Jakarta, ItWorks- Inovasi aplikasi software, rancang bangun desain pembangunan kapal dan aspek lainnya oleh pelaku usaha dalam negeri, perlu terus didorong untuk bisa meningkatkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di industri perkapalan. Apalagi Indonesia juga punya potensi, baik dari material bahan baku, kemampuan SDM, seperti tenaga ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan lainnya yang bisa didorong dan dioptimalkan untuk mendukung TKDN ini. Namun supaya lebih fokus dan terarah, perlu ada standardisasi tersendiri terkadit TKDN di industri perkapalan.
Setidaknya ini salah satu benang merah dari Forum Group Discussion (FGD) bertema “Tingkat Kesiapan Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk Mendukung Pembangunan dan Perekayasaan Sarana Angkutan Maritim” yang digelar oleh Badan Litbang (Balitbang) Perhubungan, Kementerian Perhubungan pada (26/9), di Jakarta. Diskusi ini menghadirkan pembicara dan pembahas dari unsur pemerintah sebagai regulator, pakar perkapalan dan kepelabuhanan, Bappenas, praktisi bidang industri perkapalan, pelaku usaha pelayaran, serta BPPT. Salah satu tujuannya yakni ingin mendapatkan masukan terkait upaya pemberdayaan industri galangan kapal dang angkutan pelayaran di Indonesia dalam perspektif peningkatan komponen TKDN.
“Upaya pemerintah meningatkan TKDN untuk indutri kapal ini perlu dukungans emua pihak terkait. Namun sampai saat ini belum ada standardisasi mengenai TKDN di dalam pembangunan kapal ini. Padahal menurut saya ini sangat penting, sebagai acuan sekaligus untuk mengarahkan pengembangannya ke depan. Sebab dalam pembangunan kapal, itu komponennya sangat banyak sekali yang terkait biaya. Mulai dari pembuatan desain atau rancang bangun oleh konsultan, pembuatan sistem aplikasi perangkat lunak untuk berbagai alat dan mesin di dalam kapal, hingga komponen fisik atau hardware-nya. Makanya TKDN di perkaspalan ini perlu ada kejelasan bahkan juga standarisasi tersendiri. Apakah hanya yang terkait pengunaan komponen atau juga yang terkait pekerjaan yang ada value ekonominya. Sebab desain dan rancanag bangun oleh tenaga dalam negeri misalnya, itu ada lokal valuenya juga. Karena itu, kami sengaja mengadakan forum diskusi ini dengan menghadirkan berbagai kalangan untuk bisa memberikan masukan terkait TKDN perkapalan ini,” ungkap Kepala Badan Litbang (Balitbang) Perhubungan, Kementerian Perhubungan Sugihardjo, saat membuka FGD pada (26/9), di Jakarta.
Menurutnya, saat ini ada yang menyebut bahwa TKDN pembuatan kapal di Indonesia sudah mencapai 35%, bahkan lebih. Namun karena belum ada standardisasi untuk hal itu, klaim tersebut belum sepenuhnya bisa dikatakan valid. Apalagi pembangunan kapal di dalam negeri juga belum ada standarisasinya. “Karena itu, kami berupaya mendorong semua pihak terkait untuk bersama melakukan kajian ini,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Dr. Ir. Paulus Raga, pembicara dari Badan Litbang Perhubungan -Puslitbang Transportasi Laut. Dalam kesempatan itu ia memaparkan hasil riset mengenai kebutuhan komponen dalam negeri (TKDN) untuk mendukung pengembangan transportasi maritim dengan mengambil lokasi riset di galangan kapal di Batam. Disebutkan ada 44 komponen yang sudah bisa dipenuhi oleh produk pendukung lokal dalam industri pembuatan kapal. Meliputi pembangunan tug boat, tongkang, container, dan kapal roro. Ke 44 komponen itu seperti plat kapal, cat kapal, besi siku, mesin bantu, deck crane, pompa-pompa, pipa-pipa, dan lainnya yang sebagian sudah bisa dipenuhi di dalam negeri, namun juga banyak yang masih impor.
