Reporter: Busthomi Asyari
Editor: Teguh Imam S.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi-informasi-komunikasi (TIK) untuk menjalankan perannya sebagai kementerian strategis dengan tanggung jawab mengelola keuangan negara dengan jumlah yang sangat besar.
Maka, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenkeu telah menjalankan transformasi digital agar bisa menjalankan perannya itu dengan cepat, tepat, efektif, efisien, dan transparan. Komitmen transformasi digital ini juga dapat dukungan kuat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Termasuk dalam penggunaan sejumlah solusi atau aplikasi TIK di lingkungan Kemenkeu. Hasilnya, transformasi digital itu berdampak peningkatan kinerja dan produktivitas di Kemenkeu yang pada akhirnya memberikan sumbangan positif bagi kegiatan pembangunan di Tanah Air.
Terlebih di saat pandemi, dengan adanya aturan protokol kesehatan dan kebijakan Work from Home (WfH) untuk menghindari penyebaran virus Covid-19. Maka TIK jadi tool yang tepat untuk tetap produktif. Dengan dukungan Tata Kelola, Infrastruktur dan Solusi/Aplikasi TI yang handal, pegawai Kemenkeu tetap produktif meski menjalankan WfH.
Demikian disampaikan Piotun Y. Simanjuntak, Kepala Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan TIK, Pusat Sistem Informasi Teknologi Keuangan (Pusintek) Kemenkeu, saat sesi Penjurian TOP DIGITAL Awards 2020 secara online yang digelar majalah IT Works, di Jakarta, Jumat, 6 November 2020. Ia didampingi Edi Nuryanto, Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Keberlangsungan TIK Pusintek Kemenkeu dan sejumlah pegawai lainnya.
Kepada dewan juri, ia menceritakan, Menkeu Sri Mulyani memiliki komitmen dengan mendorong seluruh jajaran Kemenkeu untuk mendukung transformasi digital yang dilakukan. Menkeu meminta jajaran Kemenkeu mengambil momentum dari pengalaman saat Covid-19 untuk mendorong perubahan radikal di Kemenkeu. Caranya, kurangi jumlah ruang rapat, manfaatkan teknologi seperti yang dilakukan saat WfH, dan bangun infrastruktur yang mendukung terciptanya budaya baru di Kemenkeu.
Transformasi Digital Kemenkeu
Transformasi digital di Kemenkeu diawali tahun 2014, dengan diterbitkannya Blueprint Transformasi Kelembagaan Kemenkeu 2014-2025. “Sejak itu, pengembangan infrastruktur TIK jadi prioritas,” terang Piotun.
“Tahun 2016 ada 20 inisiatif strategis utama, termasuk inisiatif terkait transformasi digital Kemenkeu.”
“Kemudian tahun 2018, Kemenkeu merancang visi transformasi digital 2020-2024, Blueprint Enterprise Architecture (EA) beserta roadmap untuk merealisasikan visi transformasi digital.”
“Dilanjutkan tahun 2019, ada 9 dari inisiatif strategis didukung oleh teknologi informasi.”
“Dan pada tahun 2020 ini, banyak capaian dalam hal pengembangan digitalisasi. Ada 14 dari 15 inisiatif strategis didukung teknologi informasi. Lalu persiapan rencana implementasi strategis 2020-2024 dalam merealisasikan visi transformasi digital. Serta fokus pada pelaksanaan integrasi perencanaan, penganggaran, lelang, manajemen kinerja, monitoring evaluasi, dan SDM. Jadi boleh dibilang, TIK di Kemenkeu ini selalu berada dua langkah di depan karena komitmen pimpinan kami sangat kuat,” jelas Piotun.
Ia memaparkan transformasi digital di Kemenkeu dilakukan dengan pendekatan enterprise architecture yang ditopang beberapa prinsip, “Pertama, prinsip proses bisnis yang bersifat adaptif mengikuti kebutuhan stakeholder dan perubahan regulasi.”
“Kedua, prinsip terkait data yaitu single source of truth data Kemenkeu melalui sistem layanan data Kemenkeu untuk mendukung Satu Data Indonesia.”
“Ketiga, prinsip aplikasi dengan fungsi umum digunakan bersama untuk menghindari duplikasi aplikasi sejenis, misal office automation Kemenkeu (e-Kemenkeu). Dan adanya core application yang saling terkoneksi untuk mendorong terwujudnya Integrated Financial Information System (IFMIS).”
“Keempat, prinsip pemilihan teknologi yaitu memperhatikan interoperabilitas dengan teknologi yang telah dimiliki, adanya standarisasi perangkat (server, jaringan, perangkat pengguna), dan adanya implementasi platform-as-a-service.”
