ItWorks.id- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal, Jawa Tengah, terus memperkuat komitmen transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta responsif terhadap dinamika dsn kebutuhan masyarakat.
Upaya tersebut tidak sebatas menghadirkan berbagai aplikasi pelayanan berbasis elektronik. Pemkab Kendal juga membangun ekosistem pemerintahan digital melalui integrasi data dan layanan antarorganisasi perangkat daerah (OPD), penguatan tata kelola teknologi informasi (TI), perlindungan keamanan siber, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Strategi ini diarahkan agar digitalisasi benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama dalam mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan produktivitas aparatur.
Komitmen tersebut disampaikan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kendal, Wahyu Yusuf Akhmadi, dalam penjurian TOP Digital Awards 2026, Kamis (5/11/2026). Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kendal di bawah kepemimpinan Bupati Dyah Kartika Permanasari. Karena itu, pengembangan teknologi informasi harus dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pengembangan dan belanja teknologi informasi tidak dilakukan semata-mata berdasarkan kebutuhan aplikasi masing-masing perangkat daerah. Semuanya harus melalui perencanaan yang diselaraskan dengan Peta Rencana SPBE dan rencana kerja organisasi perangkat daerah,” ujar Wahyu.
Dalam implementasinya, Pemkab Kendal menerapkan mekanisme tata kelola TI mulai dari analisis kebutuhan investasi, harmonisasi dengan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penentuan prioritas, penganggaran melalui RKA dan DPA, hingga pelaksanaan investasi teknologi.Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap belanja TI memberikan nilai tambah bagi organisasi pemerintahan dan masyarakat.
Integrasi Layanan hingga Tingkat Desa
Salah satu fokus utama transformasi digital Pemkab Kendal adalah membangun sistem pemerintahan digital yang terintegrasi. Melalui pendekatan ini, layanan dan informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai perangkat daerah secara bertahap dikonsolidasikan agar lebih mudah diakses masyarakat.
Salah satu implementasinya diwujudkan melalui Siap Kendal, sistem yang terintegrasi dengan 57 website OPD dan 286 website desa/kelurahan. Integrasi tersebut memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan dan layanan publik hingga ke tingkat desa.
Pemkab Kendal juga menghadirkan tiga inovasi unggulan, yakni DOKAR, KUDASAKTI, dan GAMPIL, yang memiliki fungsi saling melengkapi dalam memperkuat ekosistem pelayanan digital.
DOKAR menjadi inovasi yang mendorong digitalisasi pelayanan hingga tingkat desa dan kelurahan. Melalui layanan surat secara daring, portal informasi, dan pengelolaan data desa, masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih praktis tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pemerintahan.
Selain mempermudah masyarakat, ketersediaan data dan informasi desa juga membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah.Sementara itu, KUDASAKTI dikembangkan sebagai inovasi integrasi data statistik untuk mendukung pengelolaan data daerah dan interoperabilitas antarperangkat daerah. Inovasi ini tercatat masuk Top 5 inovasi pelayanan publik Kementerian PANRB pada 2024.
Adapun GAMPIL menjadi portal konsolidasi akses layanan digital Pemkab Kendal. Platform ini mengintegrasikan berbagai layanan, dilengkapi dukungan Single Sign-On (SSO) dan chatbot berbasis AI untuk membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai layanan pemerintah.Melalui integrasi tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi menghadapi kesulitan mencari layanan karena harus mengakses berbagai aplikasi yang berjalan secara terpisah.
AI Dukung Pelayanan
Sejalan dengan perkembangan teknologi, Pemkab Kendal juga mulai memperluas pemanfaatan AI untuk mendukung operasional pemerintahan. Teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas aparatur, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, keamanan jaringan, dan mitigasi kebencanaan.
Dalam bidang pelayanan publik, misalnya, Pemkab Kendal mengembangkan chatbot AI GAMPIL yang membantu masyarakat memperoleh jawaban atas berbagai pertanyaan terkait layanan pemerintah.
Di bidang keamanan siber, Pemkab Kendal memanfaatkan Neural X untuk menganalisis pola lalu lintas jaringan guna mendeteksi potensi insiden keamanan. Sementara itu, untuk mendukung mitigasi bencana, pemerintah daerah memanfaatkan Early Warning System (EWS) dalam mendeteksi potensi bencana dan menyampaikan informasi peringatan dini.
Pemanfaatan teknologi tersebut memperlihatkan arah transformasi digital Pemkab Kendal yang mulai bergerak dari sekadar digitalisasi administrasi menuju pemanfaatan teknologi cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan.
Perkuat Keamanan dan Tata Kelola Data
Di tengah semakin luasnya penggunaan layanan digital, aspek keamanan informasi juga menjadi perhatian serius Pemkab Kendal.
Pemerintah daerah ini telah memiliki landasan kebijakan Manajemen Keamanan Informasi SPBE melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023. Implementasinya didukung pembentukan Tim Pelaksana Keamanan Informasi SPBE atau Chief Information Security Officer (CISO).
Pemkab Kendal juga memperkuat kemampuan deteksi dan respons terhadap ancaman siber melalui integrasi Security Information and Event Management (SIEM) dengan AlienVault Open Threat Exchange (OTX) sebagai sumber intelijen ancaman.
Selain itu, audit teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui Tim Audit TIK SPBE yang ditetapkan berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah. Audit tersebut mencakup pemeriksaan penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2022, identifikasi temuan, hingga penyusunan langkah perbaikan.
Penguatan tata kelola digital juga tercermin dari peningkatan evaluasi Satu Data Indonesia oleh Bappenas. Nilai Pemkab Kendal meningkat dari 39,91 dengan kategori Kurang menjadi 70,30 dengan kategori Baik. Adapun nilai sementara penilaian tahun berjalan mencapai 74,54 dengan kategori Baik.
Untuk kinerja pengelolaan informasi geospasial, evaluasi SJIGN 2026 dari Badan Informasi Geospasial memperoleh skor 4,22 dengan klasifikasi Unggul. Sementara itu, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Kendal pada 2024 mencapai 3,66, indeks Smart City 2023 sebesar 3,45, serta nilai SAKIP 2025 sebesar 77,9. Pada aspek keterbukaan informasi publik, Kendal memperoleh predikat Informatif dengan indeks 97,28 pada 2025.
Transformasi Digital Berkelanjutan
Wahyu menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun maupun teknologi yang digunakan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Karena itu, Pemkab Kendal terus menyiapkan landasan pengembangan pemerintah digital melalui dokumen perencanaan strategis, termasuk RPJMD, Renstra, keputusan tim, peta rencana, dan peraturan bupati.
Pada 2026, nilai sementara indeks Pemerintah Digital Kabupaten Kendal tercatat sebesar 2,18. Pemkab Kendal menargetkan peningkatan secara bertahap menjadi 2,3 pada 2028 dan 2029, kemudian 2,6 pada 2030.
Menurut Wahyu, berbagai inovasi yang dikembangkan menunjukkan bahwa transformasi digital Kendal tidak hanya berorientasi pada pengadaan teknologi, tetapi juga membangun tata kelola, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat keamanan informasi, dan mengintegrasikan data.”Semua rangkaian capaian tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital Pemkab Kendal tidak semata-mata bertumpu pada teknologi. Ada upaya membangun tata kelola, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat keamanan informasi, mengintegrasikan data, dan menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat,” pungkasnya. (Irawan JN)
