Jakarta, Itworks- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah mengupayakan jurus baru untuk akselerasi transformasi digital di Indonesia. Ada empat langkah strategis yang menjadi fokus kebijakan utama .
“Kebijakan pertama terkait penyelesaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas. Kedua, pengembangan teknologi pendukung akselerasi transformasi digital. Ketiga pengembangan sumberdaya manusia (SDM) atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai serta berkelanjutan, dan keempat penuntasan legislasi primer dan penguatan kerja sama internasional,” tutur Menteri Kominfo Johnny G. Plate saat membuka Seminar Daring dengan tema “Mendorong Akselerasi Transformasi Digital” dari Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo Jakarta, (20/07/2020) yang dirilis Biro Humas Kementerian Kominfo, baru-baru ini.
Pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang berkualitas dilakukan dengan cara membangun jaringan backbone, midlle-mile, dan last- mile. “Tugas penting kita termasuk juga meningkatkan rasio internetifikasi di Indonesia dan memperkecil disparitas internetifikasi antar wilayah dan penduduk baik dari sisi jangkauan maupun kualitas layanan internet yang memadai,” tegas Menteri Kominfo Johnny G Plate.
Tiga Lapis Infrastruktur
Saat ini menurut Menteri Johnny, sudah dibangun jaringan backbone serat optik nasional sepanjang 348.442 kilometer yang terbentang di daratan dan lautan Nusantara. Sebanyak 12.148 kilometer di antaranya merupakan jaringan Palapa Ring yang dibangun oleh BLU BAKTI Kementerian Kominfo, dan 336.294 kilometer dibangun oleh operator telekomunikasi di Indonesia.
Sedangkan jaringan middle-mile, menurut Menteri Kominfo, pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan jaringan fiber-link, microwave-link, dan satelit. “Di tahun 2023, Indonesia akan meluncurkan satelit multifungsi atau high-throughput satellite (HTS) SATRIA untuk melengkapi lima satelit nasional dan empat satelit asing yang digunakan sekarang. Satelit ini diharapkan dapat menjangkau 150.000 titik layanan publik yang saat ini belum memiliki akses internet memadai,” paparnya.
Adapun di jaringan last-mile, saat ini Indonesia memiliki 479.125 Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun Kementerian Kominfo bersama operator seluler untuk mendukung jaringan mobile broadband. Di samping itu, bersama dengan operator telekomunikasi, pihaknya juga terus mendorong pemerataan jaringan fixed broadband. “Hal ini juga termasuk optimalisasi penggunaan satelit untuk penuntasan infrastruktur last-mile,” jelas Menteri Johnny.
Ekosistem Digital
Selain pembangunan infrastruktur, Kementerian Kominfo juga membangun ekosistem digital yang aman, sehat, dan berdaula dengan mengupayakan berbagai kebijakan pengembangan teknologi.
“Pertama, kebijakan penambahan dan penataan frekuensi, dengan target capaian kebutuhan tambahan spektrum frekuensi 1.310 MHz terpenuhi pada akhir tahun 2024 termasuk juga untuk mendukung inisiatif pengembangan 5G,” jelas Menteri Kominfo.
Kedua, menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo juga menyediakan teknologi Pengendalian Konten Negatif di internet. “Dengan tujuan agar Kementerian Kominfo dapat mengendalikan konten negatif untuk menciptakan ruang digital yang jauh lebih bersih,” jelasnya.
Adapun ketiga, Kementerian Kominfo tengah membangun Pusat Data Nasional (PDN) dengan kapasitas total prosesor 43.000 cores dan kapasitas penyimpanan sebesar 72 Petabytes, untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia, integrasi, interoperabilitas, dan konsolidasi data pemerintah pusat dan daerah.
“Keempat Kominfo juga tengah membangun Pusat Monitoring Telekomunikasi Nasional, untuk menyediakan layanan monitoring quality of service (QoS) dan quality of experience (QoE) melalui pengukuran real-time dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan kualitas layanan telekomunikasi yang jauh lebih optimal,” papar Menteri Kominfo.
