KSP mendukung 5.866 desa yang berupaya melakukan perbaikan layanan masyarakatnya melalui digitalisasi di bawah naungan BP2DK. Perbaikan layanan masyarakat dimulai dengan mengintegrasikan data berkualitas yakni antara lain kependudukan, keuangan, dan pemetaan yang memuat informasi geospasial.
Data-data tersebut disimpan dan dapat ditampilkan dalam Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA), baik di tingkat desa maupun supra-desa, seperti: kabupaten, provinsi, dan pusat.
“Dengan merujuk SIDEKA sebagai landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), maka inilah titik mulai kemajuan desa. Seluruh kegiatan pemberdayaan desa berdasarkan data dan bukti. Sehingga tidak hanya Industri 4.0 saja, tapi juga Desa 4.0,” jelas Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho di Desa Mandala Mekar, Tasikmalaya, Kamis, 29 November 2018.
“SIDEKA terhubung ke jaringan internet cloud. Selanjutnya, data dalam SIDEKA dapat diproses dan di sebar ke pihak lain. Selain itu, melalui sinkronisasi Offline-Online, Sideka tetap dapat digunakan di saat tidak ada koneksi internet, dan setiap perubahan data akan disinkronisasi ke cloud ketika terkoneksi kembali ke internet,” jelas Irman Meilandi, Direktur BP2DK Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Direktur Bumades Pancamandala.
Hingga November 2018, sebanyak 420 desa dari total 5.886 desa yang menggunakan SIDEKA berasal dari Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Pada acara Workshop Pengembangan Unit Usaha Teknologi dan Informasi dan Temu Pandu Desa 4.0, hadir setidaknya 100 Pandu Desa yang berasal dari seluruh provinsi untuk dapat mengimplementasikan SIDEKA di desa-desanya.
“Pandu Desa 4.0 adalah lanjutan gerakan kepanduan yang tidak hanya kegiatan pemberdayaan desa saja namun ditambahkan kemampuan konektivitas untuk memperoleh dan mengolah data, otomatis perangkat jaringan, IoT, big data analytics, komputasi awan dan keamanan siber. Hal ini merupakan tren otomatisasi literasi digital dan diseminasi informasi serta pertukaran dan pemutakhiran data desa dalam teknologi Informasi,” ungkap Roedy Rustam, Project Manager BPD2K dan spokeperson Pandu Desa 4.0.
Antusiasme Pandu Desa terlihat dari diskusi aktif dan interaktif dengan Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan dan tim KSP dan Staf Khusus Presiden. Pandu Desa dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota menempuh perjalanan lebih dari 12 jam untuk mencapai Desa Mandalamekar, termasuk daerah-daerah dari pelosok Indonesia seperti Pulau Buru (Maluku), Pulau Bintan (Kep. Riau), Kep. Siau Tagulandang Biro (Sulawesi Utara), hingga Papua.
Yanuar menegaskan, pengembangan desa dengan teknologi informasi harus dapat menjadi bagian dari implementasi program prioritas nasional seperti transfer dana langsung ke desa (dana desa).“Pandu Desa harus ikut mengawal penggunaan Dana Desa, dengan aktif di musyawarah desa. Sehingga, pengembangan di desa dengan menggunakan Dana Desa dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan mencapai dampak yang diinginkan,” tegas Yanuar.
Sebagai penutup, Yanuar juga menegaskan pentingnya perbaikan informasi geospasial untuk mendukung perencanaan desa yang akurat melalui pemetaan desa yang sesuai standar.
“Apa yang dilakukan Pandu Desa 4.0 dalam pemetaan desa di sini dapat disinergikan dengan standar BIG (Badan Informasi Geospasial) sehingga kebijakan Satu Data dan Satu Peta dapat terlaksana implementasinya, dimulai dengan peta desa,“ kata Yanuar.
