Jakarta, ItWorks- Pemerintah Kota Tangerang menjadi satu – satunya daerah di Indonesia yang meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) minimal 15 kali berturut-turut.
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani kepada Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 yang diadakan Kementerian Keuangan, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu RI, Jakarta, belum lama ini.
Wali Kota Tangerang H. Arief R. Wismansyah menuturkan, penghargaan yang telah diraih oleh Pemerintah Kota Tangerang merupakan buah dari kerja keras dan kerja sama dari seluruh jajaran untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. “Pemkot Tangerang terus berupaya menjalankan kewajiban dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntable,” ujarnya sebagaimana dilansir portal resmi Pemkot Tangerang, baru-baru ini.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam sambutannya saat membuka Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hal yang luar biasa. Terutama dalam upaya membangun tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan dan bertanggung jawab.
“Tentu kita berharap tidak hanya sekadar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia,” tegas Menkeu.
Acara yang dihelat pada (22/09/2022) ini dihadiri oleh para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait. Tujuan penyelenggaraan Rakernas antara lain untuk meningkatkan awareness atas pentingnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pada masing-masing entitas pelaporan, juga untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, Rakernas diadakan untuk menjaga komitmen dan kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional serta memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (AC)
