Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemerintah tengah menyiapkan kebijakan validasi database nomor identitas asli telepon seluler (IMEI).
Ia menyatakan nantinya kebijakan itu pengaktifan ponsel harus melalui sistem penjodohan atau pairing antara nomor ponsel MSISDN (mobile subscriber integrated services digital network number) dengan SIM card.
Rudiantara menyebutkan, kebijakan itu nantinya untuk mengontrol peredaran ponsel yang masuk ke Indonesia.
“Dulu, ada kebijakan agar pertumbuhan industri selular cepat, orang boleh bebas beli ponsel dan operator kartu. Sekarang sudah saatnya kontrol untuk kepentingan masyarakat,” ujar Rudiantara di Kantor Kemenko Maritim, (3/7).
Menurut Rudiantara, kebijakan pencocokan tersebut sudah lebih dulu dilakukan di beberapa negara untuk mengontrol distribusi telepon seluler. Ia juga menjelaskan apabila ponsel tersebut hilang, maka orang yang bukan pemiliknya tidak bisa menggunakannya.
“SIM Card bisa dimatikan, tetapi ponsel tetap hilang. Nah sekarang kalau ponselnya hilang, tidak bisa dipakai,” ujar Rudiantara.
Baca: Begini Cara Pemerintah Blokir Total Peredaran Ponsel BM di Indonesia
Dengan adanya kebijakan itu, Rudiantara menilai tata niaga juga akan lebih bagus. Artinya, ponsel ilegal atau black market bisa dikontrol dan bisa meningkatkan potensi penerimaan pajak.
Rudiantara mengatakan kebijakan tersebut melibatkan Kementerian Kominfo, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.
“Kebijakan keluar Agustus, artinya 2,5 bulan lagi. Kebijakan ini menyangkut tata niaga, manufaktur, dan ada kominfo,” katanya.
Adapun implementasinya akan dilakukan secara bertahap. Nantinya, masyarakat tidak bisa lagi membeli ponsel di luar negeri kemudian aktivasi dipakai operator di Indonesia.
Sementara itu masyarakat yang sudah punya ponsel tidak dirugikan karena ada proses pemutihan. “Masih bisa digunakan, tetapi belum ditetapkan berapa tahunnya,” kata Rudiantara.
Masyarakat Tak Lagi Bisa Beli Ponsel di Luar Negeri
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan pemerintah sedang menyiapkan regulasi berbentuk peraturan tiga menteri terkait penggunaan telepon seluler di Indonesia. Beleid yang rencananya kelar Agustus itu bakal memuat kebijakan aktivasi nomor ponsel yang mesti berpasangan antara nomor ponsel MSISDN dan ponsel IMEI.
“Kebijakan keluar bulan Agustus, 2,5 bulan lagi. Kebijakan itu nanti disusun Kementerian Kominfo, Perindustrian, dan Perdagangan karena ini menyangkut tata niaga, manufaktur, dan ada Kominfo,” ujar Rudiantara di kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Rudiantara mengatakan, MSISDN dan IMEI mesti berpasangan untuk menghindari adanya penjualan ponsel black market dan mempercepat pertumbuhan industri. Menurut dia, negara-negara lain sebelumnya telah merilis kebijakan serupa.
Meski aturan ini diproyeksikan kelar Agustus, Rudiantara memastikan implementasi kebijakan akan berjalan bertahap. Tiga kementerian yang tengah menggodok beleid juga bakal melibatkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YKLI untuk memastikan hak konsumen terpenuhi.
Dengan adanya aturan tersebut, Rudiantara menyebut masyarakat yang saat ini memiliki ponsel black market tak perlu cemas. Sebab, akan ada proses pemutihan. Namun, pemerintah akan membatasi waktu penggunaan dengan rentang tahun yang belum ditetapkan.
Adapun setelah aturan terbit, kata dia, masyarakat Indonesia tak bisa lagi membeli ponsel di luar negeri lantaran terganjal harmonisasi dengan nomor ponsel dalam negeri.
“Tentu, pengecualian ada, masih bisa digunakan, tetapi belum ditetapkan berapa tahunnya,” ucap Rudiantara.
