Jakarta, Itech- Pemerintah tengah serius meningkatkan penguatan keamanan cyber security di beberapa sektor strategis . Meski ada delapan sektor strategis, namun pemerintah fokus tiga sektor yakni energi, transportasi, keuangan .
“Sektor strategis yang apabila terjadi insiden atau serangan cyber akan berdampak sangat luas bagi masyarakat. Apalagi sektor tersebut sangat terkoneksi dengan yang lainnya,” kata Direktur Keamanan Informasi Kemkominfo Aidil Chendramata disela diskusi hari ke-2 Kongres Teknologi Nasional BPPT bertajuk “Perlindungan Keamanan Informasi di sektor kritis Indonesia,” di Jakarta, Selasa (18/7).
Menurut Aidil , sektor strategis ini harus mendapat pengamanan cyber karena untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk serangan dari para hacker. Sektor-sektor tersebut adalah sektor kritis yang memerlukan perhatian khusus. Tercatat ancaman siber di semua sektor meningkat setiap tahun. Data dari Indonesia Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure, atau ID-SIRTII, sepanjang 2016 ada 135 juta serangan siber ke jaringan Indonesia. Serangan siber terbanyak yang terjadi di Indonesia yakni terkait dengan Denial of Sercive (DOS) yang dampaknya bisa mengganggu trafik.
Pada lapis lain, Kelik Budiana Kepala Bidang Sistem Komunikasi Multimedia, PTIK-BPPT, berharap seluruh instansi pemerintah maupun swasta untuk menerapkan sertifikat dan tanda tangan digital guna menghindari pemalsuan dokumen elektronik. Aspek keamanan bagi sertifikat digital yakni meminimalisasi pemalsuan dokumen. Penerapan sertifikat dan tanda tangan digital salah satunya mengamankan pemalsuan dokumen. Bahkan, mempermudah pelayanan kepada masyarakat. “Tahun 2018 (sertifikat digital) sudah ada layanan goverment CA (Ceritificate Authority), dan tahun 2019 penambahan fitur dan modul layanan CA,” kata Kelik.
Sementara itu, Ketua KTN 2017 Hammam Riza mengatakan BPPT telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra industri dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di daerah. BPPT berharap kerjasama itu bisa menjadi dukungan terhadap pengkajian dan penerapan terkait perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. “Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini, kita ingin agar pengkajian, penerapan dan pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mendukung pembangunan daerah benar-benar dapat dilaksanakan,” katanya. (red/ju)
