Penulis: Abi Abdul Jabar Siddiq
Editor: Fauzi
Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk menyusun kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) memiliki tujuan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.
Salah satu yang dilakukan LKPP untuk menunjang tujuan tersebut adalah melalui transformasi digital. Transformasi digital di bidang pengadaan ini juga merupakan keniscayaan mengingat saat ini Perkembangan teknologi telah mempengaruhi sifat dari pengadaan yang asalnya bersifat administratif sekarang menjadi strategis.
Demikian seperti disampaikan Patria Susantosa, Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP dalam wawancara penjurian TOP Digital Awards 2021 yang diselenggarakan Majalah IT Works secara virtual pada Kamis, 14 Oktober 2021.
“Memasuki era transformasi digital dan era Internet of Things (IoT), pengadaan barang-jasa pemerintah terus bertransformasi agar selaras dengan perkembangan zaman. Terlebih, teknologi informasi yang berkembang pesat mempengaruhi aktivitas pasar serta pola bisnis. Di samping itu, sistem pengadaan secara elektronik terbukti memudahkan proses pengadaan, meningkatkan transparansi dan membuka akses pasar pengadaan yang lebih baik,” kata Patria.
Patria mengatakan dalam kaitannya untuk mentransformasi pengadaaan barang/jasa pemerintah ke arah digital, LKPP telah memiliki IT MasterPlan yang terbagi menjadi beberapa tahapan.
Tahapan pertama dimulai dari komputerisasi sistem pengadaan dimana transformasi digital pengadaan dimulai dari menyediakan layanan TI yang bersifat Silos (terpisah). Tahapan kedua, LKPP membangun layanan TI yang terintegrasi pada proses bisnis digital pengadaan nasional disinilah dimana LKPP mulai membangun konektivitas pengadaan secara digital (Procurement Digital Connectivity)
“Setelah konektivitas pengadaan digital secara nasional terbangun, pada tahap ketiga mulai dibangunlah visibilitas pengadaan digital dimana memungkinkan kemudahan dalam pengendalian data pengadaan nasional dalam mendukung pengambilan keputusan. Tahap keempatnya dilanjutkan dengan menyediakan transparansi dalam pengadaan digital. Di tahap ini semantic linking dan seamless data integration yang memungkinkan sebagian pengambilaan keputusan dilakukan secara otomatis,” ujar Patria.
“Pada tahap kelima, dilanjutkan dengan membangun procurement predictive capacity atau kapasitas prediksi pengadaan di mana simulasi skenario pengadaan nasional dan kemampuan memprediksi menjadi tren perubahan di masa depan. Dan di tahap akhirnya dan menjadi tujuan transformasi digital ini adalah terwujudnya Procurement Adaptibility dimana nantinya layanan teknologi informasi yang dibangun mampu membuat keputusan dalam mengantisipasi berbagai perubahan secara otomatis, cepat dan akurat,” sambungnya.
Solusi TI Unggulan
Patria menjelaskan dalam upaya untuk mengimplementasikan IT MasterPlan yang telah dibangun LKPP telah malakukan berbagai langkah mulai dari membuat kebijakan dan tata kelola TI, membangun digital culture di perusahaan hingga membangun SDM IT yang mendukung. Dari berbagi langkah yang telah dilakukan, transformasi digital di LKPP melahirkan beberapa solusi IT yang menunjang proses bisnis, di antaranya:
Pertama, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dibangun dan dikembangkan oleh LKPP sejak tahun 2008. Sistem tersebut telah dapat memfasilitasi dan mempermudah proses pengadaan dari hulu sampai ke hilir, yaitu yang meliputi proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pelaksanaan kontrak termasuk pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik dan toko daring.
SPSE LKPP telah didukung oleh cloud LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), dan juga analisis big data yang sudah diterapkan secara baik. Misalnya, dalam rangka monitoring pada LPSE-LPSE di seluruh Indonesia, LKPP sudah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligent.
Kedua, Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) untuk percepatan dan transparansi pengadaan serta proses monitoring barang. AMEL merupakan aplikasi monitoring realisasi anggaran melalui perspektif pelaksanaan pengadaan berbasis web yang dikelola sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah, sehingga data lebih akurat dan real-time, mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan, serta pembayaran.
“AMEL di-install dan dikelola oleh masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Lembaga atau Pemda. Aplikasi ini dapat digunakan sebagai alat kontrol pimpinan dalam mempercepat dan mengendalikan pelaksanaan anggaran melalui perspektif pengadaan yang akan disajikan di dalam Dashboard Monev Pengadaan,” kata Patria.
