ItWorks.id-Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terus memperkuat transformasi digital melalui
pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik dan efektivitas birokrasi.
Melalui strategi yang disebut Madiun Go AI (@iMATA), Pemkot Madiun mengembangkan
berbagai inovasi digital dengan tetap mengedepankan keamanan data, integrasi layanan, dan
keterlibatan sumber daya manusia (SDM).
Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun, Noor Aflah,
mengatakan pemanfaatan AI diarahkan untuk membantu mempercepat proses pelayanan
masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pekerjaan di lingkungan pemerintahan.
“Pemkot Madiun mengembangkan AI untuk mendukung pelayanan publik dan pekerjaan
internal pemerintahan. Namun, penerapan teknologi tersebut tetap menempatkan sumber
daya manusia sebagai bagian penting dalam proses pelayanan kepada masyarakat,” ujar Noor
dalam presentasi penjurian TOP DIGITAL Awards 2026 yang dilakukan secara daring, Jumat
(30/10/2026).
Noor menjelaskan, AI antara lain dimanfaatkan untuk memilah dan mengelompokkan
pengaduan masyarakat berdasarkan jenis permasalahan serta mengarahkannya kepada OPD
yang berwenang menangani.”Kami menggunakan AI untuk memfilter, ini layanan masuk ke jalur mana dan siapa yang
harus menangani. Ketika sudah diketahui kata kuncinya, pengaduan langsung kami alihkan
kepada petugas. Jadi, AI ini membantu agar pekerjaan lebih cepat dan layanan juga semakin
cepat,” ujar dia saat membawakan presentasi yang berjudul Madiun Go AI (@iMATA).
Sistem pengaduan telah diintegrasikan melalui satu nomor layanan. Pengaduan yang masuk
akan disaring dan dikelompokkan terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada OPD yang
bertanggung jawab.
Pemkot Madiun juga menerapkan standar waktu penyelesaian atau service level agreement
(SLA) dalam pelayanan. Pengaduan yang belum terselesaikan dalam waktu 2 x 24 jam harus
dieskalasikan ke tingkat penanganan berikutnya.
Noor mengatakan, Pemkot Madiun sengaja mempertahankan keterlibatan petugas dalam
pelayanan agar masyarakat tetap mendapatkan penanganan langsung. Dengan demikian, AI
berfungsi membantu pekerjaan petugas, bukan menggantikan peran mereka.
Trusted AI dan Perkuat Keamanan Data
Pengembangan AI di lingkungan Pemkot Madiun dilakukan dengan memperhatikan aspek
keamanan informasi dan perlindungan data.
Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah pemanfaatan large language model (LLM)
untuk mendukung layanan informasi, termasuk pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH) Kota Madiun.
Pengembangan AI tersebut menggunakan model OpenAI dan Ollama dengan sumber data
pelatihan yang dibatasi pada dokumen terbuka atau informasi publik. Pemkot juga
menerapkan penyaringan data untuk menjaga keamanan informasi, serta menyiapkan
pencatatan pencarian dan audit trail sebagai bagian dari pengawasan.
AI juga dimanfaatkan untuk membantu pengelolaan data dan monitoring jaringan sehingga
petugas dapat lebih cepat mengetahui apabila terjadi gangguan.
“Kami terus mengembangkan AI untuk layanan publik. Sistemnya juga terus kami latih dan
hasilnya tetap dipantau oleh petugas agar informasi atau jawaban yang diberikan benar-benar
sesuai,” katanya.
Di sisi lain, Pemkot Madiun memperkuat tata kelola keamanan informasi melalui penerapan
Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi
Negara (BSSN), serta pembaruan sertifikasi ISO 27001 secara berkala.
Noor menilai penguatan keamanan digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi juga menjadi faktor penting untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan informasi. Karena itu, Diskominfo Kota Madiun menjalankan edukasi keamanan informasi melalui program e-proteksi yang menyasar sekolah dan kelompok masyarakat.
