Jakarta, ItWorks- Transformasi digital di Pemerintahan Kabupaten Bandung -Jawa Barat yang dimotori oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo), baik di sistem manajemen melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maupun aplikasi Smart City (Bedas Smart Services), selain makin memudahkan layanan masyarakat yang kian efektif, transparan, dan terukur, di sisi lain juga mulai mendatangkan penghematan belanja anggaran.
Komitmen kuat transfomasi digital Kabupaten Bandung sudah dicanangkan Bupati Bandung HM Dadang Supriatna sejak beberapa tahun lalu, baik melalui konsep smart city (kota pintar), maupun penerapan SPBE. Tahun 2021 misalnya, telah dicanangkan melalui program “Kabupaten Bandung Go Digital Transparency Bedas”. Bedas merupakan singkatan yang menjadi tekad untuk mewujudkan Kabupaten Bandung yang (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera /BEDAS). Ketika itu,Bupati HM Dadang Supriatna me-launching 14 aplikasi digital untuk berbagai layanan public sekaligus mendukung implementasi smart city di kabupaten yang saat berpenduduk 33.718.660 jiwa ini.
Hingga kini berbagai inovasi sistem aplikasi dan layanan digital atau transformasi digital juga terus ditingkatkan menuju Bandung Bedas. Pengembangannya di antaranya dilakukan sesuai Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan internal yang mengatur muatan/proses/penerapan agar sesuai dengan kebijakan pusat. Seperti Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Dan terbaru ada Kebijakan Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Saat ini, setidaknya untuk domain layanan SPBE, Pemkab Bandung telah menggunakan 13 layanan berdasarkan aplikasi umum yang disyaratkan. Di antaranya terkait sistem Perencanaan, Keuangan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah, Kinerja Pegawai, Akuntabilitas Kinerja Organisasi (dalam pengembangan), Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Sehingga saat ini seluruh layanan utama di Pemkab Bandung sudah didukung SPBE, baik yang menggunakan aplikasi umum maupun aplikasi khusus.
Sejauh ini, penggunaan sistem aplikasi layanan berbasis digital, juga mampu mendatangkan banyak penghematan hingga peluang baru secara ekonomi seperti pemasukan dan peningkatan PAD, seperti dari pajak, retribusi dan lainnya. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak yang makin tinggi karena adanya dukungan kemudahan pembayaran melalui sistem aplikasi hingga pembayarannya, hal ini menjadi tren yang makin positif.
Di sistem manajemen, dengan adanya aplikasi E-Office mampu yang mengintegrasikan berbagai sistem aplikasi antar organisasi hingga ke tingkat desa, hal ini menjadikan proses layanan makin mudah, cepat, transparan tanpa harus pengiriman dokumen secara fisik. Penggunaan alat tulis kantor seperti kertas, menjadi makin berkurang. Begitu juga adanya sistem persuratan elektronik antar bagian di pemerintahan, serta penggunaan tanda tangan electronic (TTE) yang tak lagi harus ketemu fisik bahkan paperless (tanpa kertas), sehingga mendatangkan banyak efisiensi dengan produktivitas yang makin tinggi.
“Salah satu unggulan dari transformasi digital Kabupaten Bandung yakni pengembangan e-office. Melalui berbagai aplikasi yang kita kembangkan, berbagai pekerjaan yang tadinya dilakukan secara manual menjadi otomatis. Sehingga kian menghemat waktu kerja dan membuat proses kerja menjadi lebih efisien. Kualitas pelayanan pun menjadi lebih baik, cepat dan transparan dengan tingkat trust yang makin tinggi. Dari pengukuran dan evaluasi yang kita lakukan, penggunaan e-office juga mendatangkan banyak penghematan. Sampai dengan bulan September 2023, sebanyak 4045 Lingkup SDN, OPD, Kecamatan, Kelurahan serta Desa dan RSUD di Kabupaten Bandung, telah menggunakan TTE dan seluruh ASN Pemerintah Kabupaten Bandung telah menggunakan E-Office. Penggunaan E-Office tahun 2023 menghemat anggaran hingga Rp 3 miliaran,” ungkap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bandung, H. Yosep Nugraha, SH., M.IP dalam presentasi dan wawancara penjurian “TOP Digital Awards 2023” dengan Tim Dewan Juri yang diselenggarakan Majalah ItWorks Jakarta bekerja sama dengan sejumlah Asosiasi TI &Telco Indonesia dan konsultan independent yang dilakukan pada (11/10/2023) secara virtual melalui aplikasi video conference (vidcon).