“LKPP mengembangkan AMEL sejak 2018 sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk menyajikan data pengadaan mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, kontrak, hingga serah terima pekerjaan dan pembayaran. Melalui AMEL, data proses pengadaan barang/jasa hingga pembayaran pekerjaan dapat terintegrasi,” sambungnya.
Selain itu, pengolahan data pelaporan pengadaan, dan monitoring realisasi anggaran dapat dilakukan secara daring dan langsung saat itu juga. Hasilnya, seluruh kinerja pelaksanaan pengadaan dapat dipantau secara lebih mudah.
Ketiga, Aplikasi Belanja Pengadaan (Bela Pengadaan). Aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi dengan K/L/PD dan e-marketplace yang diluncurkan pada 17 Agustus 2020
Bela Pengadaan adalah platform yang disediakan untuk memudahkan para pelaku UMKM menjual produknya ke pasar pemerintah. Melalui platform ini, pelaku UMKM bisa menjadi penyedia barang dan jasa pemerintah dengan maksimal Rp50 juta per paket atau transaksi.
“Program Bela Pengadaan merupakan bagian dari gerakan #banggabuatanindonesia sebagai upaya pemerintah untuk menanggulangi dampak COVID-19 terhadap kegiatan perekonomian khususnya bagi Usaha Mikro dan Kecil. Selain itu, diharapkan Bela Pengadaan dapat mempermudah proses belanja langsung dan mendukung adanya pembinaan UMK untuk Go-Digital. Sampai dengan saat ini, Program Bela Pengadaan sudah melibatkan 71 K/L/PD,” papar Patria.
Bela Pengadaan diluncurkan juga dengan mempertimbangkan potensi pasar pengadaan pemerintah untuk usaha mikro dan kecil mencapai Rp307 triliun atau sekitar 41 persen dari total belanja pengadaan pemerintah pada tahun 2020.
“Aplikasi Bela Pengadaan ini diharapkan menjadi salah satu sarana yang bisa dipakai pelaku UMKM untuk terlibat menjadi pihak penyedia dalam kegiatan pengadaan pemerintah pada 2020. Dalam implementasi Platform Bela Pengadaan LKPP berusaha menggandeng perusahaan e-commerce guna menjadi agregator pelaku UMKM di platform Bela Pengadaan,” ujar Patria.
Sejauh ini terdapat enam e-Marketplace yang sudah tergabung dengan Aplikasi Bela Pengadaan. Keenamnya adalah Bhinneka, Blibli, Bukalapak, Gojek, Grab, dan Shopee. Perusahaan-perusahaan e-Marketplace tersebut akan menjadi agregator UMKM yang bisa menjadi penyedia barang-barang atau jasa kebutuhan lembaga pemerintah, yakni makanan, alat tulis kantor, angkutan, suvenir dan kurir.
Keempat, Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). SIRUP adalah aplikasi berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. SiRUP sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam meng-akses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional. SIRUP dikembangkan LKPP dan telah diimplementasikan sejak tahun 2012.
Aplikasi SIRUP saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi penganggaran, yakni aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI untuk memperoleh data anggaran di Kementerian/Lembaga dan Aplikasi SIPD Kementeran Dalam Negeri untuk memperoleh data anggaran di Pemerintah Daerah.
Kelima, Toko Daring dan Katalog Elektronik. Toko Daring merupakan Platform E-Purchasing pengadaan barang dan jasa pemerintah bekerjasama Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang berbentuk marketplace atau ritel daring untuk meningkatkan pengadaan produk dalam negeri dan meningkatkan keterlibatan Usaha Kecil Menengah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Saat ini platform yang telah disediakan dalam Toko daring adalah Bela Pengadaan yang diperuntukan untuk UMK, namun kedepannya Non-UMK akan dapat terlibat juga dalam penyelenggaraan Toko Daring.
Sementara Katalog Elektronik yakni sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai Penyedia.
Dalam penyusunan dan pengelolaanya, Katalog Elektronik dibedakan menjadi tiga jenis yaitu Katalog Elektronik Nasional yang penyusunan dan pengelolaanya dilakukan oleh LKPP, Katalog Elektronik Sektoral yang penyusunan dan pengelolaanya dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Katalog Elektronik Lokal yang penyusunan dan pengelolaanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
