ItWorks.id- Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Pertamanya (HUT Ke-1), Indonesia Port Editors Club (IPEC) menggelar Diskusi Logistik dan Kepelabuhanan bertajuk “Prospek Bisnis di Pelabuhan Tanjung Priok” yang berlangsung hari ini, 29 Juli 2025 di Hotel Sunlake Waterfront Resort & Convention-Jakarta Utara. Diskusi menghadirkan sejumlah nara sumber kompeten dari unsur Pelabuhan Indonesia -Tanjung Priok, Bea dan Cukai, Pemkot Jakarta Utara, Kementerian Perhubungan serta mengundang berbagai asosiasi maupun stakeholders terkait bidang logistik dan kepelabuhanan di Pelabuhan Terbesar Indonesia -Tanjung Priok.
Selain sabagai wahana untuk menjalin silutarahmi dan komunikasi dengan mitra dan asosiasi terkait dengan jasa kepelabuhanan, forum diskusi tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi inovatif dalam upaya membenahi dan memperbaiki kinerja dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang masih melingkupi dinamika di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar.
Semua solusi ini membutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk Pemerintah, Pelindo, otoritas pelabuhan, pelaku usaha, dan stakeholder lain terkait. Terutama untuk bersama mendukung terwujudnya kelancaran arus barang dan jasa perdagangan dari dan ke pelabuhan terbesar di Indonesia – Tanjung Priok. Apalagi selama ini, Tanjung Priok sebagai pintu gerbang utama arus perdagangan ekspor -impor Indonesia yang mencapai lebih dari 70%.
“Tema ini sengaja kami angkat karena Pelabuhan Tanjung Priok dari dulu hingga saat ini, masih menjadi barometer dan andalan bagi kelancaran arus perdagangan dan logistik nasional, di mana lebih dari 70%, ekspor impor Indonesia diangkut melalui pelabuhan ini. Di sisi lain, dinamika baru juga terus berkembang, seperti masalah kemacetan lalu lintas yang makin tinggi, tuntutan kecepatan sistem layanan Pelabuhan, Bea Cukai, pelayaran dan lainnya yang melibatkan banyak pihak. Nah, melalui forum diskusi ini, IPEC sebagai insan Pers ingin berkontribusi menjembatani mencari solusi bersama, untuk mewujudkan kelancaran arus logistik dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok yang tentunya ini juga akan sangat berdampak luas bagi kelangsungan ekonomi dan bisnis secara luas,” ungkap Presiden IPEC, Ridwan Said saat menyampaikan laporan dan sambutan dalam diskusi ini.
Hasil diskusi diharapkan dapat membantu regulator baik Pemkot Jakut, maupun unsur Kementerian Perhubungan, serta operator Pelindo Tanjung Priok dan asosiasi pelaku usaha terkait, untuk berkolaborasi bersama dalam upaya mendukung dan mewujdukan kelancaran arus barang dan logistik di kawasan ini.
Diskusi secara resmi dibuka oleh Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, Capt Heru Susanto yang diwakili oleh Kabid Lalu Lintas KSOP Tanjung Priok Wim Hutajulu. Pihaknya menyambut baik inisiasi ini dan berharap hubungan di antara mitra penyedia dan pengguna jasa, dan juga para stakeholder, maupun jajaran media, makin terjalin dengan baik. Terutama dalam upaya bersama mendukung dan mewujudkan kinerja dan layanan logistic di Pelabuhan Tanjung Priok yang makin baik lagi ke depan.
Adapun nara sumber, Pemkot Jakarta Utara diwakili Kepala Suku Dinas Perhubungan Pemkot Jakarta Utara, Hendrico Tampubolon, Pelindo oleh Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputera, dan Bea Cukai oleh Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Ardhani yang dipandu moderator- Hari Sutanto (Praktisi dan pengamat kepelabuhanan).
Perlu Diselesaikan Bersama
Terkait kemacetan angkutan jalan, Kepala Suku Dinas Perhubungan Pemkot Jakarta Utara, Hendrico Tampubolon mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah permasalahan krusial yang perlu diselesaikan bersama antar stakholders terkait. Terutama dalam upaya mendukung kelancaran arus barang dan logistik dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Termasuk untuk menghindari atau menmekan terjadinya kemacetan di luar kawasan pelabuhan.
Dalam kaitan ini, lanjutnya, Pemkot Jakut juga telah menginventarisir sejumlah permasalahan arus barang dan logistik yang mengakibatkan kemacetan di luar pelabuhan Priok. Pertama, terkait jumlah depo, saat ini terdapat 102 depo dan 95 pool peti kemas di luar area pelabuhan yang hal ini tentu sangat mempengaruhi kondisi arus lalu lintas wilayah Jakarta Utara.
“Dengan banyaknya depo dan pool angkutan peti kemas ini, tentu berpengaruh pada kepadatan lalu lintas. Apalagi jika beroperasi secara bersamaan. Ini yang perlu kajian cepat bersama untuk solusinya. Misalnya melalui sistem pengaturan, pembatasan, dukungan penggunaan teknologi dan lainnya,” ungkap Hendrico.
