Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR pada rapat paripurna, Senin (5/10), akan memberikan perubahan yang signifikan terhadap regulasi di sektor penyiaran dan telekomunikasi, termasuk migrasi siaran televisi dari analog ke digital. Demikian disampaikan oleh Menteri Kominfo Johnny G Plate, dalam keterangan pers, melalui siaran langsung di Jakarta, Selasa, 6/10.
Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.
“Pada sektor pos dan penyiaran, Undang-Undang Cipta Kerja akan mengubah dan menambah beberapa ketentuan pada tiga undang-undang tersebut,” kata Menteri Kominfo Johnny G Plate.
Kementerian Kominfo menyoroti tiga hal fundamental yang “sangat mempengaruhi Indonesia di bidang teknologi komunikasi dan informatika”, yakni bahwa UU Cipta Kerja memberi solusi terhadap kebuntuan regulasi di bidang penyiaran yang tidak terwujud selama belasan tahun.
Pertama, UU Cipta Kerja menjadi dasar hukum penyiaran televisi analog ke digital serta memberikan tenggat waktu untuk analog switch off (ASO). Jika siaran televisi berpindah ke digital, Indonesia bisa memanfaatkan dividen digital pada spektrum frekuensi radio di pita 700MHz, antara lain untuk pendidikan, kesehatan, penanganan kebencanaan dan digitalisasi nasional.
Analog switch off juga akan menghilangkan potensi interferensi frekuensi antar negara yang berbatasan, terutama di regional Asia Tenggara.
Kedua, pembahasan migrasi siaran televisi analog ke digital sudah berlangsung sejak 2004, bahkan ada Tim Nasional Migrasi TV Digital dan Standard Digital Video Broadcasting Terestrial pada 2007.
Di kancah internasional, badan PBB yang mengurus telekomunikasi, International Telecommunication Union (ITU) pada 2006 memutuskan 119 negara ITU region satu akan menuntaskan ASO paling lambat pada 2015. Kemudian, Konferensi ITU pada 2007 dan 2012 menetapkan pita spektrum frekuensi UHF 700MHz yang digunakan televisi terestrial sebagai spektrum untuk layanan mobile broadband.
Pada tingkat regional, Deklarasi ASEAN menyebutkan ASO akan tuntas pada 2020.
Sementara Indonesia, akan menyelesaikan ASO pada 2022, sesuai amanat undang-undang. ASO akan berdampak penghematan pita frekuensi 700MHz sebesar 112MHz yang bisa digunakan untuk kepentingan transformasi digital.
Saat ini seluruh kapasitas frekuensi 700MHz sejumlah 328MHz digunakan untuk siaran televisi analog.
Ketiga, UU Cipta Kerja memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital dan mencegah inefisiensi pembatasan sumber daya terbatas, dalam hal ini spektrum frekuensi, termasuk juga insfrastruktur pasif.
Menkominfo mengatakan, dengan pendekatan berbagi infrastruktur dan frekuensi, pelaku industri telekomunikasi akan bisa melakukan efisiensi secara optimal dan mampu bersaing dengan pemain global.
Dengan undang-undang ini, pemerintah bisa menetapkan tarif batas atas dan batas bawah untuk menciptakan persaingan yang sehat diantara pelaku industri, sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Baca: Akhirnya, RUU Cipta Kerja Disepakati, Perlindungan UMKM dan Pekerja Jadi Prioritas
