ItWorks.id – Melalui pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi dan efisien, PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel) memperkuat perannya dalam pemerataan konektivitas digital nasional.
Hal ini disampaikan Direktur Operasi dan Pembangunan Mitratel Hastining Bagyo Astuti saat menjadi panelis dalam Panel Discussion I: Building Indonesia’s Sovereign Technology Ecosystem pada Sovereign Tech Summit 2026, Kamis (22/10). Forum diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bali Tech Week (BTW) 2026.
Dalam paparannya, Hastining menekankan pentingnya pendekatan shared infrastructure untuk memperluas akses konektivitas, mengoptimalkan investasi, dan mempercepat pembangunan jaringan telekomunikasi, termasuk di wilayah yang belum terlayani secara optimal.
“Pemerataan konektivitas digital membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada bagaimana infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Melalui shared infrastructure, kami ingin mendorong ekosistem konektivitas yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh Indonesia,” ujar Hastining, seperti dilansir laman telkom.co.id.
Pendekatan shared infrastructure memungkinkan operator telekomunikasi menggunakan infrastruktur secara bersama-sama. Dengan demikian, investasi dapat dimanfaatkan lebih efisien, pembangunan jaringan berlangsung lebih cepat, dan kapasitas konektivitas dapat diperluas secara berkelanjutan.
Hingga Semester-I 2026, Mitratel memiliki footprints yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mencakup 40.563 menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik sepanjang 59.239 kilometer. Cakupan infrastruktur tersebut menjadi modal penting untuk mendukung perluasan konektivitas sekaligus memperkuat pemanfaatan infrastruktur bersama di berbagai daerah.
Dalam perjalanannya menjadi Next-Generation Tower Company, Mitratel memperluas peran dari penyedia infrastruktur menara telekomunikasi tradisional menuju penyedia ekosistem infrastruktur konektivitas digital yang terintegrasi.
Hastining menyebutkan, untuk mewujudkan aspirasi tersebut, Mitratel mengembangkan kapabilitas yang melengkapi bisnis menara, antara lain melalui layanan fiber connectivity, solusi penyediaan daya atau Power as a Service, serta berbagai peluang bisnis infrastruktur digital yang berdekatan dengan kebutuhan konektivitas.
“Pengembangan ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan operator telekomunikasi dalam memperluas jangkauan, meningkatkan kapasitas jaringan, dan mempercepat implementasi layanan digital,” ujarnya.
Pembangunan infrastruktur digital harus dipandang sebagai investasi strategis untuk memperkuat daya saing bangsa, memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Dalam konteks tersebut, Mitratel berupaya memperkuat kapabilitas bisnis dan memperluas layanan infrastruktur agar dapat menjawab kebutuhan konektivitas yang semakin beragam.
“Aspirasi Mitratel tidak berhenti pada pembangunan dan pengelolaan menara telekomunikasi. Kami ingin menjadi bagian penting dari ekosistem konektivitas digital Indonesia melalui penyediaan infrastruktur yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan. Dengan memperkuat kolaborasi bersama operator telekomunikasi, pemerintah, dan pelaku industri, kami ingin membantu memastikan bahwa konektivitas tidak hanya tumbuh di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat dan dunia usaha di berbagai wilayah Indonesia.” ujar Hastining.
Pada kesempatan yang sama, Alif Bajara, Expert Team Asosiasi Pengembang Infrastruktur dan Menara Telekomunikasi (Aspimtel), menilai bahwa pemerataan infrastruktur telekomunikasi merupakan fondasi penting bagi pengembangan ekonomi digital Indonesia. Menurutnya, perluasan konektivitas membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan ekosistem industri yang mampu menciptakan kepastian investasi serta mendorong pemanfaatan infrastruktur secara optimal.
“Pemerataan konektivitas nasional tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan pembangunan jaringan di wilayah yang secara ekonomi sudah matang. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar pengembangan infrastruktur dapat menjangkau wilayah dengan kebutuhan konektivitas yang tinggi, termasuk daerah yang secara komersial masih menghadapi tantangan. Pemanfaatan shared infrastructure, didukung kepastian investasi dan kebijakan yang kondusif, dapat menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pemerataan akses digital di Indonesia,” tutup Alif.