Talenta Digital
Hal lain yang juga menjadi konsen pemerintah, yakni terkait pengembangan SDM atau talenta digital. Hal ini sangat penting dan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akselerasi transformasi digital.
“Agar transformasi dan penggunaan ruang-ruang digital dapat dioptimalkan untuk penggunaan yang positif dan produktif. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo meluncurkan program-program pengembangan kecakapan digital dan program-program pengembangan ekosistem ekonomi digital,” paparnya.
Dalam pengembangan kecakapan digital, Kementerian Kominfo membagi dalam tiga jenis kecakapan. Pertama, Kecakapan Digital Dasar (Basic) yang dilakukan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi bersama dengan 108 lembaga/komunitas yang berada di dalamnya serta pihak-pihak lain yang terkait.
Adapun kedua, Kecakapan Digital Menengah (Intermediate) melalui stimulus pelatihan Digital Talent Scholarship (DTS), yang menjangkau 60.000 peserta atau 10% dari total kebutuhan sebanyak 600.000 talenta digital per tahun. Ketiga Kecakapan Digital Lanjutan (Advanced) melalui stimulus pelatihan Digital Leadership Academy (DLA), dengan target capaian 300 talenta per tahun.
Dalam upaya menyiapkan SDM untuk ekosistem ekonomi digital, Kementerian Kominfo telah menjalankan tiga program dengan sasaran yang spesifik. Ketiga program itu antara lain, Gerakan UMKM Go-Online dan Petani dan Nelayan Go-Online, Gerakan Nasional 1.000 Start-Up Digital; dan Program Nexticorn (The Next Indonesian Unicorn).
Kolaborasi Internasional
Selain melakukan pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM atau talenta digital, Kementerian Kominfo juga terus mengupayakan penuntasan legislasi primer di bidang telekomunikasi, informatika, dan pelindungan data,
Dijelaskan Menteri Johnny, saat ini bersama DPR RI, Pemerintah tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pelindungan Data Pribadi (PDP) dan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) di Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. Kementerian Kominfo juga tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) terkait Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat, RPM Interoperabilitas, dan beberapa RPM prioritas lainnya yang ditargetkan pengesahannya pada tahun 2020.
Selain itu, Kementerian Kominfo juga mengembangkan kolaborasi internasional untuk meningkatkan potensi ekonomi digital Indonesia, sekaligus untuk memastikan ekosistem digital yang aman, sehat, dan berdaulat. “Dalam kaitan ini, kami juga terus mendorong penguatan kerja sama internasional, terutama di bidang ekonomi digital dan arus data lintas negara,” ujarnya.
Mewakili Pemerintah Indonesia, Kementerian Kominfo ikut aktif dalam berbagai forum internasional, seperti: International Telecommunication Union (ITU) 2019; World Economic Forum (WEF) 2020; Digital Economy Task Force (DETF) G20 2020; dan ASEAN-China Year on Digital Economy Cooperation 2020.
“Ada banyak pula kerja sama bilateral di bidang TIK dan ekonomi digital, khususnya kerjasama untuk memutus rantai dan mengakhiri sebaran COVID-19,” ungkap Menteri Johnny.
Dalam kesempatan seminar itu, Menteri Kominfo juga mengajak semua kalangan untuk menyatukan langkah dalam mendorong akselerasi transformasi digital di Indonesia. “Terlebih menyongsong era baru, era masyarakat digital, menuju Indonesia sebagai The Digital Hub of Southeast Asia,” ujarnya.
Seminar Daring “Mendorong Akselerasi Transformasi Digital” berlangsung selama dua hari, Senin (20/07/2020) s.d. Selasa (21/07/ 2020). Pada hari pertama menghadirkan Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail; Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli; serta Direktur BAKTI Kominfo Anang Latif.
Hari kedua dengan narasumber Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan; Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Digital dan SDM Dedy Permadi, Vice President of Public Policy & Government Relations Tokopedia Astri Wahyuni, dan Vice President of Public Policy & Government Relations Gojek, Tricia Istiara Iskandar. (AC)
