Jakarta, Itech- Dewan Riset Nasional (DRN) menyampaikan sebuah konsep pentingnya naskah akademik dalam penyusunan Undang-Undang Inovasi. Naskah akademik antara lain berfungsi sebagai bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup, dan materi muatan suatu Peraturan Per UUan.
Apalagi, naskah akademik dari suatu peraturan per- UUan menjadi sangat penting artinya karena disamping merupakan bahan baku yang dibutuhkan, Naskah Akademik tidak lain merupakan naskah petanggungjawaban akademik menyangkut alasan-alasan teoritis mengapa suatu peraturan perundangan itu dibentuk.
Kepala DRN Bambang Setiadi mengatakan, semua negara maju memiliki UU Inovasi yang mengatur keberlanjutan inovasi seperti Korea, Tiongkok, Amerika Serikat (AS), India, Malaysia, Singapura dan Uni Eropa.
“Mendesak untuk menjadikan inovasi sebagai cara menyelesaikan problem ekonomi bangsa harus dimulai dari infrastruktur yang sangat penting yaitu UU inovasi. Indonesia akan menghadapi berbagai masalah jika melakukan inovasi tanpa undang-undang,” ungkapnya dalam Seminar Nasional bertema “Inovasi, Invensi, dan Komersialisasi Teknologi untuk Meningkatkan Daya Saing Nasional” di Jakarta, Kamis (23/11). Seminar ini dilaksanakan dalam rangka Sidang Paripurna II DRN.
Bambang menambahkan, bahwa di setiap negara pastinya membutuhkan sebuah inovasi dan undang-undang. Semua negara yang maju inovasinya di dunia memiliki UU Inovasi. “Untuk menuju undang-undang itu kita membuat naskah akademik yang didalamnya tercantum bahwa UU Inovasi bertujuan untuk menciptakan iklim yang memperlancar proses inovasi, yaitu proses produksi invensi (melalui Research and Development) dan proses komersialisasi dan/atau diseminasinya di dunia usaha maupun masyarakat, sehingga meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kemandirian,” tegasnya.
Dikatakan Bambang, pada tahun ini, selain menyusun naskah akademik, DRN juga telah menuntaskan penyusunan Agenda Riset Nasional (ARN) dan sudah diserahkan ke beberapa Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. “Masalah yang kami hadapi dan dihadapi oleh DRN periode sebelumnya yaitu ARN yang disusun tidak didampingi oleh politik anggaran untuk eksekusi pelaksanaannya,” ungkap Bambang.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya menempuh beberapa solusi, antara lain mencoba menawarkan pemikiran-pemikiran skema konsorsium berbasis ARN. Terutama terkait inovasi yang kemudian didorong untuk dapat didanai oleh pemerintah.
Bambang juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2016- 2017, DRN telah melakukan diskusi untuk memberi masukan kepada pemerintah mengenai revisi rancangan UU No. 18/ 2002 tentang Sistem Inovasi Nasional (Sinas) Iptek, sehingga revisi RUU ini bisa dijadikan langkah penguatan inovasi di Indonesia
Selain itu, Bambang juga mengingatkan perlunya memperkuat DRN menjadi Dewan Riset Inovasi Nasional (DRIN). Sebab, semua negara yang maju di bidang inovasi telah membentuk DRN. Pihaknya juga berharap kepada para Wakil Rakyat untuk mempertimbangkan penguatan keberadaan DRN dan DRD dalam revisi rancangan UU No. 18/2002 tersebut. (red/ju)
