ItWorks- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Standardisasi layanan dasar dan perizinan proses bisnis. Untuk menyempurnakan beleid tersebut, Tim Unit Kerja Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB berkunjung ke beberapa Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk memetakan kendala pelayanan, tantangan, kelebihan, serta peluang yang ada.
Dalam kaitan ini, pada Jumat (26/02), Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, mengunjungi MPP Kota Palembang serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diah menyampaikan perlu standardisasi proses bisnis, terutama pada dua area pelayanan strategis tersebut.
“Terkait dengan proses bisnis ini, kami ingin mengarahkan pelayanan publik yang ideal, yaitu pelayanan dilakukan digital secara penuh, baik pada MPP maupun Disdukcapil,” ujar Diah dilansir Humas KemenPANRB dalam situs web Kementerian PANR, baru-baru ini.
Selain melihat langsung proses layanan di MPP Kota Palembang, daerah lain yang juga dijadikan lokus terpilih yaitu Kota Pekanbaru, DKI Jakarta, Kota Bogor, dan Kabupaten Sumedang. Pemilihan lokus tersebut berdasarkan kriteria, yakni pelayanan yang sudah menerapkan sistem informasi. Kriteria pemilihan tersebut adalah memiliki sistem antrean daring atau online, memiliki sistem tracking layanan, terdapat statistik pelayanan, serta pemanfaatan multi-platform seperti website dan mobile.
Sebagai informasi, MPP Kota Palembang merupakan MPP terbesar se-Indonesia dengan luas bangunan mencapai 12.000 meter persegi. MPP ke-30 di Indonesia ini memiliki 378 jenis layanan, dari 29 instansi.
Kunjungan ini menghasilkan beberapa hal. Dari sisi tantangan, yang perlu diperhatikan adalah konektivitas dan interoperabilitas aplikasi serta sistem yang dimiliki. “Selain itu, adaptasi terhadap kondisi krisis dan penyesuaian layanan menuju arah digital juga perlu diperhatikan,” ujar Diah
Kunjungan tersebut dihadiri pula oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin, Konsultan Reforma Bina Potensia Nawal Karimi, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang Akhmad Mustain, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Dewi Isniani, serta instansi terkait.
Peraturan yang sedang disusun ini akan menjadi dasar untuk standardisasi layanan sektor administrasi kependudukan dan perizinan, serta bagian acuan penyederhanaan dan tahap layanan. Pelayanan yang baik tentu melibatkan berbagai lembaga negara untuk menuju pelayanan publik digital atau e-services. (AC)