Ditegaskan tingkat kandungan dalam negeri dalam pembangunan kapal tidak bisa digeneralisasi terhadap semua kapal, tetapi sangat tergantung pada jenis dan ukuran masing-masing kapal, sumber pendanaan, lokasi galangan, skala perusahaan galangan, dan inovasi yang dilakukan galangan kapal. Ia mencontohkan untuk kapal kecil TKDN bisa dipenuhi hingga 60%, bahkan lebih, namun untuk kapal besar jenis tertentu, TKDN-nya bisa lebih kecil.
Sementara itu Dirut PT Industri Kapal Indonesia (IKI) Edy Widarto dalam paparannya mengatakan, hingga saat ini industri perkapalan nasional masih kekurangan pasokan komponen dari dalam negeri, sehingga sebagian besar masih bergantung pada komponen impor. Dari ribuan komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah kapal, hanya sebagian kecil yang sudah diproduksi di dalam negeri. Ada banyak faktor yang membuat industri pendukung perkapalan masih belum bisa diandalkan, seperti keterbatasan modal dan kemampuan dalam menghasilkan berbagai rekayasa industri.
Untuk sementara, produsen lokal baru bisa membuat komponen sederhana, seperti jangkar, pintu, papan, dan baling-baling. Untuk kapal ukuran kecil, komponen impor yang dibutuhkan sekitar 35 persen, sedangkan untuk kapal ukuran besar bisa 60 persen lebih. Artinya ketergantungan terhadap produk luar negeri masih tinggi. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, hal ini tentu bisa membuat biaya produksi kapal dalam negeri melambung, sehingga daya saingnya pun juga rendah. “Saat ini komponen lokal industri galangan kapal antara 35-40%. Namun hal itu juga tergantung jenis, tipe dan ukuran kapal,” ujarnya.
Padahal sejalan dengan tekad pemerintah membangun bidang kemaritiman, prospek indusuri perkapalan juga makin menjanjikan. Apalagi dengan adanya program program Tol Laut yang dicanangkan oleh Pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, di mana hal ini juga sangnat membutuhkan banyak armada kapal. “Jika akan membangun kapal, PT IKI juga sudah punya kemampuan membangun kapal mulai dari kapal sederhana sampai dengan kapal canggih, namun penggunaan bahan baku dari luar memang masih tinggi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kemhub Dr. Umar Aris sebagai pembahas dalam FGD menandaskan, bahwa upaya pemerintah memberdayakan industri galangan kapal dan angkutan pelayaran ini sudah lama digaungkan. Ia mencontohkan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No 5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, dimana jika hal ini dilaksanakan secara konsisten dan didukung semua pihak, termasuk lembaga keuangan, maka kekuatan industri maritim Indonesia akan sangat diperhitungkan.
“Semangat memberdayakan industri maritim, baik industri kapal dan angkutan pelayanan, sebenarnya sudah lama muncul. Nah upaya mendorng TKDN di perkapalan ini sebenarnya hanya salah satu bagian saja, tapi gate besarnya, itu sudah ada. Hanya saja ini perlu komitmen dan dukngan semua pihak yang terkait. Cuma praktiknya yang sampai saat ini masih lemah, masih ada ego sektoral. Ini yang harus dibenahi bersama. Perbankan misalnya, sampai saat ini masih banyak yang enggan. Padahal dukungan ini penting,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Adi Pradana dari Bappenas yang juga sebagai pembahas dalam FGD itu. Ia menyatakan, saat ini sudah dikembangkan sedikitnya lima kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk wilatah Timur, seperti di Morowali dan Konawe yang cukup luas. Di kedua KEK itu tersedia industri berbasis timah, di mana jika dikembangkan dengan baik, dari sana bisa memasok kebutuhan komponen pendukung industri perkapalan di dalam negeri.
“Untuk meningkatkan TKDN di perkapalan, perlu kerja keras dan butuh kepedulian dari semua pihak. Industri perkapalan yang baik, juga harus didukung industri komponen perkapalan yang baik pula. Dengan industri komponen yang kuat, tentu akan memberikan nilai tambah makin besar bagi ekonomi di negeri ini,” ujarnya. (Red-AC)
