Salah satu strategi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna mendukung upaya percepatan implementasi kebijakan peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMK-Koperasi, yaitu dengan memberikan layanan Klinik Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) secara daring setiap hari Senin hingga Jumat.
Klinik Konsultasi tersebut dapat digunakan sebagai media diskusi permasalahan PBJP yang dihadapi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun pelaku usaha.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah melakukan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan produk buatan lokal dan UMK-Koperasi.
Baca: Kominfo Beri Dukungan Teknis untuk e-katalog LKPP
Selain menggelar Klinik Konsultasi PBJP, LKPP juga telag melakukan penyederhanaan dan percepatan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 guna mendorong penggunaan produk dalam negeri.
“Mengikuti arahan Presiden, LKPP melakukan penyederhanaan dan percepatan tujuan dalam Rencana Strategis 2020-2024 agar menjadi lebih fokus dan sederhana sesuai dengan dinamika saat ini,” kata Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam keterangannya, Selasa, 29/03/2022.
Ia menjelaskan perubahan utama yang dilakukan adalah dengan mengubah tujuan strategis LKPP yang semula ada dua menjadi hanya satu.
“Dua tujuan strategis yaitu terwujudnya ekonomi yang produktif, mandiri dan berkeadilan melalui optimalisasi penerapan tata kelola pengadaan; serta meningkatkan kualitas tata kelola internal LKPP, dirubah menjadi hanya satu tujuan strategis, yakni terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengadaan barang/jasa.”
Ia mengatakan dalam menjabarkan arahan Presiden Joko Widodo, LKPP juga menetapkan tiga sasaran strategis yaitu pertama, tercapainya tujuan pengadaan; kedua, meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan; dan ketiga, meningkatkan kualitas tata kelola LKPP.
Baca: Mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas Jadi Kepala LKPP
Baca: TOP Digital Awards 2021: LKPP Terus Upayakan Transformasi Digital Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
