ItWorks.id-Keterbukaan informasi publik tidak cukup diwujudkan melalui ketersediaan regulasi, kelengkapan dokumen, maupun fasilitas layanan. Lebih dari itu, keterbukaan harus menjadi bagian dari komitmen pimpinan dan terintegrasi dalam kebijakan serta pelaksanaan tugas badan publik agar hak masyarakat atas informasi terpenuhi secara nyata.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) dalam pelaksanaan hari pertama Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 pada Selasa (10/11/2026), di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Sebanyak 282 badan publik dari tujuh kategori mengikuti tahapan presentasi yang berlangsung pada 10–12 November 2026. Seluruh peserta merupakan badan publik yang telah dinyatakan lolos verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ).
Dalam tahapan ini, setiap badan publik memaparkan visi, komitmen pimpinan, kebijakan, hingga implementasi keterbukaan informasi di lingkungan masing-masing. Melalui presentasi dan pendalaman materi, KI Pusat ingin melihat sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar terintegrasi dalam kebijakan serta pelaksanaan tugas kelembagaan.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, selaku pengampu program Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026, menegaskan bahwa komitmen pimpinan harus tercermin dalam kebijakan dan praktik keterbukaan informasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.“Masyarakat merupakan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan layanan informasi publik. Karena itu, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif maupun sekadar keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” katanya dilansir dalam rilis pers, baru-baru ini.
Keterlibatan pimpinan badan publik dalam Presentasi Uji Publik juga menjadi salah satu perhatian. Dukungan pimpinan diperlukan agar keterbukaan informasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh unsur organisasi, bukan hanya dibebankan kepada PPID.
Sebelumnya, Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, dalam pembukaan dan technical meeting Presentasi Uji Publik Monev 2026, mengingatkan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan demikian, penilaian tidak semata-mata bertumpu pada keberadaan regulasi, kelengkapan dokumen, fasilitas layanan, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana seluruh instrumen tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.
Guna memastikan penilaian berjalan secara komprehensif, KI Pusat melibatkan panelis dari berbagai latar belakang, yakni unsur komisioner KI Pusat, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi.
Panelis melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek, mulai dari relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, pelibatan publik, pengelolaan informasi, hingga kemudahan dan aksesibilitas layanan informasi.
Melalui proses tersebut, badan publik dituntut tidak hanya memaparkan kebijakan dan fasilitas yang telah dibangun, tetapi juga menunjukkan hasil serta manfaat dari pelaksanaan keterbukaan informasi. Implementasinya diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi, mendorong partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Upaya tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Ketersediaan akses informasi yang terbuka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan, memahami kebijakan publik, serta berpartisipasi lebih luas dalam kehidupan demokrasi.
Dalam proses penilaian yang berlangsung hingga 12 November 2026, KI Pusat menekankan pentingnya konsistensi komitmen pimpinan dalam memastikan keterbukaan informasi terintegrasi dengan kebijakan dan pelaksanaan tugas badan publik. Melalui Monev 2026, KI Pusat mendorong agar keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi pemenuhan standar pelayanan atau kewajiban regulasi, melainkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat hak masyarakat dalam memperoleh informasi, berpartisipasi, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
