ItWorks.id-Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) mencatat meningkatnya komitmen pimpinan badan publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi. Namun, komitmen tersebut masih perlu diperkuat melalui pemahaman yang lebih baik, inovasi layanan, serta konsistensi penerapan tata kelola informasi di lingkungan masing-masing lembaga.
Catatan tersebut mengemuka setelah rangkaian Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026 yang berlangsung pada 10–12 November 2026 di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, resmi berakhir pada Kamis (12/11/2026).
Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, mengatakan, pelaksanaan Uji Publik merupakan tahapan akhir dari rangkaian penilaian Monev untuk mengukur sejauh mana badan publik menjalankan kewajibannya dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan laporan KI Pusat kepada Presiden sekaligus pihak-pihak terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Ketua KIP Handoko Agung Saputro menambahkan, dengan berakhirnya Uji Publik Monev KIP 2026, KI Pusat berharap hasil evaluasi dapat menjadi pijakan bagi badan publik untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun budaya transparansi yang berkelanjutan.
“Setelah ini berakhir, nanti hasilnya akan kami umumkan ke sumua peserta, dan hasil akhir dari kegiatan Monev ini, sesuai yang diamanatkan UU tentang KIP, pada saatnya juga akan kami laporkan kepada Bapak Prersiden. Sekaligus ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalanakan tugas dan fungsi KIP. Diharapkan hasil Monev yang akan kami laporkan nanti, bisa menjadi data dan masukan terkait dinamika pergerakan atas komitmen dari para pimpinan dan lembaga publik pemerintah dalam merealisasi komitmen mereka terkait keterbukaan informasi dan dampaknya bagi masyarakat luas. Laporan hasil Monev ini juga diharapkan memberikan gambaran mengenai perkembangan komitmen dan tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi,” ungkap Handoko Agung Saputro, di sela kegiatan Presentasi Uji Publik KIP Tahun 2026, hari ketiga (12/11/2026), di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat.
Menurut Handoko, Monev tidak sekadar menjadi instrumen untuk memberikan penilaian atau menetapkan kualifikasi badan publik, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat perkembangan sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi.Dengan demikian, keberhasilan Monev tidak hanya diukur dari jumlah badan publik yang meraih predikat informatif, tetapi juga dari sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar memberikan manfaat dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat.
Perkembangan Positif
Dari pelaksanaan Uji Publik tahun ini, KI Pusat melihat adanya perkembangan positif, terutama dari sisi keterlibatan pimpinan tertinggi badan publik. Kehadiran para pimpinan dalam proses presentasi menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap pentingnya keterbukaan informasi dalam tata kelola kelembagaan.
Meski demikian, peningkatan komitmen tersebut perlu diikuti pemahaman yang lebih mendalam mengenai substansi keterbukaan informasi. Terlebih, pergantian pimpinan di sejumlah badan publik berpotensi memengaruhi kesinambungan kebijakan dan pelaksanaan layanan informasi.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan, menilai, sistem keterbukaan informasi harus dibangun secara berkelanjutan dan tidak bergantung pada individu pimpinan tertentu.Artinya, kebijakan, mekanisme, serta standar pelayanan informasi yang telah dibangun harus tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pejabat atau pimpinan lembaga.
Selain aspek kepemimpinan, KI Pusat juga mencermati perlunya peningkatan kualitas layanan informasi, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital. Pengelolaan situs web badan publik, misalnya, diharapkan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi.
Inovasi layanan, integrasi teknologi digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi peluang yang perlu dikembangkan untuk mempercepat dan mempermudah akses informasi publik.
Keterbukaan informasi juga semakin penting sebagai instrumen membangun kepercayaan masyarakat. Melalui akses informasi yang transparan, publik dapat mengetahui kebijakan, program, serta aktivitas badan publik sekaligus memberikan masukan terhadap penyelenggaraan layanan dan pemerintahan.
Evaluasi 282 Badan Publik
Dalam pelaksanaan Monev KIP 2026, sebanyak 282 badan publik mengikuti tahapan Presentasi Uji Publik. Namun, hasil akhir penilaian belum ditetapkan karena seluruh proses evaluasi masih harus diselesaikan sebelum KI Pusat mengumumkan kualifikasi masing-masing badan publik.
Penentuan predikat informatif dan kategori lainnya tetap mengacu pada standar penilaian dalam Peraturan Komisi Informasi yang berlaku. Pada pelaksanaan tahun ini, tidak terdapat penambahan kategori penilaian baru.
KI Pusat juga menegaskan bahwa badan publik yang belum memenuhi standar layanan informasi belum dapat dikategorikan memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Kendati tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada badan publik yang belum memenuhi standar, KI Pusat tetap mengedepankan edukasi dan pembinaan untuk mendorong perbaikan.
Hal ini penting karena keterbukaan informasi bukan semata-mata persoalan kepatuhan administratif, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Apresiasi Kegiatan yang Makin Inovatif
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron usai pemaparan Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 mengatakan apresiasi atas kegaitan KIP ini yang dinilai makin inovatif dalam pelaksanaan program Monev ini. Sesuai tema, tahun ini Partai Demokrat mempresentasikan inovasi yang jadi andalah dalam mendukung KIP ini melalui penguatan transformasi digital. Terutama dalam hal kemudahan akses untuk membuka berbagai informasi yang dibutuhkan publik.
”Kami telah membuka akses informasi yang makin mudah dan informatif untuk diakses melalui kanal digital yang pada akhirnya juga meningkatkan kepercayaan publik kepada Partai Demokrat. Bahkan juga untuk transparansi, dari sisi keuangan, kebijakan, kegiatan dan bahkan terhadap dukungan para calon eksekutif, legislatif juga kami buka di laman web Partai Demokrat. Hal tersebut supaya makin mudah diketahui secara luas,” ujarnya pada (12/11/2026).
Herman mengatakan, bahwa Partai Demokrat itu telah mengikuti Monev Keterbukaan Informasi ini telah sebanyak 7 kali. ”Kami sudah 6 kali mendapatkan kepercayaan sebagai ’Lembaga yang Informatif’ dan bahkan masuk dalam 3 besar (partai politik). Dan tentu mudah-mudahan dengan rutinitas setiap tahun ini, juga dapat terus meningkatkan pola, cara, maupun mekanisme keterbukaan informasi publik. Kami berharap Partai Demokrat kembali bisa memenuhi kriteria KI Pusat,” ujarnya.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menambahkan, keterbukaan informasi sangat menguntungkan partai. Dengan semakin terbukanya informasi dari partai politik maka akan semakin banyak masyarakat mengetahui apa yang dikerjakan oleh partai tersebut. ”Insya Allah hal ini juga semakin positif dan semakin memberikan tingkat kepercayaan kepada partai khusus pada Partai Demokrat,” ujarnya.
Ketua KIP Handoko Agung Saputro mengatakan, dengan berakhirnya Uji Publik Monev KIP 2026, KI Pusat berharap hasil evaluasi dapat menjadi pijakan bagi badan publik untuk memperkuat tata kelola keterbukaan informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta membangun budaya transparansi yang berkelanjutan.
Laporan hasil Monev kepada Presiden nantinya juga diharapkan memberikan gambaran mengenai perkembangan komitmen dan tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi.
Dengan demikian, keberhasilan Monev tidak hanya diukur dari jumlah badan publik yang meraih predikat informatif, tetapi juga dari sejauh mana keterbukaan informasi benar-benar memberikan manfaat dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat.
