Jakarta, Itech – Pemerintah menerapkan sistem keamanan berlapis untuk menjaga data pengguna yang melakukan registrasi kartu SIM prabayar. Zudan Arif Fakrullah (Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri) menegaskan pemerintah melindungi dan mengamankan data masyarakat registrasi kartu SIM prabayar.
Zudan menegaskan Dukcapil memiliki database dengan sistem keamanan berlapis sehingga tidak ada kebocoran ada. Pemerintah pun memiliki Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk melindungi semua data kependudukan.
“Ketika ada isu kebocoran data, saya langsung kepada teman-teman untuk cek trafik dan di daerah,” katanya di Jakarta.
Ada ada tiga level, yaitu pengumpulan data, pengamanan data, dan pemanfaatan data. Zudan memastikan sistemnya tidak bocor dan tak ada penjualan data pada pihak lain.
“Data boleh dibuka hanya untuk yang memiliki akses, operator hanya bisa akses untuk NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga),” ungkapnya. Selain itu, data center Dukcapil mempunyai sistem keamanan berlapis sehingga orang tidak sembarangan meangakses data kependudukan.
“Harus melalui tiga kali pemindai sidik jari. Pertama ke teras, masuk ke pintu kedua ada serambinya, kemudian masuk ke pintu ketiga ke data center semuanya pakai sidik jari. Inilah protap secara fisik, siapa yang bisa masuk ke data center,” tegas Zudan.
Secara sistem, data center Dukcapil juga memiliki saluran khusus melalui jaringan Virtual Private Network (VPN) host to host untuk memonitor akses data. Jaringan khusus itu digunakan untuk lalu lintas transaksi data sehingga kecil kemungkinannya bocor.
“Jadi, jaringan khusus untuk melakukan transaksi data. Untuk menepis isu bahwa negara menjual data, bahwa data sebagai verifikator hanya NIK dan nomor KK, data ini menjadi pintu masuk bagi operator untuk memvalidasi nomor ponsel bersesuaian atau tidak dengan NIK dan nomor KK,” tuturnya.
“Kalau terjawab, maka teregistrasi. Bila tidak sesuai, maka dinyatakan, ‘NIK Anda salah’, ‘nomor KK salah’, ‘NIK dan KK tidak sesuai’. Jadi seperti itu, tidak ada data lain yang digunakan sebagai alat verifikasi,” tegas Zudan.
Meski sistemnya diklaim tak ada kebocoran, Zudan meminta masyarakat untuk mengurangi pamer di dunia maya untuk mengumbar data-data sensitif seperti NIK dan KK karena data sensitif itu bisa disalahgunakan oknum tak bertanggung jawab.
“Perilaku kita yang sering show off dengan dokumen kependudukan itu kita kurangi, aliran eksistensialis harus kita kurangi,” tutupnya.
Kominfo pun mengumumkan ada sebanyak 351.595.558 kartu prabayar telah diregistrasi ulang per Rabu, (14/2) pukul 07.00 WIB. Jumlah tersebut memang sudah mendekati ekspektasi 360 juta pengguna. Namun, masih ada beberapa juta nomor yang belum melakukan registrasi.
