Negara-negara anggota ASEAN mengakui keunggulan ekosistem ekonomi digital Indonesia, utamanya pada aspek infrastruktur dan regulasi.
Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (AFMGM) di Jakarta, Selasa, 22/08/2023.
Menurut Sunu, banyak pelaku usaha di kegiatan roadshow ASEAN Chairmanship 2023 mengakui keunggulan infrastruktur ekosistem ekonomi digital Indonesia.
“Teknologi biometrik yang disediakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) berperan dalam menekan angka fraud di P2P lending. Ini dapat membantu kegiatan fintech lending, termasuk UMKM di Indonesia,” ujar Sunu.
Sementara dari aspek regulasi, banyak pelaku usaha tersebut ingin melakukan studi banding terkait regulasi di Indonesia.
“Hal itu mengindikasikan regulasi yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia diakui mampu mengakomodasi kegiatan ekonomi digital, termasuk P2P lending,” pungkas Sunu.
Mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Juli 2023, jumlah pendanaan P2P lending di Tanah Air telah mencapai Rp657,85 triliun.
Terdapat 102 penyelenggara, 166,8 ribu pemberi dana aktif, dan 20,4 juta penerima dana aktif.
Dengan nilai outstanding pendanaan sebesar Rp55,98 triliun dengan tingkat Tingkat Wan Prestasi (TWP90) pada level 3,47 persen.
Baca juga: Keamanan Siber Jadi Prioritas Nasional untuk Akselerasi Pengembangan Ekonomi Digital
