Jakarta, ItWorks- Kementerian Koperasi dan UKM bertekad mempercepat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menerapkan praktik bisnis secara digital di tengah wabah Covid-19. Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UKM, selama masa pandemi Covid-19, pelaku UMKM menghadapi masalah dalam pemasaran yaitu penurunan permintaan secara drastis, yang dominan terjadi pada sektor makanan dan minuman serta industri kreatif.
“Digitalisasi UMKM adalah kunci pemulihan ekonomi, sebab baru 13 persen UMKM yang sudah terkoneksi dengan digital. Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan mempercepat UMKM go digital,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, pada acara Halal Bihalal dengan IWAPI Nasional, yang dilansir Humas Kementerian Koperasi dan UKM dalam portal web resminya, baru-baru ini.
Disebutkan, berbagai kebijakan yang dilakukan untuk mempercepat UMKM go digital ini, antara lain dengan refocusing terhadap program pelatihan di KemenkopUKM, yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan KUMKM terkait digitalisasi. Salah satunya adalah melalui laman www.edukukm.id dan seri podcast. Selain itu, dilakukan program pendampingan kakak asuh KUMKM di Smesco untuk akselerasi on boarding pelaku KUMKM dari offline ke online. “Program lain yang langsung menyentuh usaha rakyat adalah pendampingan warung sembako offline ke online,” kata Menkop dan UKM, Teten.
Untuk meningkatkan kemampuan aspek hukum pelaku UMKM, KemenkopUKM juga memberikan layanan konsultasi, salah satunya adalah program bantuan konsultasi hukum via chat dengan pengacara yang dapat diakses di portal www.JDIH.Kemenkopukm.go.id
Ia menegaskan, KemenkopUKM terus berupaya mendorong KUMKM agar dapat mengoptimalisasikan pemasaran secara online, sehingga pelaku usaha tetap produktif di kondisi pandemi yang tidak memungkinkan aktivitas transaksi secara langsung. “Pemerintah sudah coba mendorong atau melakukan pendekatan-pendekatan kepada e-commerce atau marketplace untuk membuat laman khusus KUMKM. Sehingga semua produk UMKM bisa masuk di laman tersebut dan bisa perlahan-lahan mulai mensubstisusi produk-produk impor yang selama ini mendominasi laman di marketplace,” paparnya.
Di samping itu, pemerintah juga memberi perlakuan khusus bagi KUMKM dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam waktu dekat, akan dibuka laman KUMKM di e-katalog LKPP sehingga bisa mendorong kementerian, lembaga, pemda, serta BUMN untuk belanja barang dan jasanya dengan memprioritaskan produk KUMKM.
Selama ini, KemenkopUKM juga sudah melakukan pelatihan-pelatihan kepada KUMKM agar bisa masuk di laman yang sudah disediakan tersebut. Ia berharap para pengusaha IWAPI bisa memanfaatkan fasilitas tersebut. Dalam laman tersebut juga akan ada kanal khusus belanja di bawah Rp50 juta, yang dapat dimanfaatkan oleh KUMKM dan IWAPI.
“Misalnya membuat produk kuliner, sehingga jika ada kebutuhan konsumsi di rapat-rapat dalam instansi pemerintahan, bisa langsung mengklik UKM sektor makanan dan minuman yang terdaftar dalam laman tersebut,” jelas Menteri. (AC)
