Jakarta, Itech- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan secara resmi membuka Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2017 di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (17/7). KTN kedua yang digelar BPPT pada 17-19 Juli 2017 ini mengambil tema “Inovasi Teknologi untuk Daya Saing dan Kemandirian Bangsa”.
Dalam kegiatan KTN 2017 juga diluncurkan aplikasi e Performance Base Budgeting atau e-PBB yang dibuat oleh tim BPPT dan Kementerian PAN&RB. Aplikasi ini digunakan untuk memantau tata kelola anggaran lembaga pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan, evaluasi kinerja, hingga punishment dan reward, dari sisi anggaran dan capaian program.
“Sistem ini direkayasa BPPT dengan mengintegrasikan aspek akuntabilitas kinerja dengan aspek e-budgeting, ditujukan untuk memastikan agar setiap anggaran dari program pemerintah dapat berorientasi pada outcome dan memiliki manfaat besar bagi masyarakat. e-PBB ini tentu akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara dan sejalan dengan Agenda Revolusi Mental serta Reformasi Birokrasi,” kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Unggul Priyanto.
Lebih lanjut Unggul menambahkan, KTN 2017 ini untuk sharing informasi yang nanti bermanfaat untuk periset dan pemerintah. Kebetulan yang lagi hot itu bagian ICT seperti kita mau Pemilu, cyber security, lalu masalah transportasi dengan kereta cepat,” ungkapnya. Hasil akhir KTN 2017, sambungnya akan dijadikan rekomendasi terkait keijakan untuk memperkuat peran dan eksistensi tekologi dalam meningkatkan daya saing bangsa sesuai dengan agenda Nawacita Presiden Joko widodo.
Dalam KTN yang pertama, dihasilkan rekomendasi di bidang pangan, energi, dan maritim. Ia mengakui memang belum ada terobosan besar dari pemangku kepentingan setelah diberikannya rekomendasi. “Kami mengharapkan KTN menjadi tempat kita melakukan cross check, apa saja yang harus kita kejar, supaya pertumbuhan ekonomi melalui inovasi teknologi bisa tercapai,” kata Hammam Riza, Deputi Kepala Bidang Teknologi Informasi, Energi, dan Material BPPT.
Sementara itu, Menko Luhut meminta kepada BPPT agar serius untuk mengembangkan proyek mobil listrik. Apabila pengembangan Mobil Listrik berjalan, maka Indonesia tidak akan menjadi pasar bagi produsen negara lain, yang sudah terlebih dahulu menerapkan proyek tersebut. Mengenai regulasi, Luhut menyampaikan, pemerintah akan mendorong hal itu guna benar-benar dijalankan oleh BPPT. Dirinya juga sudah meminta kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk dapat menambah anggaran BPPT.
Luhut menjelaskan sejauh ini, BPPT hanya berada di tataran membuat prototype saja, tanpa ada pengembangan lanjutan hingga produksi massal. Sehingga, Indonesia sampai saat ini tidak memiliki produksi mobil listrik. Padahal, pengembangan mobil listrik akan sangat berguna di masa mendatang, mengingat energi fosil saat ini sudah semakin menipis dan tidak dapat terus menerus dipakai.
Pada kesempatan yang sama, BPPT meluncurkan outlook teknologi kesehatan yang berisi rekomendasi teknologi dalam hal bahan baku obat (kimia), bahan baku obat herbal, biofarmasi dan alat kesehatan. Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT, Eniya Listyani Dewi, mengungkapkan, ada empat hal penting yang diuraikan dalam rekomendasi teknologi kesehatan, yakni bahan baku obat (kimia), bahan baku obat herbal, biofarmasi dan obat herbal.
BPPT sendiri, lanjut Eniya, telah menyiapkan produk di bidang farmasi dan alat kesehatan. Selain itu, BPPT juga mengembangkan diagnostik kit berkolaborasi dengan perusahaan Tanaka untuk mendiagnosa demam berdarah dengue (DBD) hanya dalam waktu 10 menit. Kemudian, BPPT juga fokus pada herbal karena Indonesia kaya keanekaragaman Hayati. “Kita mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Kita melakukan prediksi ke depan sampai dengan tahun 2035,” katanya. (red/ju)
