ItWorks-Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik dalam pemerintahan Joko Widodo dengan menyediakan platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini dikembangkan dengan nama INA Digital.
“Dengan adanya platform SPBE kita yang bernama INA Digital, pelayanan publik harus terus bertransformasi digital, lebih cepat, lebih berkualitas. Dengan begitu, segala hal bisa kita selesaikan dengan kemajuan teknologi digital,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, dilansir dalam rilis pers, di Jakarta, baru-baru ini.
INA Digital merupakan nama GovTech yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 27 Mei 2024 lalu. Adapun keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu repot dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.
INA Digital bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antar kementerian dan lembaga. Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian. “Dengan adanya INA Digital, masyarakat akan menjadi lebih mudah dalam mengakses layanan, seperti kesehatan, pendidikan, maupun bantuan sosial,” ujar Menkominfo Budi Arie Setiadi.
INA Digital membutuhkan kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak. Sejumlah layanan prioritas akan dipadukan dalam satu portal pelayanan publik. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.
INA Digital yang dikelola Peruri memiliki ratusan talenta digital dari berbagai lembaga dan instansi seperti Peruri, Kementerian Kesehatan, Telkom, Mandiri, BNI, BRI, maupun hasil rekrutmen terbaru.
Menkominfo menjelaskan pelayanan publik melalui INA Digital membutuhkan migrasi data kependudukan ke digital. Artinya, lebih dari 200 juta jiwa penduduk Indonesia harus terdata secara digital. Kementerian Kominfo juga mendukung transformasi digital melalui operasional Pusat Data Nasional (PDN). Saat ini, Kementerian Kominfo tengah mengakselerasi pembangunan PDN di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, pemerintah akan membangun lagi dua PDN di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai dukungan untuk integrasi layanan publik digital. (AC)
