ItWorks.id- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terus berupaya mengoptimalkan sistem dan aplikasi digital, termasuk untuk monitoring, kemudahan pembayaran, hingga penggunaan artificial intelligence (AI) untuk validasi harga dan spesifikasi produk. Hal ini dilakukan untuk dukung akuntabilitas, tidak hanya tentang keuangan, tetapi juga kinerja, sekaligus juga sebagai upaya mencegah adanya penyimpangan di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Memiliki fungsi dan peran besar, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto, kian menaruh perhatian dan harapan besar terhadap LKPP. Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi digital di sektor pengadaan barang/jasa melalui pengembangan Katalog Elektronik Versi 6. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dengan mengintegrasikan sistem pembayaran untuk mempermudah proses pengadaan.
Beberapa inovasi terbaru LKPP, di antaranya mencakup peluncuran e-Katalog Versi 6 yang lebih responsif dan memiliki fitur pelacakan pengiriman dan pembayaran. Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto resmi luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 (V6) secara langsung dari Istana Negara, Jakarta, ada akhir tahun lalu (10/12/2024).Peluncuran ini menandai langkah besar transformasi digital pengadaan barang/jasa pemerintah yang menyuguhkan beragam fitur baru guna mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Katalog elektronik V6 yang dikembangkan oleh LKPP dirancang untuk makin mempermudah proses pengadaan seperti kemudahan dalam proses pembayaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta kemudahan e-audit dan monitoring secara real time proses transaksi yang sedang berjalan. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan, sekaligus mempercepat proses pengadaan barang/jasa.
Inovasi lain yakni pengembangan Inaproc sebagai platform satu pintu gerbang pengadaan yang terintegrasi dengan e-Katalog. Inaproc merupakanportal nasional terpusat yang berfungsi sebagai pintu gerbang untuk mengakses semua LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) di seluruh Indonesia.
Di samping itu juga dilakukan inovasi atau pengembangan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Melalui berbagai inovasi berbasis digital ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengadaan barang/jasa pemerintah dan penguatan ekonomi kerakyatan dalam rangka mengembangkan ekosistem industri dalam negeri yang kompetitif.
Demikian beberapa poin penting yang terungkap dalam sesi presentasi dan wawancara penjurian Top Digital Awards 2025 dari LKPP secara daring melalui aplikasi zoom meeting yang disampaikan oleh Plh Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Devi Yanurida pada (21/11/2025) yang diselenggarakan Majalah ItWorks. Turut hadir dalam wawancarta ini, Mieke Eka Putri, Team Lead, Pranata Komputer Ahli Muda & E-Marketplace System Development (Information Technology Officials) LKPP, dan tim (IT Officials)- Yona Amelia, dan Ibnu Hamdan.
“Salah satu inovasi besar LKPP yang dilakukan untuk Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yakni Katalog Elektronik Versi 6 (V6) yang sudah end-to-end di versi ini. Platform ini digunakan oleh Kementerian, Lembaga setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD melalui metode E-Purchasing. Memiliki fitur lengkap, termasuk adanya tracking atas penyelesaian pekerjaan/kontrak, pembuatan BAST (Berita Acara Serah Terima) dan Pembayaran yang Terintegrasi,” terangnya di hadapan tim juri.
Sedangkan Tim Juri penilai terdiri, Prof. DR Satya Arinanto (Guru Besar – Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH-UI), Febrizal Efendi dari Aspiluki-Kadin, Ashari Abidin -Akademisi dan ICT Consulting, Eri Sumiarso– (CEO Sinergi Daya Prima /SDP), yang dimoderatori oleh Ahmad Chury (Managing Editor ItWorks).