Aplikasi E-office yang dikembangkan Pemkab Bandung merupakan aplikasi untuk menunjang aparatur pemerintah dalam hal pertukaran informasi, terutama surat menyurat. Aplikasi ini dikembangkan untuk mempermudah kegiatan dalam pembuatan surat dan pengiriman surat yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Unsur – unsur yang menjadi fokus dalam pembuatan surat terdiri pembuatan surat oleh staff atau bagian, memilih jenis surat yang akan dibuat seperti surat undangan, tanda tangan yang saat ini sudah menggunatakan sistem TTE, serta adanya verifikasi surat dan proses yang saat ini dikembangkan dengan adanya sistem notifikasi yang juga memudahkan proses monitoringnya. Saat ini untuk Layanan administrasi surat menyurat telah terintegrasi dengan database kepegawaian dan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dengan capaian user terdaftar pada BSRe BSSN sebanyak 1100.
Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bandung, H. Yosep Nugraha menambahkan, terkait layanan public, Kabupaten Bandung juga mengembangkan sistem aplikasi terintegrasi menjadi Super App yang disebut “BEDAS Smart Service”, yakni sistem layanan satu pintu yang terintegrasi dengan seluruh aplikasi yang ada di Kabupaten Bandung. “Tujuannya tak lain untuk memudahkan masyarakat Kabupaten Bandung mendapatkan akses layanan tanpa perlu banyak mengunduh aplikasi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan, serta dapat mengetahui status pengajuan kapanpun dan dimanapun,” ujarnya.
Beberapa fitur layanan yang ada di antaranya, informasi penanaman modal, berita seputar Kabupaten Bandung, Melakukan Panggilan Darurat 112 Kabupaten Bandung, Live Streaming Radio Kandaga FM 100.8 Mhz, Informasi harga komoditas bahan pangan, Portal website OPD ( Website Dinas, RSUD, Kecamatan dan instansi lainnya).
Selain itu ada Portal Website Desa 270 Desa & 10 Kelurahan., Informasi lokasi – lokasi Wisata di Kabupaten Bandung, Akses CCTV lalu lintas, hingga melakukan pelaporan melalui e-lapor. Kabupaten Bandung juga memiliki sejumlah aplikasi untuk mendukung operasional di level bawah yang terus dioptimalkan. ”Sebanyak 270 Desa di Kabupaten Bandung juga telah menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis opensource sejak 2017 dan menggunakan domain desa.id. Secara umum, Diskominfo Kab. Bandung telah melaksanakan review dan evaluasi Rencana dan Anggaran TIK seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung. Proses review dan evaluasi tersebut berupa koordinasi dan sinkronisasi perencanaan serta penganggaran di bidang komunikasi dan informatika dan menjadi konsultan teknis bagi seluruh Perangkat Daerah,” ujar didampingi tim Diskominfo Statistik dan Persandian Kab Bandung (Lusianto – Kabid, Perdana Firmansyah – Sekdis, Santi Rosmayanti – Kabid, dan lainnya).
Skor Indeks SPBE
Untuk SPBE berdasarlan penilaian oleh tim independent, indeks penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabpaten Bandung mencapai 4,21atau berpredikat memuaskan. Capaian ini jauh lebih tingi dari periode sebelumnya di bawah 3. Penerapan 8 Area Manajemen SPBE, telah terlaksana berdasarkan Peta Rencana SPBE yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, namun belum mengacu pada Pedoman Manajemen SPBE yang diarahkan. “Seluruh layanan utama di Pemkab Bandung sudah didukung SPBE, baik yang menggunakan aplikasi umum maupun aplikasi khusus,” ujarnya.
