025 terkait Keamanan Digital Indonesia, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid menjabarkan lima hal yang menjadi komponen transformasi digital. Ia menuturkan pentingnya membangun infrastruktur digital yang inklusif, berkualitas, dan terjangkau; teknologi pemerintah digital yang citizen centric dan terpadu; serta ekosistem dan industri digital yang adaptif, inovatif, dan sinergis.
Menkomdigi juga menggaris bawahi pentingnya pengawasan ruang digital utamanya bagi generasi penerus bangsa serta urgensi penajaman literasi digital. Regulasi tegas akan segera disusun untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan literasi digital bagi anak-anak serta orang tua, serta memastikan adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku dan penyebar konten berbahaya.
“Kita harus melakukan secara daya untuk melindungi anak di ruang digital dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi mereka belajar, bermain, dan tumbuh. Kami mengajak seluruh masyarakat dan media untuk membantu kami mengamankan ruang digital dengan memperkuat literasi,” pungkasnya. (AC)
