Kementerian Keuangan memainkan peran vital dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan suatu negara. Terlebih untuk negara seperti Indonesia dengan kondisi geografis yang sangat luas, jumlah penduduk yang sangat besar, dan sedang melaksanakan pembangunan besar-besaran di segala bidang. Maka, dilakukan pengelolaan keuangan negaranya harus dengan baik. Solusinya, menggunakan teknologi-informasi yang handal.
Itu sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Caranya, melakukan Transformasi Digital yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini. Transformasi digital Kementerian Keuangan berfokus pada peningkatan layanan kepada stakeholders, melalui, pertama, simplifikasi proses bisnis. Kedua, pengembangan aplikasi yang user friendly, sesuai dengan perkembangan teknologi, environmentally friendly. Ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan data dengan mengadopsi teknologi Big Data dan Artificial Intelligence untuk mewujudkan data driven organization. Keempat, pengelolaan keamanan informasi.
Dalam sesi Presentasi dan Wawancara dengan Dewan Juri TOP DIGITAL Awards 2019, di Jakarta, 17 Oktober, yang dibawakan oleh Rachmad Solik dari Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan dijelaskan bahwa Transformasi digital dilakukan dengan pendekatan Enterprise Architecture, dengan 4 prinsip. Pertama, Prinsip Proses Bisnis yaitu bisnis bersifat adaptif mengikuti kebutuhan stakeholder dan perubahan regulasi. Kedua, memperhatikan Prinsip Teknologi yaitu pemilihan teknologi memperhatikan interoperabilitas dengan teknologi yang telah dimiliki, menerapkan standarisasi perangkat (server, jaringan, perangkat pengguna), dan penerapan Platform as a Service.
Juga diterapkan untuk Prinsip Data, Single source of truth data Kemenkeu melalui Sistem Layanan Data Kemenkeu untuk mendukung Satu Data Indonesia. Sedangkan untuk Prinsip Aplikasi maka aplikasi dengan fungsi umum digunakan bersama untuk menghindari duplikasi aplikasi sejenis, misalnya office automation Kemenkeu (e-Kemenkeu). Juga, Core Applications saling terkoneksi untuk mendorong terwujudnya Integrated Financial Information System (IFMIS).
Enabler Transformasi Digital
Yang jadi enabler-nya adalah menumbuhkan Digital Culture di Kementerian Keuangan. Caranya, internalisasi budaya digital, penetapan duta transformasi yang dilakukan setiap tahun, mengadakan HC Summit, festival literasi, festival budaya Kemenkeu, dan penguatan budaya inovasi.
Implementasi budaya digital yang sudah dilakukan di proses internal kementerian seperti, Naskah Dinas Elektronik untuk mengurangi dokumen fisik, E-Learning untuk menurunkan biaya pelatihan sebesar 88,07% (perjalanan dinas, pengajar, akomodasi & logistik), melakukan Video Conferenceyang digunakan dalam koordinasi Menteri Keuangan dengan Kantor Wilayah seluruh Indonesia. Di Core Process ada e-SPM (Surat Perintah Membayar) dan E-Filling (self-assessment wajibpajak)
Faktor Leadership juga jadi enabler yang memegang peran penting untuk keberhasilan Tranformasi Digital ini. Inisiatif yang sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) adalah, pertama, menetapkan Central Transformation Office dan Project Management Office di setiap unit dalam mengawal transformasi digital Kemenkeu. Kedua, menetapkan Chief Information Officer untuk mengkoordinasikan pelaksanaan RBTK, pengembangan dan pengelolaan TIK, antara lain aplikasi, data, dan infrastruktur TIK.
Ketiga, melakukan Leader Offsite Meeting secara berkala untuk monitoring dan penetapan Inisiatif Strategis yang merupakan Quick Win dari transformasi digital.
Keempat, membentuk Komite Pengarah TIK untuk optimalisasi koordinasi lintas unit di lingkungan Kemenkeu, melalui pelaksanaan rapat berkala yang dipimpin Menkeu/Wamenkeu. Terakhir, menetapkan kelompok kerja Enterprise Architecture untuk memastikan EA Governance Kemenkeu.
