Jakarta, ItWorks- Pengumpulan proposal untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2021 yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah ditutup (11/05). Tercatat hingga (10/05) pukul 13.40 WIB, terdapat 388 proposal KIPP inovasi telah terkumpul dan inovasi pada kategori kesehatan sementara berada di peringkat terbanyak.
Secara umum jumlah proposal terkumpul untuk tahun ini lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya. Namun bukan berarti inovasi yang diciptakan instansi pemerintah pusat dan daerah telah menurun. Hal ini disebabkan karena setiap instansi peserta dianjurkan melakukan seleksi awal di lingkup instansi masing-masing dan setelah itu baru diajukan ke panitia pusat.
“Berdasarkan data sementara terdapat 366 proposal inovasi kelompok umum telah terkumpul. Sembilan proposal terkumpul untuk kelompok replikasi, serta 13 proposal pada kelompok khusus. Inovasi pada kategori kesehatan sementara berada di peringkat terbanyak, yakni 106 proposal. Menyusul kategori tata kelola pemerintahan dengan 103 proposal. Sedangkan pada kategori pengentasan kemiskinan, sementara ini masih terkumpul 3 proposal,” ujar Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa, sebagaimana dirilis Humas KemenPANRB, baru-baru ini.
Untuk diketahui, kompetisi ini memiliki tiga kelompok inovasi, yakni kelompok umum, kelompok replikasi, dan kelompok khusus. Kelompok umum merupakan inovasi yang belum pernah mengikuti atau mendapatkan penghargaan pada KIPP sebelumnya, serta belum menerima penghargaan sebagai Top 99 sebanyak dua kali.
Kelompok replikasi adalah inovasi yang merupakan adaptasi atau modifikasi inovasi yang termasuk dalam Top 99 periode KIPP 2014-2019. Sedangkan kelompok khusus merupakan inovasi yang masuk dalam kategori Top Inovasi Terpuji 2014-2019 dan juga tidak pernah mendapat penghargaan sebagai 5 Pemenang Outstanding Achievements of Public Service Innovation 2020.
Diah menjelaskan, KIPP 2021 memiliki sepuluh kategori, dimana sembilan diantaranya adalah kategori yang sama dengan tahun sebelumnya dan satu kategori baru, yaitu kategori penegakan hukum. Adapun kategori yang dikompetisikan adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga ada kategori pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta penegakan hukum.
Tahun ini, KIPP mengangkat tema Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Transfer Pengetahuan di Tatanan Normal Baru. Tema tersebut diambil sesuai dengan situasi pandemi yang dihadapi Indonesia saat ini.
Diharapkan, KIPP tahun ini memacu instansi pemerintah untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang ini. “Semoga kualitas dan keberagaman inovasi pelayanan publik tahun ini semakin meningkat dan membawa perubahan signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya. (AC)
