Jakarta, ItWorks- Lembaga Kajian Nawacita (LKN) hari ini, (22/03/2022) melakukan launching PT Inti Kreasindo Nusantara, perusahaan yang didirikan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Acara lauching yang berlangsung di kantor deCenter, Jakarta juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan perkumpulan investor dari Korea, serta Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia ( LKPASI).
Hadir, beberapa tokoh dan investor dalam dan luar negeri, yang tertarik untuk terlibat dalam pembangunan Ibu Kota Negara baru yang berlokasi di Kalimantan Timur. Di antaranya investor dari Korea, Para Pengusaha nasional dan beberapa undangan dari instansi pemerintahan yang terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam sambutannya, Revli Orelius Mandagie – Direktur Utama PT Inti Kreasindo Nusantara menjelaskan, berdirinya perusahaan ini dilatarbelakangi oleh tekad dan keinginan besar dari seluruh inisiator dan founder perusahaan ini, yakni Tim sembilan (9) dari Komite Ibu Kota Negara- Lembaga Kajian Nawacita (LKN), untuk bisa memberikan andil dan sumbangsih bagi kemajuan pembangunan masyarakat, bangsa dan negeri. Terutama dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan akselerasi terwujudnya Ibukota negara (IKN) baru yang kini juga menjadi perhatian pemerintah.
Dalam acara syukuran dan peresmian berdirinya perusahaan ini, juga dipaparkan visi, misi, dan tujuan didirikannya perusahaan ini. “Visi utama perusahaan yakni untuk menjadi perusahaan nasional sebagai penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.
“Kedua, kami ingin mendorong percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia.”
“Terakhir, ingin melindungi kepentingan pemerintah dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel dan meningkatkan kepercayaan dari pihak investor dengan memberikan kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko kerugian suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan,” jelas Revli.
Sebagaimana diketahui, pada Februari tahun 2022, telah ditetapkan Undang-Undang (UU) No 3 Tahun 22 tetang Ibu Kota Negara. UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara ini telah mengamanatkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan IKN merupakan sebuah lompatan besar untuk melakukan transformasi menuju Indonesia Maju. IKN Nusantara akan menunjukkan kebesaran bangsa Indonesia dan mencerminkan identitas nasional.
Mengingat kebutuhan dana yang begitu besar, di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, swasta didorong agar ikut berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur di Tanah Air, salah satunya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema KPBU merupakan instrument yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mencari alternatif pendanaan dalam upaya akselerasi pembangunan infrastruktur. Dahulu, skema itu dikenal dengan nama kerja sama pembangunan yang melibatkan pemerintah dan swasta atau dikenal dengan sebutan public private partnership.
Skema KPBU ini kemudian dikuatkan melalui Perpres nomor 38/2015 tentang kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Begitu juga dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor 2/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
Melalui skema tersebut, tantangan keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang selama ini menyebabkan selisih pendanaan (funding gap) diharapkan bisa selesai. Apalagi dalam situasi pandemi yang belum juga berakhir, keterlibatan pihak swasta kian dibutuhkan agar pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan.
Miniatur IKN
Di Jakarta, PT IKN berencana membangun miniatur Ibu Kota Negara (IKN) yang akan memberikan gambaran dan informasi detil tentang kemajuan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan calon investor untuk mendapatkan informasi yang akurat dan menyeluruh terkait IKN. Dalam hal ini, PT IKN juga dapat berperan sebagai konsultan untuk memberikan solusi dan menjembatani kerja sama dan pembiayaan pembangunan di Ibukota negara baru di Kalimantan Timur.
Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau “nota kesepakatan” IKN dengan mitra. Pertama dengan calon investor dari Korea yang akan ikut mendukung pembangunan di wilayah Ibu Kota Negara (IKN) yang baru ini. Kedua penandatanganan Nota Kesepahaman Komite IKN Lembaga Kajian Nawacita dengan Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia ( LKPASI).
Diperkenalkan juga jajaran direksi dan komisaris PT IKN kepada para tamu undangan yang hadir. Peresmian perusahan baru ini ditandai dengan pemecetan tombol bersama serta pemotongan tumpeng oleh Komisaris Utama PT IKN, Samsul Hadi yang juga Ketua LKN.
Samsul Hadi selaku Komisaris Utama Inti Kreasindo Nusantara menyatakan, sejalan dengan visi yang ingin diwujudkan perusahaan yang baru berdiri di bulan Maret 2022 ini, yaitu tekad menjadi perusahaan nasional penggerak utama yang aktif dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pihaknya juga akan melakukan berbagai strategi dan terobosan, termasuk menjalin kerja sama dengan para investor.
“Kami membawa misi memastikan percepatan pemenuhan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memberikan penjaminan dan nilai tambah bagi pembangunan infrastruktur,” ungkap Samsul, yang juga sebagai Ketua Umum Lembaga Kajian Nawacita, kepada para hadirin yang hadir di acara syukuran pendirian Inti Kreasindo Nusantara.
Produk dan Layanan
Sejalan dengan meningkatnya permintaan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, Revli mengutarakan saat ini Inti Kreasindo Nusantara menawarkan lima produk dan layanan. “Pertama, Penjaminan Pemerintah. Kedua, Penjaminan Pinjaman Langsung BUMN dan Penjaminan Korporasi.”
“Ketiga, Proyek dan Pendampingan Transaksi Proyek Infrastruktur. Produk dan layanan berikutnya, berupa Penjaminan Lainnya dan Pengembangan Kapasitas.”
Dalam kesempatan ini, Revli juga mengutarakan bahwa perusahaan akan berperan secara aktif dalam rangka akselerasi pembangunan infrastruktur Indonesia. “Kami akan terlibat dalam pengembangan proyek-proyek infrastruktur baik di pusat dan daerah untuk direncanakan dan dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).”
Tidak hanya itu, Revli juga memastikan bahwa perusahaan akan mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk masyarakat. “Seperti adanya Perlindungan Lingkungan dan Sosial, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dibuatnya Laporan Keberlanjutan dan Laporan CSR,” tutupnya
Saat ini, perusahaan berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun susunan Komisaris dan Direksi, telah ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Inti Kreasindo Nusantara pada 12 Maret 2022. Mereka memiliki pengalaman panjang sebagai profesional swasta dan dari pemerintahan.
Samsul Hadi – Komisaris Utama
Nur Amin Widjaja – Komisaris
Revli Orelius Hubertus – Direktur Utama
Ngasiman – Direktur Keuangan
Totok Sediyantoro – Direktur Operasional
Antonius Latuhayat – Direktur Riset & Pengembangan
Lutfi Handayani – Direktur Personalia
Windu Hidranto – Direktur Kerjasama Dalam Negeri
Wisnu Pradoto – Direktur Kerjasama Internasional. (AC)
