ItWorks.id- Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menetapkan pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun untuk mempercepat pertumbuhan investasi dan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Batam.
Rencana kerja dan anggaran tersebut dipaparkan Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada (31/08/2026), di Gedung Nusantara I, Jakarta. Amsakar mengatakan, pagu anggaran 2027 tersebut sama dengan pagu indikatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam struktur anggaran itu terdapat rekomposisi sebesar Rp131,26 miliar yang sebelumnya telah disetujui Komisi VI DPR RI untuk mendukung kegiatan baru serta pembangunan infrastruktur yang menunjang investasi di Batam.“Pagu anggaran BP Batam Tahun 2027 sama dengan pagu indikatif, yaitu sebesar Rp2,44 triliun,” ujar Amsakar.
Anggaran tersebut akan diarahkan melalui dua program utama, yakni Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis. Pengembangan Batam pada 2027 mengusung tema “Percepatan Pertumbuhan Investasi melalui Pengembangan Kawasan yang Inklusif dan Infrastruktur Modern.”
Selain belanja program, BP Batam juga menargetkan PNBP sebesar Rp2,44 triliun pada 2027. Penerimaan tersebut berasal dari unit-unit penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam. Tiga kontributor terbesar PNBP ditargetkan berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah, serta Direktorat Pengelolaan dan Pengusahaan Kepelabuhanan.
Amsakar berharap dukungan Komisi VI DPR RI dapat memperkuat pelaksanaan program 2027 sehingga memberikan manfaat bagi pengembangan KPBPB Batam, masyarakat, serta perekonomian nasional.
Komisi VI DPR RI pada akhir RDP menerima penjelasan terkait pagu anggaran BP Batam 2027 sebesar Rp2,44 triliun. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengapresiasi penyusunan anggaran tersebut dan meminta agar dapat dioptimalkan pada 2027.
