Jakarta, ItWorks – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraft)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong para musisi memperkuat pemahaman bersama mengenai hak cipta atas karya. Terutama ketika digitalisasi terakselerasi kian cepat akibat pandemi COVID-19.
“Di era disrupsi sebagai konsekuensi dari digitalisasi ini, musisi atau pelaku industri musik perlu memiliki pemahaman yang sama mengenai hak cipta atas suatu karya musik. Hal ini mengingat di era digitalisasi ini, banyak layanan-layanan untuk mendengarkan musik secara digital. Dengan pemahaman ini, sengketa yang kerap mewarnai dunia musik bisa dapat terhindarkan,” papar Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf/Baparekraf, Ari Juliano Gema dalam acara “Bimbingan Teknis Musik & Hak Cipta 2020: Hak Cipta Lagu dalam Disrupsi Digital”, dilansir dalam siaran pers, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurutnya dengan pemahaman yang sama, pelaku juga bisa membuat suatu kesepakatan mengenai hal-hal tertentu. Dalam kaitan ini, perlu adanya buku panduan mengenai hak cipta suatu karya musik yang bisa menjadi acuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hak cipta ke jalur hukum. Karena itu, pihaknya juga tengah berusaha membenahi birokrasi pengurusan hak cipta karya musik menjadi lebih mudah.
“Penyederhanaan birokrasi ini sedang kita upayakan. Tapi kita juga mendorong agar teman-teman industri musik untuk duduk bersama membuat kesepakatan mengenai hak cipta, sehingga kita berharap nantinya tidak ada lagi perselisihan antar sesama musisi karena sama-sama ingin berkarya,” katanya.
Selain itu, Ari menuturkan pihaknya juga sedang berupaya membenahi metadata dari karya-karya musisi di Indonesia. Mengingat di era digitalisasi ini banyak layanan-layanan untuk mendengarkan musik secara digital.
“Metadata kita belum sistematis, jadi ini yang sedang kita segera benahi karena suka tidak suka, ini sangat penting sekali dalam hal pembagian manfaat ekonomi. Itulah mengapa sekarang kita sedang merintis sistem manajemen kolektif digital bersama teman-teman musisi untuk membenahi metadata sehingga ada kejelasan dari siapa yang akan menerima manfaat ekonomi dari suatu karya musik, mengatur standar lisensi tertentu, serta pengumpulan dan pembagian royalti yang adil,” jelas Ari.
Hal senada diungkapkan Sekretaris Deputi bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Yuke Sri Rahayu. Menurutnya di era digitalisasi saat ini, hak cipta atas suatu karya musik memang menjadi hal penting untuk dipahami para pelaku industri musik.
“Musisi dan pelaku industri musik lainnya seperti produser dan pengusaha industri rekaman harus memiliki pemahaman yang kuat dari hak cipta atas karyanya. Sehingga, para pemilik hak cipta atas karya tersebut bisa mendapatkan manfaat ekonomis maupun intelektual dari karya yang merupakan hasil kreativitas dari musisi tersebut,” ujarnya.
Sementara Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia, Candra Darusman mengatakan, perlu ada kolaborasi lintas generasi antar sesama musisi dalam menyikapi penguatan hak cipta di era digital.
“Kebetulan saya dari generasi baby boomers, dan masih banyak musisi dari generasi saya. Sehingga, untuk memahami hak cipta di era digital ini perlu ada kolaborasi lintas generasi terutama antara milenials dan baby boomers supaya bisa menyusun hal-hal penting mengenai hak cipta ini,” tuturnya. (AC)
