Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah harus fokus mengembangkan data center atau pusat data di Indonesia karena banyak perusahaan rintisan berbasis teknologi digital terus tumbuh dari waktu ke waktu.
Sayangnya, belum ada pusat data di Indonesia yang bisa menunjang kinerja perusahaan-perusahaan start-up itu.
“Kita tahu saat ini banyak start-up kita yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh sangat pesat masih menggunakan data center di luar negeri,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (28/2).
“Padahal kalau data center ada di Indonesia akan banyak manfaatnya. Lebih cepat, lebih aman dan membantu untuk troubleshooting dalam pengembangan sistem yang bisa dilakukan lebih cepat,” sambungnya.
Selain perusahaan lokal, Jokowi juga melihat banyak pemain global seperti Microsoft, Amazon, Alibaba, dan Google yang sangat tertarik dan bahkan sudah mulai mengembangkan data center di Indonesia.
“Karena melihat negara kita memiliki daya tarik, memiliki potensi yang besar dan kita memiliki ekosistem startup yang paling aktif di Asia Tenggara, dengan market digital yang terbesar,” sambung Jokowi.
Karena itu, Jokowi selalu menekankan agar Indonesia jangan hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi digital ini. “Siapkan regulasinya, aturan mainnya termasuk yang mengatur soal investasi data center yang ingin masuk ke Indonesia,” kata dia.
Jokowi juga meminta menterinya memastikan investasi data center di Indonesia memberikan nilai tambah baik dalam pelatihan talenta, pengembangan pusat riset, kerja sama dengan pemain nasional, maupun dalam sharing pengetahuan dan teknologi.
“Kita juga ingin mendorong munculnya pemain nasional dalam pengembangan data center mulai dari bumn, komunikasi, sampai swasta Sudah mulai bergerak ke bisnis data center,” ujar dia.
Namun di sisi lain, Jokowi juga menekankan jajarannya untuk menyiapkan perlindungan terhadap data-data pribadi. Jangan sampai data pribadi masyarakat disalahgunakan.
“Ini berkaitan kedaulatan data kita, dan regulasi mengenai perlindungan data pribadi saat ini kita sudah tau sudah diusulkan pemerintah ke DPR,” kata dia.
