ItWorks- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Deputi Riset dan Inovasi Daerah (DRID) mendukung pemerintah daerah (Pemda) yang telah membentuk dan mengembangkan kapasitas Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) maupun Badan Perencanaan Pembangunan RIset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis ilmu pengetahuan di Tanah Air.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Deputi Riset dan Inovasi Daerah (DRID) menggelar kegiatan BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 secara daring pada Rabu (3/9). Agenda ini bertujuan memperkuat peran dan kapasitas Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) maupun Badan Perencanaan Pembangunan RIset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dalam mendukung pembangunan berbasis ilmu pengetahuan di seluruh daerah Indonesia.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, dalam sambutannya menyatakan bahwa pelaksanaan BRIDA yang optimal merupakan upaya bersama BRIN dan Kemendagri untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi BRIDA di seluruh Indonesia, sehingga kemajuan negara dapat dimulai dari daerah dengan dorongan bottom-up yang berkelanjutan.
Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendirikan BRIDA/BAPPERIDA sesuai regulasi. Menurutnya, fokus ke depan bukan hanya pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga memastikan BRIDA bekerja optimal. “BRIDA harus dapat mendukung kebijakan berbasis bukti dan sains, serta memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri daerah. Inilah kunci membangun ekonomi berbasis pengetahuan,” tegas Handoko dilansir Humas BRIN melalui portal web BRIN, baru-baru ini.
Dalam kesempatan itu, Handoko juga menyampaikan rencana pemberian penghargaan kepada BRIDA/BAPPERIDA yang dinilai optimal berdasarkan Indeks Daya Sains Daerah (IDSD). “Optimalisasi BRIDA tidak terlepas dari kemajuan daerah yang dipimpinnya. Karena itu, kami mengajak seluruh BRIDA terus berkoordinasi dengan BRIN dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan,” jelasnya.
Deputi RID BRIN, Yopi, dalam penutupan acara menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 250 BRIDA/BAPPERIDA yang terbentuk resmi melalui Perda. “Kami mengapresiasi kerja keras pemerintah daerah yang telah menyelesaikan proses ini, sekaligus mendorong daerah lain untuk segera menuntaskan pembentukan BRIDA,” ucapnya.
Ia menekankan bahwa mulai 2025 BRIDA harus bergerak optimal, berperan sebagai think tank, katalisator, sekaligus orkestrator riset dan inovasi di daerah. “BRIDA perlu membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mempercepat kajian berbasis bukti, mengoptimalkan potensi, serta menyelesaikan berbagai problem pembangunan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, BRIN juga menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai fokus kajian awal. BRIDA diminta segera melakukan inventarisasi potensi dan masalah pendidikan di daerah masing-masing, memanfaatkan data dari Kementerian Pendidikan serta hasil IDSD 2023–2024.
“Ke depan, kami siap mendampingi BRIDA/BAPPERIDA dalam menyusun kajian bersama pemangku kepentingan, mulai dari dinas terkait, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat. Dengan begitu, strategi perbaikan sektor pendidikan dapat lebih tepat sasaran,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebagai langkah nyata, BRIN telah menyiapkan 12 regional pendampingan yang mencakup 38 provinsi. ‘’Melalui penguatan BRIDA, diharapkan kebijakan berbasis riset dapat semakin mengakselerasi pembangunan daerah sekaligus mendukung visi Indonesia sebagai negara berbasis ekonomi pengetahuan,’’ pungkasnya.