Enabler yang tidak kalah penting adalah, Pengelolaan SDM yang adaptif sesuai dengan kemajuan teknologi untuk mendukung transformasi digital. Inisiatif yang sudah dilakukan adalah, pertama, optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang kredibel. Ini dengan menyusun kebijakan leadership framework, talent management, dan reward management (PMK191/PMK.01/2018 tentang Leaders Factory di Lingkungan Kementerian Keuangan); menyusun kebijakan program pengembangan kompetensi di luar unit kerja bagi PNS Kemenkeu, dan Implementasi secondment.
Penguatan SDM di lingkungan kementerian juga dilakukan melalui Kemenkeu Corporate University dengan memberikan sistem pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan strategi Kemenkeu (KMK924/KMK.011/2018 tentang Kementerian Keuangan Corporate University). Pemanfaatan portal knowledge management system (klc.kemenkeu.go.id) dan jadi afiliate member Global Corporate University Council.
Untuk Governance dan Organisasi dalam pelaksanaan Transformasi Digital ini telah ada serangkaian peraturan yaitu: KMK 482/KMK.01/2015 tentang Penetapan Chief Information Officer Kemenkeu, KMK 387/KMK.01/2016 tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemenkeu, PMK 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola TIK di Lingkungan Kemenkeu, KMK 695/KMK.01/2017 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Kemenkeu, dan KMK 452/KMK.01/2018 yang berisi: Enterprise Architecture Kemenkeu, Pembentukan Kelompok Kerja Implementasi The Enterprise Architecture for Ministry of Finance Tahun 2018. Saat ini, sedang dilakukan simplifikasi kebijakan TIK yang disesuaikan dengan Perpres SPBE
Integrasi TIK juga telah dilakukan. Integrasi Perangkat TIK dilakukan mulai tahun 2011 dengan pengembangan DC dan DRC Kemenkeu, dan konsolidasi perangkat TIK unit ke DC Kemenkeu. Untuk Integrasi Data telah dilakukan sejak 2012 dengan mewujudkan single source of truth data melalui Sistem Layanan Data Keuangan (SLDK). Sedangkan Integrasi Sistem Informasi dijalankan mulai 2015 yang meliputi: pembangunan core system Unit Eselon I memperhatikan integrasi antar sistem Unit Eselon I (melalui Kemenkeu Service Bus), pembangunan e-corporate service Kemenkeu, integrasi sistem dalam mewujudkan IFMIS dan integrasi sistem dengan sistem informasi keuangan daerah
Mengelola data dan informasi mengenai yang berhubungan dengan keuangan negara diperlukan sistem yang sangat handal. Untuk itu, Kementerian Keuangan telah melakukan sejumlah langkah, seperti menandatangani MoU antara Kemenkeu dengan BSSN tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik, Maret 2018, bekerjasama dengan BSSN untuk melaksanakan Penetration Test dan Simulasi Cyber Attack dan pembentukan Organisasi Keamanan Informasi Kementerian Keuangan sebagai forum koordinasi terkait keamanan informasi.
Hasil Transformasi Digital
Transformasi digital di Kemenkeu telah dijalankan secara terencana, bertahap, dan sistematis. Hasilnya, dengan dukungan TI yang handal maka Kemenkeu telah menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan keuangan negara yang modern dan terintegrasi.
Itu dapat dilihat dari, pertama, optimalisasi penerimaan negara yang terus meningkat setiap tahun. Adanya streamlining (semakin mulus dan ramping) dalam proses transaksi penerimaan negara dan transaksi belanja. Mempercepat proses layanan jasa kepabeanan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam keuangan (inklusi keuangan) dan pemberdayaan UMKM.
Ke depan, Transformasi Digital di Kementerian Keuangan akan terus ditingkatkan sehingga dapat menjadi lembaga yang modern dan selalu terdepan dalam penerapan TI di Indonesia, khususnya di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintahan.
Baca:
Sri Mulyani Resmikan Aplikasi BAS Mobile Online
Dengan MPN G3 Kini Penyetoran Penerimaan Negara Dapat Dilakukan Lewat Satu Portal
