Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai konsep pelabuhan pintar atau smartport juga dapat mendorong efisiensi biaya logistik nasional di samping menjadi kunci sukses menghadapi kenormalan baru.
Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha Tjahtjagama mengatakan saat ini biaya logistik nasional masih tinggi, yakni sekitar 24 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB). Besaran yang jauh di bawah Malaysia yang sudah mencapai 15 persen PDB.
“Ini satu komunitas tak bisa berdiri sendiri, di pelabuhan ada 13 instansi pelabuhan yang terlibat, perlu platform bersama jadi efektif dan efisien bisa mendorong daya saing industri di wilayah Asean maupun internasional,” katanya dalam acara Ngobrol Bisnis.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Arif Suhartono menuturkan perusahaannya tengah melangkah menuju konsep pelabuhan pintar tersebut, melalui dua indikator utama yakni digitalisasi internal dan eksteral yang berujung pada digital.
“Digitalisasi internal akan mewujudkan menjadi perusahaan digital, sementara fokus eksternal akan mewujudkan pelanggan digital, kolaborasi keduanya menjadikan aktivitas ini sebagai digital bisnis. Terdapat tiga kunci utama yang harus disiapkan agar pelabuhan pintar dapat terwujud, yakni komitmen, manajemen perubahan dan kolaborasi,” kata Arif dalam siaran persnya, Senin (22/6).
Sementara itu, Pakar Informasi Kepelabuhanan Supply Chain Indonesia (SCI) Rudy Sangiaan menuturkan guna menyambut kenormalan baru smarport harus menjawab kebutuhan aspek kesehatan dengan mengurangi bahkan menghilangkan interaksi antarmanusia dalam proses kepelabuhanan.
Dia menyebut saat ini pengurusan dokumen dan beberapa hal lain sudah dapat dilakukan secara daring, tetapi dari sisi respons atau implementasi di lapangan, para pengguna jasa pelabuhan masih harus bertemu satu sama lain atau bertatap muka dengan petugas operator pelabuhan atau regulator di lapangan.
“Mengatur respons dari aktivitas digital ini 78,1 persen itu masih interaksi orang, maka perlu diambil inovasi baru, interaksi ini bisa digantikan ke dalam tanggung jawab salah satu pemangku kepentingan di pelabuhan secara digital, jadi tak ada lagi berinteraksi fisik,” tegasnya.
