Melalui pengadaan satelit multifungsi diharapkan dapat membantu Pemerintah menyelesaikan target penyediaan akses layanan internet di seluruh Indonesia. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo mempunyai tugas untuk menghubungkan konektivitas titik akses layanan yang belum terhubung.
Saat ini, untuk jaringan pita lebar backbone, Indonesia telah menggelar 360.000 km fiber optik di darat dan dasar laut. Namun itu belum cukup, sehingga pemerintah harus menghubungkan seluruh titik-titik yang belum terhubung agar arus data bisa disalurkan dengan baik dan merata.
“Tidak semua kita bisa hubungkan dengan jaringan fiber optik di Indonesia, jadi kita harus melakukan kombinasi dengan dengan microwave link berupa komunikasi satelit,” jelas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam Konferensi Pers Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite (HBS) dan Jasa Pengoperasian yang berlangsung hibrida dari Jakarta, 15/03/2022.
Dijelaskannya agar layanan komunikasi satelit bisa optimal, Kementerian Kominfo memilih teknologi terbaru dan sesuai dengan kebutuhan wilayah kepulauan di ekuator.
“Untuk pengadaan satelit, saya telah meminta untuk menyiapkan agar satelit berikutnya adalah satelit dengan teknologi software defined satellite, yakni satelit yang wilayah layanannya bisa diatur melalui software-nya di hulu, Nah, akan kita pelajari dan mudah-mudahan teknologi yang baru ini akan memberikan atau memungkinkan harga-harga satelit yang lebih kompetitif lagi.”
Menteri Johnny menegaskan pihaknya telah mempertimbangkan aspek teknis oleh operator, pengguna, maupun pabrik pembuatan satelit. “Sudah pasti diperhitungkan, dianalisa dengan baik. Jadi jelas ya, satelit ini adalah Ka-band, sedangkan satelit milik Telkom adalah Ku-band dan C-band, sehingga tidak akan saling mengganggu,” tandasnya.
Baca: Lebih Efisien, Satelit HBS Dapat Layani Kebutuhan Telekomunikasi Nasional dan ASEAN
