ItWorks.id-Komisi Informasi Pusat (KIP) kembali menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang berfokus pada pengukuran dampak nyata keterbukaan informasi bagi Masyarakat. Tahun ini sebanyak 385 badan publik dievaluasi, dan 282 lolos masuk ke tahap Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi atau Monev yang dilakukan KIP dimulai hari ini 10 hingga 12 November 2026, di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 ini, tidak hanya pada pemenuhan standar layanan informasi, tetapi juga pada dampak kebijakan keterbukaan terhadap masyarakat. “Dalam hal ini, Badan publik perlu membuktikan bahwa informasi yang disediakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami kebijakan, mengawasi penyelenggaraan negara, dan berpartisipasi dalam Pembangunan,” ungkap Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam Pembukaan dan Technical Meeting Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, (9/11/2026), di Jakarta.
Dikatakan, keberadaan regulasi, kelengkapan dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemanfaatan teknologi informasi, belum cukup menggambarkan keberhasilan keterbukaan informasi apabila tidak disertai bukti manfaat yang dirasakan masyarakat. “Badan publik diharapkan tidak hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga menunjukkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Melalui Presentasi Uji Publik yang akan dilaksanakan, kami ingin melihat sejauh mana strategi dan kebijakan badan publik mampu memberikan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan mendorong partisipasi publik. Ke depan, KI Pusat juga akan melakukan kajian dan refleksi terhadap pelaksanaan Monev 2026. Tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan metode agar dampak keterbukaan informasi dapat diukur secara lebih konkret,” tegasnya.
Orientasi baru tersebut menempatkan efektivitas kebijakan sebagai bagian penting dalam penilaian Monev 2026. Dalam kaitan ini, keberhasilan badan publik tidak hanya diukur dari ketersediaan informasi dan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga dari sejauh mana keterbukaan terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan serta memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak masyarakat atas informasi sekaligus mendorong terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan Monev 2026 juga mendukung agenda strategis pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan mengacu pada UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
Pada tahun 2026, KI Pusat melakukan penilaian terhadap 385 badan publik dari tujuh kategori, yakni 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 61 badan usaha milik negara, 149 perguruan tinggi negeri, dan 8 partai politik.
Rangkaian penilaian telah melalui pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) oleh masing-masing badan publik pada aplikasi E-Monev dan dilanjutkan dengan verifikasi oleh KI Pusat. Pemeriksaan mencakup kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik, pengembangan situs web sebagai sarana layanan informasi, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas PPID. KI Pusat juga memeriksa kesesuaian jawaban dan bukti pendukung yang disampaikan badan publik.
Sebanyak 282 Lolos Tahap Presentasi
Dari 385 badan publik yang terdata sebagai peserta Monev 2026, sebanyak 335 badan publik telah mengisi SAQ pada aplikasi E-Monev, atau mencapai 87,01 persen. Dari jumlah tersebut, sebanyak 282 badan publik dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke tahap Presentasi Uji Publik, dengan persentase sebesar 84,18 persen dari badan publik yang telah mengisi SAQ.
Dalam presentasi uji publik, setiap badan publik harus menyampaikan visi, misi, kebijakan, hingga dampak nyata yang dihasilkan untuk masyarakat. Penyampaian tersebut akan dinilai oleh para panelis yang berasal dari internal dan eksternal. Penilaian dalam tahapan Uji Publik Keterbukaan Informasi mencakup tiga aspek, yaitu komitmen dengan bobot nilai 50, kebijakan berbobot nilai 25, dan dampak dengan nilai 25. Selain itu, kehadiran serta keaktifan pimpinan badan publik juga menjadi bahan pertimbangan dalam aspek komitmen. Adapun hasil Presentasi Uji Publik berkontribusi sebesar 20 persen terhadap penilaian akhir Monev tahun 2026.