Sejak tahun 2011, Kemenkeu telah memiliki infrastruktur TIK, kemudian integrasi sistem informasi mulai dijalankan tahun 2015. Dengan membangun core system unit eselon I dengan memperhatikan integrasi antar sistem unit eselon I (melalui Kemenkeu Service Bus). Lalu pembangunan e-corporate service Kemenkeu, integrasi sistem dalam mewujudkan IFMIS, dan integrasi sistem Kemenkeu dengan sistem informasi keuangan daerah.
Aplikasi di Kemenkeu
Transformasi digital yang dijalankan di Kemenleu, ditandai dengan adanya peralihan dari kinerja yang semula lebih manual seperti dengan formulir kertas menjadi digital berupa e-form, bahkan kemudian mengarah ke teknologi seamless.
“Dalam perkembangannya, kami pun banyak mengusung sejumlah aplikasi baik untuk memudahkan pegawai dalam bekerja maupun yang berkaitan dengan penganggaran dan penerimaan negara,” terang Piotun.
“E-Kemenkeu, kumpulan berbagai macam sistem informasi yang mendukung office automation pegawai Kemenkeu. Sistem ini terdiri dari beberapa aplikasi seperti, presensi online (mobile dan web), Nadine, layanan dan aduan, task management, manajemen pegawai, dan event management.”
“Nadine, aplikasi Naskah Dinas Elektronik yakni aplikasi persuratan yang dirilis oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Nadine bagian dari e-Kemenkeu dan selama pandemi sangat bermanfaat saat WfH.”
“e-SPM, aplikasi yang dikembangkan Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu. Merupakan sistem penyampaian ADK dan dokumen melalui jaringan internet dan tanpa tatap muka.”
Aplikasi terkait penggunaan anggaran/keuangan:
“SPAN, aplikasi untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga (K/L).
“SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), aplikasi yang digunakan Satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.”
Aplikasi terkait pengadaan barang dan jasa:
“e-Procurement, Kemenkeu memiliki sejumlah aplikasi untuk pengadaan barang. Semuanya ada dalam sistem e-Procurement. Yakni suatu kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software (perangkat lunak) atau web dan koneksi internet, dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Untuk ini, Kemenkeu menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).”
“SiRUP, aplikasi berbasis Web untuk mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP).”
“LPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik), aplikasi untuk pengadaan barang/jasa pemerintah dengan metode tender, penunjukkan langsung, dan pengadaan langsung.”
“SIKaP, plikasi untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi penyedia barang atau jasa.”
“LPSE Support, aplikasi untuk pelaporan permasalahan dalam menggunakan SPSE.”
“e-Catalogue, sistem katalog elektronik untuk pembelian barang atau jasa dengan proses e-purchasing.
“SIMPeL, aplikasi untuk memfasilitasi proses pengadaan langsung secara elektronik di lingkungan Kemenkeu.”
Dampak Transformasi Digital
Menurut Edi Nuryanto, transformasi digital di Kemenkeu membawa banyak manfaat. “Dengan dukungan sistem TIK, ada peningkatan produktivitas, kinerja, serta agility dan kolaborasi di Kemenkeu.”
“Kemenkeu jadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan keuangan negara yang modern dan terintegrasi.”
“Dari aspek penerimaan, adanya optimalisasi penerimaan negara yang meliputi penerimaan pajak, bea cukai dan bukan pajak.”
“Dari sisi perbendaharaan, ada peningkatan manfaat ekonomi dengan penguatan pengelolaan asset negara, penyederhanaan proses bisnis pelaksanaan anggaran, dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.”
“Adapun dari penganggaran berupa peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan keuangan negara.”
Inovasi Selama Pandemi
“Dan langkah positif itu terus dikembangkan di masa pandemi dengan beberapa inovasi unggulan,” Edi menambahkan.
“Seperti pengembangan dashboard monitoring Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pengembangan aplikasi perizinan persetujuan ekspor untuk mendukung implementasi kebijakan relaksasi program PEN terkait perizinan ekspor impor (rekomendasi ekspor dipercepat) dan bea masuk ditanggung pemerintah khususunya untuk alat-alat kesehatan.”
“Dilakukan Integrasi Contact Center 134 dan pengembangan portal layanan data Kemenkeu.”
“Adanya modul penelaahan anggaran online (SAKTI), pelaksanaan event virtual Festival Transformasi yang melibatkan stakeholder Kemenkeu, dan inovasi layanan kepelabuhan (TPS online, autogate system), dll.”
“Selama lima tahun terakhir, TIK Kemenkeu selalu jadi benchmarking dan role model bagi K/L lainnya,” tutup Edi.
Baca: TOP DIGITAL Awards 2019: Transformasi Digital Menuju Kementerian Keuangan Modern