Kedua, terkait sistem operasional dan market share dan pentarifan, dengan belum diterapkannya tarif batas atas dan batas bawah oleh Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, sehingga terjadi disparitas dan ketidakaturan market share. Ketiga, belum adanya pembatasan waktu operasional angkutan barang di ruas jalan raya Pelabuhan, jalan Jampea, jalan raya Cilincing, jalan akses Marunda, jalan Cakung Cilincing Raya, jalan Yosaudarso dan jalan RE Martadinata, memgakibatkan kepadatan lalu lintas pada ruas jalan dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok.
Sedangan keempat, masih tinginya acaman kecelakaan. Di mana sejak 2022 hingga tahun 2024, terdapat 328 kecelakaan yang terjadi di wilayah kota administrasi Jakarta Utara yang mengakibatkan korban meninggal dunia, luka berat dan luka ringan dengan total kerugian yang cukup besar. “Ini yang juga perlu menjadi perhatian kita bersama untuk bagaimana menekan dan mengatasainya,” ujar Henrico.
Sementara itu, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputera mengatakan, hingga saat ini arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok masih tetap tumbuh, terutama untuk muatan peti kemas. Disebutkanm hingga Juni 2025 saja, muatan peti kemas internasional di Pelanbuhan Priok telah mencapai 3,94 juta Twenty Feet Equivalent Units (TEUs). Sedangkan muatan non-peti kemas pada periode waktu yang sama telah mencapai 10,07 juta ton.
Menyikapi tren peningkatan arus barang dan muatan peti kemas ini, pihaknya juga memaparkan berbagai rencana dan dan srategi pembangunan yang telah disiapkan oleh manajemen Pelindo di Pelabuhan Tanjung Priok, termasuk meningkatkan performa di sistem manajemen untuk kecepatan layanan dengan dukungan teknologi informasi.
Sedangkan untuk solusi jangka panjang, dalam upaya mengatasi kemacetan, di antaranya telah menyiapkan pembangunan jalan baru yaitu New Priok Eastern Access (NPEA), yang menghubungkan secara langsung New Priok Terminal ke jalan tol pelabuhan. Jalan ini akan mendukung kelancaran pergerakan barang dari dan menuju kawasan industri, termasuk kawasan industri Cikarang, Cibitung, dan kawasan lainnya, ke Pelabuhan Tanjung Priok.
Sementara itu, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Ardhani dalam paparannya mengatakan bahwa meski masih banyak tantangan dan problematika, namun pihaknya tetap optimistis tentang prospek dan kinerja yang lebih baik lagi di Tanjung Priok.
”Tantangannya selalu ada, tetapi pelaku usaha tidak perlu khawatir dan harus selalu optimistis dengan prospek bisnis di pelabuhan Tanjung Priok. Dalam hal ini, Bea dan Cukai Tanjung Priok hanya sebagai fasilitator siap mendukung. Terutama untuk kemudahan dan kecepatan pelayanan kepabeanan dan cukai yang kami lakukan dengan dukungan sistem IT. Saat ini terdapat sekitar 140 s/d 150-an proses bisnis yang melibatkan berbagai instansi dan berkaitan dengan layanan Bea dan Cukai yang sudah dapat dilakukan melalui sistem (online), hanya 20-an proses bisnis yang masih pakai hard coppy,” ujarnya.
Untuk,mendukung tugas dan fungsi layanan Bea dan Cukai terutama dalam layanan dokumen kepabeanan, Bea dan Cukai memiliki aplikasi CEISA (Customs Excise Information System and Automation). CEISA merupakan sistem informasi dan otomatisasi kepabeanan dan cukai yang dikembangkan untuk memudahkan pelayanan pengguna jasa. CEISA terdiri dari berbagai aplikasi yang digunakan untuk proses administrasi, pelayanan, pengawasan, dan hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi DJBC.
Acara diskusi semakin hangat dengan adanya pembahasan dari kalangan asosiasi terkait. Di antaranya disampaikan Andi Pattonangi (Ketua INSA Jaya), Adil Karim (Ketua ALFI DKI Jakarta), Suwondo (Ketua APBMI DKI Jakarta), A. Yacub (Ketua ASDEKI Jakarta) dan H.Annas (APTRINDO Jakarta).
“Untuk mengatasi kemacetan di luar pelabuhan yang berhubungan dengan kegiatan depo peti kemas perlu ada kajian komprehemsif dari Pemda DKI maupun Pemkot setempat yang melibatkan para stakkeholders termasuk asosiasi terkait,” ujar Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Adil Karim.
Sedangkan Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) Jakarta, A Yacub menyinggung tentang mahalnya tarif depo saat ini lantaran perusahaan pelayaran mengambil hak tarif-nya Depo. “Makanya kami setuju dan sudah siapkan kajian mengenai tarif-tarif batas atas dan bawah di depo tersebut. Kami juga mohon Dinas Perhubungan menertibkan lokasi-lokasi depo di luar pelabuhan yang seringkali bikin macet,” ucap Yacub yang juga menyoroti keberadaan kontainer longstay di pelabuhan Priok.
Diskusi yang membahas mengenai pentingnya bersama mewujudkan kelancaran arus barang dan logistik di Tanjung Priok, juga menghadirkan unsur pelaku usaha logistik, pelayaran, bongkar muat, angkutan peti kemas dan juga regulator (pemerintah). Di antaranya Asosiasi Perusahaan Pelayaran Nasional (INSA) Jaya, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), ISAA (Indonesia Shipping Agencies Association) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), dan lainnya.
