ItWorks- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus berupaya mengejar kedaulatan digital nasional melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Tanah Air. Tak terkecuali untuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) di Indonesiadengan akses jaringan telekomunikasi 4G.
“Hingga saat ini masih ada beberapa daerah yang belum terlayani jaringan 4G. Sebanyak 9.130 desa di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) akan dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informaasi (BAKTI) Kominfo dan sisanya 3.435 desa di luar 3T dibangun operator seluler.” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat Kunjungan Kerja Dukungan Infrastruktur Telekomunikasi Wilayah Pariwisata di Kabupaten Kulon Progo, dilansir dalam siaran pers Biro Humas Kementerian Kominfo, belum lama ini.
Menteri Kominfo Jonny G Plate menegaskan, jaringan 4G merupakan pondasi utama dalam transformasi digital, khususnya ekonomi digital. Oleh karena itu, pihaknya menargetkan wilayah desa yang belum terlayani sinyal 4G akan tuntas pada 2022. “Kami berharap dapat terselesaikan pada akhir 2022. Dengan demikian, lebih dari 823.000 lebih desa di Indonesia sudah atau akan terlayani sinyal 4G,” ujarnya.
Dalam kunjungan kerja itu, Menteri Johnny menyatakan akses telekomunikasi akan dapat ekonomi daerah menjadi lebih produktif. Bahkan, menurutnya, akan dapat mendorong UMKM, ekonomi mikro, komperasi dan BUMDes di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan marketplace.
“UMKM dan koperasi sebagai soko guru ekonomi dan penyumbang 60 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional di Indonesia. Artinya memperkuat UMKM, memperkuat kontribusi PDB nasional Indonesia,” ujarnya.
Dikatakan, sektor UMKM dan Koperasi cukup kuat bertahan di berbagai kondisi. Karena itu, pihaknya mendorong agar cepat bermigrasi menjadi BUMDes dan usaha digital dengan adanya fasilitasi akses internet dari Pemerintah.
“Pada masa pandemi Covid-19, sektor UMKM dan koperasi cukup kuat, dan secara bertahap bermigrasi ke UMKM digital. Sebanyak 14 persen dari 64 juta UMKM atau sekitar 9 juta pelaku UMKM sudah bisa bertransformasi menjadi usaha digital. Diharapkan setahun ke depan akan bertambah satu juta lagi menjadi 10 juta. Hal ini akan memperkuat perekonomian Indonesia,” katanya.
Karena itu, pihaknya mendorong warga desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam kunjungan kerja ke perbukitan Menoreh Di Yogyakarta ini, turut mendampingi, Bupati Kulon Progo Sutedjo.
Bupati Kulon Progo mengatakan, saat ini Pemkab Kulon Progo membangun jalur Bedah Menoreh dalam rangka menumbuhkan ekonomi dan pariwisata di wilayah utara Kulon Progo. Namun, demikian di wilayah utara banyak wilayah blank spot. Oleh karena itu, Bupati Sutedjo mengharapkan dukungan Kementerian Kominfo untuk menyediakan jaringan internet.
“Internet sangat dibutuhkan di era saat ini, khususnya di pada pandemi Covid-19 ini. Jaringan internet sangat dibutuhkan untuk mempromosikan dan menjual hasil produk masyarakat dan potensi wisata saat ini,” ujarnya.
Namun Wilayah Bukit Menoreh banyak titik blank spot, di sisi lain poihakanya sedang menggalakan bedah ekonomi dan bedah wisata, serta bedah kebudayaan. “Untuk itu, kami berharap Kementerian Kominfo melalui BAKTI, kembali memberikan bantuan terhadap wilayah di Kulon Progo yang masih blank spot,” katanya.
Menteri Johnny menegaskan kawasan perbukitan menoreh merupakan daerah penopang Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur. Diharapkan bantuan akses internet Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat berbasis wisata.
“Saat ini banyak kegiatan ekonomi berbasis wisata seperti desa wisata, dan homestay. Umumnya merupakan usaha kecil, mikro, dan menengah. Kekuatan ekonomi yang demikian, perlu untuk terus kita dukung dan dorong agar dapat tetap bertahan serta terus berkembang selama masa pandemi ini,” ungkapnya.
Secara umum katanya, pembangunan akses telekomunikasi ditujukan agar mendorong masyarakat ikut mengambil bagian dalam transformasi ekonomi digital. Dengan memfasilitasi dan membantu perkembangan UMKM dan Koperasi, diharapkan sektor ekonomi menjadi kuat menghadapi pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. (AC)
