ItWorks- Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan, mengambil pendekatan hati-hati dalam mengelola Surat Berharga Negara (SBN). SBN adalah instrumen penting dalam pembiayaan APBN, dengan pengelolaan yang hati-hati diharap bisa membantu menjaga stabilitas pasar keuangan dan nilai tukar rupiah.
Strategi dengan mengedepankan kehati-hatian dilakukan untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan bahwa pengelolaan SBN dilakukan secara bertanggung jawab dan mempertimbangkan berbagai pihak yang menjadi pemegang SBN. “Pemerintah terus mengelola Surat Berharga Negara (SBN) secara hati-hati. Ini merupakan strategi pembiayaan APBN,” ungkap Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN ( RUU P2APBN) Tahun Anggaran 2024 pada (15/07/2025), dilansir melalaui portal web Kemenkeu.
Menkeu berharap SBN untuk tidak melihat sebagai beban APBN. Namun, SBN merupakan instrumen investasi yang aman dan menjadi pilihan investasi bagi berbagai lembaga, termasuk pensiun, asuransi, perbankan, dan masyarakat. “Lembaga-lembaga baik itu pensiun, asuransi, perbankan, bahkan masyarakat kecil telah memegang surat berharga negara kita. Mereka membutuhkan instrumen investasi yang aman,” jelas Menkeu.
Untuk itu lanjutnya, Pemerintah akan terus melakukan edukasi mengenai peran SBN sebagai alat investasi yang bernilai dan dipercaya oleh pemegangnya. Dengan demikian, SBN diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendukung pembiayaan APBN dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