Untuk penerapan smart city, berdasarkan Penilaian Evaluasi Implementasi Masterplan dan Quick Win Smart City Tahap II Tahun 2019 dalam rangka Program Gerakan Menuju 100 Smart City yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo, hasilnya, memperoleh rata-rata 3,20 (ada Tingkat Improvement).
Terkait layanan public, Kabupaten Bandung juga memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) diresmikan sejak tahun 2021. MPP Kabupaten Bandung bertempat di Munara 99 dan berada pada Kawasan Sains, Teknologi, Kultur, Religi serta Ekonomi sehingga menjadi ikon baru Kabupaten Bandung.
Sementara itu terkait antisipasi keamanan siber, juga dibentuk BandungKab CSIRT -“Computer Security Incident Response Team. CSIRT ini merupakan sebuah tim atau entitas yang menyediakan layanan dan dukungan kepada organisasi untuk mencegah, mengelola dan menanggapi insiden keamanan informasi. Layanan reaktif mencakup Layanan Pemberian Peringatan, Layanan Penanggulangan dan Pemulihan, serta Layanan Penanganan Kerawanan. Selain itu juga ada layanan proaktif yang meliputi Layanan Pemberian Peringatan, Layanan Penanggulangan dan Pemulihan, Layanan Penanganan Kerawanan.
Hal lain yang cukup membanggakan dari inovasi aplikasi Kabupaten Bandung yakni beberapa di antaranya telah direplikasi dan diadopsi oleh sejumlah pemerintah kota dan daerah lain. Di antaranya oleh Pemkot Cimahi, Pemkot Palangkaraya, Pemkot Bandar Lampung, Pemkab Subang, Litbang Kemendagri, dan Pemkab Muna Barat. “Pemkab Muna Barat sudah menggunakan 8 aplikasi dari kami bangun. Bahkan Tim kami juga ikut langsung mendampingi proses implementasinya hingga go live. Kami bersyukur inovasi kami bisa memberikan manfaat luas bagi masyarakat di Tanah Air,” ujarnya.
Berbagai kemajuan dan capai ini kembali menghantarkan Diskominfo Kabupaten Bandung terpilih menjadi salah satu finalis untuk penilaian dan penjurian dalam rangka penghargaan “TOP Digital Awards 2023”. TOP DIGITAL Awards 2023, merupakan ajang penilaian untuk penghargaan tahunan di bidang IT dan Telco atau teknologi digital yang terbesar dan tertinggi di Indonesia.
Penghargaan ini akan diberikan kepada perusahaan, organisasi/ instansi pemerintahan yang dinilai berhasil dalam hal implementasi dan pemanfaatan teknologi digital. Terutama dalam upaya meningkatkan kinerja, daya saing, serta layanan pelanggan atau masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh majalah ItWorks bekerjasama serta didukung oleh beberapa asosiasi dan Lembaga konsultan IT dan TELCO Indonesia. Sedangkan tema yang diangkat tahun ini yakni “IT Governance and Cyber Security in Innovation of Business and Services”.
Bertindak sebagai Tim Dewan Juri penilai kali ini, di antaranya Dr. Melani K Harriman (Melani K Harriman & Associate), Nurul Yakin Setiabudi (IDTUG Indonesia-BPSK DKI Jakarta), Azhari Abidin (Aspiluki), Dwinda Ruslan (Yayasan Pengembangan Keuangan Mikro), Dr Nina Kurnia Hikmawati (APTIKOM), Subandi (DBC Consulting -Universitas Budhi Luhur), Febirzal Effendi (Aspiluki), serta Benyamin De Haan (Senior Advisor MSI Group), yang dimoderatori Ahmad Chury (Managing Editor Majalah ItWorks). (AC)
