ItWorks- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan studi untuk berbagi pengalaman penerapan pelayanan digital bersama Kota Osaka-Jepang.
Kota Osaka menjadi salah satu tujuan studi tiru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terkait digitalisasi layanan. Kunjungan tersebut difokuskan pada Balai Kota Osaka dan Warn (distrik) Suminoe. “Kunjungan ke Kota Osaka ini untuk melihat bagaimana penerapan sistem layanan digital yang saat ini masih dalam tahap pengembangan, sehingga diskusi bilateral ini menjadi wadah berbagi pengalaman seputar digitalisasi pelayanan publik di Jepang, khususnya di Kota Osaka, serta di Indonesia,” ungkap Diah saat berkunjung ke Balai Kota Osaka akhir pekan lalu, dirilis melalui portal web KemenPANRB
(25/09/2023), di Jakarta.Dalam kesempatan itu, Deputi Diah juga menjelaskan beberapa program digitalisasi layanan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Program tersebut antara lain adalah Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital serta Portal Pelayanan Publik.
Sementara itu, Kepala Penanggung Jawab Pelayanan Digital Kantor Pengelolaan Digital Osaka-city, Toudou Takashi juga menjelaskan bahwa sistem administrasi online sudah diimplementasikan di Osaka-city. “Sekarang warga kota tidak perlu pergi ke kantor pelayanan untuk mengurus administrasi karena sudah tersedia sistem online,” ungkapnya.
Selain layanan administrasi, digitalisasi layanan yang juga sedang dikembangkan adalah terkait layanan pada bidang gempa bumi. Layanan ini terkait dengan penanggulangan gempa bumi kepada warga yang diharapkan dalam dilakukan melalui sistem yang terintegrasi secara online.
Sistem layanan online ini sudah diluncurkan di Distrik Suminoe yang menjadi percontohan. Hal ini dikarenakan Distrik Suminoe merupakan salah satu wilayah di Osaka yang mengembangkan sistem administrasi online melalui gawai, yakni Smart System Document.“Upaya pengembangan pelayanan publik ke arah digital agar lebih sederhana, cepat, dan mudah bagi masyarakat terus diupayakan dengan berbagai inovasi,” lanjutnya.
Untuk mendukung optimalisasi digitalisasi layanan, Toudou juga mengungkapkan bahwa penyimpanan data kependudukan memiliki peran penting dalam mewujudkannya, terutama bagi sistem administrasi pemerintahan. Penyimpanan data kependudukan menjadi dasar dalam berbagai proses pemerintahan sehingga ini menjadi data dan langkah sangat penting dalam digitalisasi administrasi pemerintahan.
Dalam kunjungan tersebut, Pemerintah Kota Osaka yang diwakili oleh Kepala Kantor Pengelolaan Digital Osaka-city dan Pengawas CDO Tsurumi Kazuhiro memberikan pemaparan terkait kerja sama antara Osaka dan Indonesia yang telah terjalin sejak tahun 1990.
Turut hadir mendampingi Deputi Diah dalam studi tiru digitalisasi pelayanan publik di Osaka ini, Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Akik Dwi Suharto dan Asdep Transformasi Digital Pelayanan Publik Yanuar Ahmad. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Seksi Penanggung Jawab Strategi Pada Kantor Pengelolaan Digital Kota Osaka Miyamoto Masahiro dan Kepala Departemen ICT dan Perencanaan Kantor Warn Suminoe, Osaka Yoshioka Toshihide. (AC)
