Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memberikan dana sebesar Rp 42,48 triliun untuk sembilan badan usaha milik negara (BUMN) pada tahun 2021.
“Dana tersebut masuk dalam mekanisme penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2021,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, 08/02/2021.
BUMN yang akan memperoleh PMN, pertama, PT PLN sebesar Rp 5 triliun dialokasikan sebagai pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan untuk transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik pedesaan. Kedua, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) senilai Rp 977 miliar guna pengembangan kawasan industri terpadu (KIT) di Batang.
Ketiga, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun alokasi anggaran tersebut diberikan untuk menjaga risk based capital (RBC) 120% suatu lembaga asuransi jiwa baru yang akan menerima polis Jiwasraya yang telah direstrukturisasi.
PMN untuk BPUI itu mempertimbangkan skema yang telah disampaikan Menteri BUMN kepada Komisi VI DPR RI terkait pembentukan asuransi jiwa baru yaitu sebesar Rp 12 triliun pada 2021, dan Rp 10 triliun pada tahun 2022.
Keempat, PT Hutama Karya (HK) senilai Rp 6,2 triliun untuk modal kerja sebagai kompensasi menjalankan proyek pemerintah yakni pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk tiga ruas yakni Sigu-Banda Aceh, Kuala Tanjung-Parapat, dan Lubuk Lingga-Bengkulu
Kelima, PT Pelindo III senilai Rp 1,2 triliun untuk pengembangan pelabuhan benoa guna mendukung program Bali Maritime Tourism Hub (BMTH). Keenam, PT PAL sebesar Rp 1,28 triliun guna penyiapan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan produksinya.
Ketujuh, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,25 triliun untuk penyediaan dana murah jangka panjang kepada peyalur KPR FLPP. Kedelapan, PT LPEI senilai Rp 5 triliun untuk pengadaan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi serta penugasan khusus ekspor
Kesembilan, PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 470 miliar untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung penyelenggaraan KTT G20 tahun 2022 di Tana Mori-Labuan Bajo.
Baca: Kementerian Keuangan RI Terapkan Pola Kerja Baru Flexible Working Space
Selain penyertaan modal negara (PMN) berupa dana, pemerintah juga memberikan PMN berupa inbreng barang milik negara antara lain untuk PT PLN berupa aset instalasi pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi pada Kementerian ESDM.
Kemudian, PT Pertamina yakni aset Kementerian Perhubungan berupa instasi refueling Apron pada Badara Hasanudin Makasar, serta fuel hydrant facilities pada Bandara Juanda Surabaya
Selain itu, ada pula PMN berupa modal pemerintah pusat yang diberikan kepada PT Istaka Karya dalam bentuk barang milik negara (BMN) pada Kementerian PUPR yakni lahan di Cengkareng, Semplak Bogor, danWatu Kosek Sidoarjo.
PT Hutama Karya juga menerima optimatisasi aset bekas BPPN dan bekas kelolaan PT PPA berupa lahan Karawaci Tanggerang, dan lahan di Setu Bekasi. Terakhir, PT Pertamina menerima BMN pada Kementerian ESDM berupa infrastruktur jaringan gas rumah tangga.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan pemberian PMN kepada BUMN/Lembaga sudah dilakukan sejak 2010 lalu. “Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah agar BUMN bisa menjadi salah satu motor pengerak perekonomian,” tegasnya.
“Kita harus tempatkan BUMN sebagai agent of development dan sebagai kendaraan alat sarana untuk tingkatkan pemerataan masyarakat di mana sering membutuhkan langkah langkah pembangunan yang internal rate of return atau visibility sisi keuangan belum seperti proyek komersial tapi dampaknya luar biasa penting,” ujarnya.
Baca: Transformasi Digital Kemenkeu Berdampak Positif bagi Pembangunan di Tanah Air
