ItWorks.id- Transformasi digital pemerintah menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui penguatan interoperabilitas data, infrastruktur digital, serta layanan publik yang inklusif, pemerintah terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan terpercaya sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi nasional.
Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) bersama Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan OECD Korea Policy Centre (KPC) menyelenggarakan 2026 Capacity-Building Program on Digital and Open Government in Indonesia, di Jakarta, belum lama ini. Kegiatan ini menjadi forum penguatan kapasitas dan pertukaran praktik terbaik global dalam mendukung percepatan transformasi pemerintah digital di Indonesia.
Plt. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo menyampaikan bahwa transformasi digital pada dasarnya bukan hanya mengenai teknologi, melainkan tentang bagaimana pemerintah mampu menghadirkan layanan yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat. “Digital government bukan sekadar membangun aplikasi atau sistem yang semakin kompleks. Transformasi digital harus mampu membuat masyarakat merasa dilihat, didengar, dilindungi, dan dilayani dengan lebih baik,” ujar Cahyono dalam sambutannya yang dirlis Humas KemenPANRB (19/05/2026), di Jakarta.
Cahyono juga menilai pelaksanaan kegiatan ini menjadi momentum penting seiring proses aksesi Indonesia sebagai anggota OECD. Forum tersebut dinilai dapat memperkuat komitmen Indonesia dalam mengadopsi praktik terbaik global dan mempercepat penerapan standar tata kelola digital yang modern, terbuka, dan akuntabel.
Pada hari pertama kegiatan, pembahasan difokuskan pada penguatan tata kelola data pemerintah yang terintegrasi guna mendukung layanan publik yang efektif dan seamless. Selain itu, dibahas pula pengembangan digital public infrastructure yang interoperabel hingga pengalaman negara-negara OECD dalam memanfaatkan data dan identitas digital untuk pelayanan publik.
Senior Advisor OECD Public Governance Directorate Marco Daglio mengatakan Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perjalanan transformasi digital pemerintah, khususnya dalam pembangunan infrastruktur digital publik dan penguatan pertukaran data antarsistem pemerintahan.“Indonesia masih memiliki perjalanan yang panjang, tetapi telah menunjukkan banyak kemajuan. Sejumlah sistem dan lapisan digital public infrastructure berhasil dibangun, termasuk dalam penguatan data sharing dan upaya mengatasi tantangan interoperabilitas antarsistem,” ujar Marco.
Ia menambahkan, tata kelola data yang kuat menjadi fondasi utama dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) di sektor publik.“Data merupakan bahan bakar bagi artificial intelligence. Karena itu, fondasi utama yang perlu diperkuat adalah tata kelola data pemerintah agar lebih terintegrasi dan siap mendukung pemanfaatan AI,” katanya.
Kegiatan ini turut menghadirkan pembicara dan mitra internasional dari OECD serta sejumlah negara seperti Inggris, Australia, dan Korea Selatan untuk berbagi pengalaman membangun layanan publik digital yang inklusif dan terintegrasi.
Melalui program ini, kementerian dan lembaga diharapkan mampu memperkuat kapasitas dalam merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan pemerintah digital yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