Dalam paparanya, Devi Yanurida menyatakan, LKPP melakukan penguatan sistem aplikasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keamanan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Upaya ini juga dilakukan terkait aspek regulasi, infrastruktur dan sistem aplikasi pendukung melalui penguatan transformasi digital. Seperti pembaruan dan integrasi aplikasi, termasuk inovasi e-Katalog V6 dan SIKAP, serta pengembangan fitur baru seperti e-Audit. Untuk aplikasi ada aplikasi (SIRUP)/https://sirup.lkpp.go.id/, e-katalog Katalog Elektronik V6/ https://katalog.inaproc.id/, dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional/https://spse.inaproc.id/nasional. Selain itu juga terus dilakukan pembinaan dan peningkatan di jajaran Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor tersebut.
Dukung Visi Misi Sesuai Tugas dan Fungsi LKPP
Diungkapkan bahwa inovasi yang terus dilakukan LKPP sejalan visi, visi serta upaya penguatan tugas dan fungsi dari lembaga ini. Visi LKP yakni “Terwujudnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Penggerak Utama dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Mewujudkan Indonesia Maju, Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.
Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu: 1. Menerapkan kebijakan pengadaan yang responsif dan mendorong kemandirian bangsa sesuai dengan kemajuan teknologi; 2. Mengembangkan proses bisnis pengadaan berbasis elektronik dan pengelolaan SDM pengadaan yang adaptif; dan 3. Meningkatkan akuntabilitas PBJ.
Adapun tugas utama LKPP, yakni “Melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Adapun fungsi yang diemban, meliputi: 1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha; 2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
Ketiga (3); Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; 4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik; 5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum; 6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan ke-5; Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.
Penguatan Aplikasi
Dalam presentasinya dijelaskan bahwa penguatan aplikasi terus ditingkatkan selaras dengan IT Masterplan yang disusun sebagai arah strategis dalam pengembangan sistem dan mendorong modernisasi teknologi dalam pengadaan pemerintah. Misalnya pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sebagai media bagi Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengumumkan rencana dan strategi pengadaan barang/jasanya melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai tahun anggaran, serta beberapa pengembangan aplikasi trtkait lainnya.
Inovasi lain yang tak penting yakni penguatan dari aspek perlindungan keamanan siber (Cyber Security). Dari hasil assesmen yang juga meliohatkan pihak eksternal, LKPP Mendapatkan Total Score Indeks Kematangan: 4,13 Berdasarkan wawancara dan diskusi dalam rangka verifikasi pengisian Cyber Security Maturity, mencakup tata Kelola, identifikasi,proteksi, deteksi, ,dan respons dengan detail nilai di rentang Indeks Kematangan mulai dari 3.5 hingga kurang dari 4.5.
“Secara kualitatif, Level 4 menggambarkan penerapan keamanan siber yang prosesnya sudah terorganisir dengan baik namun belum dilakukan proses otomatisasi, bersifat formal, dilakukan secara berulang dan direviu secara berkala, serta implementasi perbaikan dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan keamanan siber pada level ini dapat terukur dengan baik yang ke depan tentu akan terus kami eprkuat,” tadasnya kepada tim juri Top Difgital Awards.
TOP Digital Awards 2025 merupakan ajang corporate rating (penilaian) untuk penghargaan tertinggi bidang ICT bagi perusahaan dan institusi pemerintah yang dinilai berhasil mengimplementasikan solusi digital secara efektif dan berdampak positif. Tahun ini mengusung tema “Driving Operational Excellence through Intelligent Digital Transformation”.
Kegiatan yang dihelat Majalah ItWorks bekerjasa dengan pakar, konsultan ICT dan akademisi ini, juga menjadi wadah pembelajaran dan inspirasi bagi dunia bisnis dan pemerintahan dalam menghadapi era transformasi digital.
Dalam sesi ini, para dewan juri juga memberikan masukan dan saran konstruktif sebagai feedback pengembangan digitalisasi perusahaan atau lembaga perserta di masa depan. Setiap peserta mendapatkan insight langsung dari para pakar dan juga penghargaan bagi yang dinilai berhasil dalam berinovasi dan berhasil menerapkan teknologi digital untuk keunggulan operasional, daya saing dan layanan pelanggan/ masyarakat.
