Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan pusat data nasional berbasis cloud demi mendukung digitalisasi layanan pemerintahan (e-government), dan menjadikan berbagai kebijakan publik ke depan dibuat berdasarkan data (data driven policy).
Upaya percepatan pembangunan infrastruktur digital di sektor hulu dan hilir itu terus dilakukan di seluruh Indonesia, baik oleh Kementerian Kominfo maupun melalui kerja bersama dengan operator seluler.
Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang berlangsung hibrida dari Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (11/07/2022), yaitu dalam sesi bertema Leader’s Talk “Synergistic and Inclusive Digital Economy Ecosystem for Accelerated Recovery.”
Dalam acara itu juga Menkominfo menyampaikan beragam upaya percepatan layanan publik digital atau pemerintahan digital dan tata kelola ruang digital. Menkominfo menargetkan pusat data digital berbasis Internet (cloud) pertama di Indonesia siap beroperasi pada 2024.
Baca: Pembangunan Pusat Data Nasional Batam Dorong Tumbuhnya Investasi
Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) itu, yang salah satunya berlokasi di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, merupakan upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung ketersediaan infrastruktur ICT (teknologi komunikasi dan informasi) dari sektor hulu sampai dengan hilir.
“Pusat data pertama akan dibangun di dekat Jakarta yang pada bulan-bulan ini bisa kami lakukan ground breaking sehingga bisa langsung digunakan pada 2024,” kata Menkominfo.
“Pemerintah juga tengah merancang pembangunan Pusat Data Nasional di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau,” ujarnya.
Walaupun demikian, Menkominfo menyebut perlu ada pusat data di wilayah tengah dan timur Indonesia demi meningkatkan efisiensi operasional pusat data. “Awalnya, kami merencanakan pembangunan itu di Balikpapan, tetapi dengan adanya IKN, maka nanti akan dibangun di IKN dan Labuan Bajo,” kata dia.
Wilayah IKN baru berlokasi Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, sementara itu Labuan Bajo ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Johnny menjelaskan dua lokasi itu dipilih setidaknya karena tiga pertimbangan. “Pertama, ada potensi tersedianya kapasitas power supply atau listrik yang memadai dan jumlahnya besar, dan redundancy service — tidak (bertumpu pada) satu sumber. Kedua, harus tersedia fiber optic network (jaringan kabel optik) yang memadai di sana,” jelasnya.
Ia menyampaikan wilayah Labuan Bajo dipilih jadi lokasi pembangunan PDN karena risiko gangguan yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain. Juga karena fiber optic di wilayah selatan Indonesia menghubungkan Indonesia (bagian) barat, tenggara, timur, itu memungkinkan, dan sangat sedikit aktivitas vulkanik bawah laut,” kata Johnny.
“Untuk pemerintah saja, saat ini dalam rangka e–government menggunakan 2.700 pusat data dan server. (Dari jumlah) ini hanya 3 persen saja yang berbasis cloud,“ kata dia.
Baca: Pemerintah Bangun 4 Pusat Data Nasional untuk Dukung Data Driven Policy