Integrasikan Layanan melalui Mbangun Swarga
Salah satu inovasi utama Pemkot Madiun adalah aplikasi Mbangun Swarga yang dirancang
untuk menghimpun berbagai data pelayanan masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara
terpadu oleh pemerintah daerah.
Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah sejak
lahir, memasuki usia sekolah, kuliah, bekerja atau berusaha, menikah, hingga meninggal
dunia.Layanan ini tersedia melalui kanal aplikasi mobile, web, dan chatbot. Integrasi tersebut
ditujukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan tanpa harus mencari dan
mengakses berbagai aplikasi pemerintah secara terpisah.
Saat ini, kata Noor, tingkat pemanfaatan layanan digital di Kota Madiun juga telah mencapai
lebih dari 80 persen. Sementara itu, masih terdapat sekitar 19 persen masyarakat yang belum
mengakses layanan melalui kanal digital.
Karena itu, Pemkot Madiun tetap menyediakan alternatif pelayanan secara langsung agar
seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses pelayanan pemerintah.
“Kami juga menyediakan layanan secara langsung bagi masyarakat yang belum memiliki
akses digital. Jadi, tidak boleh ada alasan masyarakat tidak terlayani,” ujar Noor.
Di sisi internal pemerintahan, Pemkot Madiun mengembangkan MANEKIN (Manajemen
Kinerja), yakni platform terpadu berbasis single sign-on yang mengintegrasikan berbagai
aplikasi untuk kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).
Aplikasi yang terintegrasi di dalamnya mencakup SIMPEG, M-SKP, E-KAK, MANPRO, E-
Presensi, PROFIT M-TECH, MRPD, Pro UMKM, E-SAKIP, hingga Corporate University.
MANEKIN dikembangkan secara internal sejak 2022 untuk mempercepat proses birokrasi
kepegawaian, meningkatkan efisiensi penggunaan kredensial, serta memudahkan monitoring
dan evaluasi kinerja pemerintahan.
Pengembangan transformasi digital tersebut turut tercermin dari capaian Indeks Pemerintahan
Digital (Pemdi) Kota Madiun yang mencapai nilai sementara 2,55. Dengan angka tersebut,
Kota Madiun menjadi yang terbaik dalam capaian indeks Pemdi di Jawa Timur.
Menurut Noor, pencapaian itu merupakan hasil kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah
(OPD), mengingat pembangunan pemerintahan digital membutuhkan keterlibatan berbagai
sektor.
Transformasi Digital Menuju Sustainable City
Pemkot Madiun juga mengarahkan transformasi digital untuk mendukung pembangunan kota
berkelanjutan atau sustainable city dengan target 2030.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah. Pemkot mulai
mengembangkan sistem informasi pengelolaan sampah yang memanfaatkan data geospasial
untuk memetakan kondisi dan permasalahan persampahan di setiap wilayah.
Melalui dashboard digital, pemerintah dapat melihat wilayah dengan volume sampah plastik
tinggi maupun kawasan yang sudah menunjukkan kondisi lebih baik. Informasi tersebut
diharapkan membantu pimpinan daerah dan OPD terkait menentukan langkah penanganan
secara lebih terarah.
Pemkot juga merencanakan pemanfaatan AI dan Internet of Things (IoT), termasuk melalui
sensor dan CCTV analytics, untuk mendukung pemantauan pengelolaan sampah, armada
pengangkut, hingga tempat penampungan sementara.
“Target kami pada 2030 adalah menjadi sustainable city. Karena itu, pengelolaan sampah
juga mulai kami digitalisasikan. Dengan data geospasial dan dashboard, pimpinan bisa
mengetahui wilayah mana yang perlu mendapat perhatian lebih sehingga penanganannya bisa
lebih tepat,” jelas Noor. (Penulis: Nurdian Achmad)
