Asosiasi Pengelola Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) hari ini menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) Nasional, di Hotel Bidakara Jakarta, hari ini (9/4/2026).
Bertajuk “Sinergi Strategis untuk Kedaulatan Digital: Optimalisasi Barang Milik Daerah untuk Infrastruktur Telekomunikasi, Penetapan Tarif Batas Atas Infrastruktur Pasif, dan Deklarasi OVC”, kegiatan FGD ini diselenggarakan bersamaan dengan kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H serta peringatan Hari Jadi APJATEL ke-11.
Kegiatan ini menjadi forum strategis tingkat nasional yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri telekomunikasi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam membangun keselarasan kebijakan dan merumuskan langkah konkret guna mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata, efisien, dan berdaulat di Indonesia.
Forum ini juga menjadi respons atas berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi, mulai dari belum optimalnya pemanfaatan aset daerah, tingginya biaya regulasi, hingga kebutuhan akan model pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Seiring dengan semakin pentingnya peran infrastruktur telekomunikasi sebagai tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik, forum ini menegaskan bahwa infrastruktur digital saat ini tidak sekadar menjadi fasilitas pendukung, melainkan telah menjadi infrastruktur vital nasional yang memiliki strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan akses jaringan, serta penguatan kedaulatan digital Indonesia menuju visi Indonesia Digital 2045.
Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan rasa kebersamaan setelah perayaan Idul Fitri 1447 H, sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung transformasi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Ditjen Infrastruktur Digital, Mulyadi, ST., MT. selaku perwakilan dari Kementerian Komunikasi Digital RI, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem digital yang kuat dan berkelanjutan.
“Transformasi digital membutuhkan kondisi infrastruktur yang kokoh serta kolaborasi yang erat antara pemerintah dan industri. Dengan sinergi yang tepat, kita dapat mempercepat pemerataan konektivitas, meningkatkan daya saing nasional, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dirasakan secara luas oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa infrastruktur telekomunikasi tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar fasilitas teknis, melainkan sebagai infrastruktur vital nasional yang menjadi fondasi utama transformasi digital Indonesia.
“Infrastruktur telekomunikasi merupakan tulang punggung ekonomi digital dan layanan publik modern. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah dan industry untuk memastikan pengelolaannya tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik dan kedaulatan nasional,” ujar Jerry.
FGD ini mengangkat sejumlah isu strategis, diantaranya isu terkait optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi, penetapan tarif batas atas infrastruktur pasif yang adil dan berbasis biaya, serta solusi penataan infrastruktur fiber optik nasional yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang tidak terkoordinasi dan inefisiensi.
Dalam diskusi, disoroti bahwa pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti tingginya biaya regulasi, duplikasi pembangunan jaringan, serta kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Sebagai solusi strategis, APJATEL mendorong pembentukan Operating Vehicle Company (OVC) sebagai entitas netral yang mengelola infrastruktur telekomunikasi pasif secara bersama. Konsep ini mengusung prinsip open access yang memungkinkan pemanfaatan infrastruktur secara efisien oleh berbagai operator, sekaligus menekan biaya investasi dan mempercepat perluasan jaringan secara nasional.
OVC diharapkan dapat menjadi game changer dalam ekosistem telekomunikasi nasional dengan mendorong efisiensi biaya hingga 40–60%, mengurangi duplikasi pembangunan, serta meningkatkan pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, FGD Strategis Nasional APJATEL 2026 juga menghasilkan sejumlah komitmen penting, di antaranya:
● Mendorong harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pemanfaatan BMD untuk infrastruktur telekomunikasi.
● Penetapan tarif batas atas berbasis biaya yang adil, transparan, dan non-diskriminatif.
● Penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator pembangunan infrastruktur digital.
● Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur bersama guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.
Selain dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Hafid, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta asosiasi dan pelaku industri terkait.
Momentum peringatan Hari Jadi APJATEL ke-11, yang jatuh tepat di tanggal 9 April 2026, turut menjadi refleksi perjalanan organisasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional yang semakin terintegrasi dan berdaya saing. Selama lebih dari satu dekade, APJATEL berperan aktif dalam mendorong kolaborasi industri serta penguatan ekosistem digital di Indonesia.
Ketua Pelaksana FGD APJATEL 2026 yang juga merupakan bendahara Umum APJATEL, Victor Irianto, menyampaikan, “Harapan kami, APJATEL dapat terus tumbuh menjadi organisasi yang semakin solid, adaptif, dan berdaya saing, serta mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan digital Indonesia melalui pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang merata, efisien, dan berkelanjutan.”
Rangkaian acara ditutup dengan kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan, menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah, pelaku industri, dan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam mewujudkan kedaulatan digital Indonesia.
