Pasca ditetapkan sebagai salah satu dari 50 daerah percontohan program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) dari Kominfo di tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) terus mempercepat transformasi digital baik dilingkup pemerintahan maupun layanan kepada masyarakat.
Tujuannya adalah guna meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, meningkatkan konektivitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat OKI melalui layanan publik yang lebih baik dan tersedia secara luas.
“Jadi karena Kabupaten OKI ditetapkan sebagai Smart City dari Kominfo, kita mendapat pendampingan teknis untuk penyusunan masterplan Smart City. Adanya masterplan Smart City dapat dijadikan sebagai acuan untuk melanjutkan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas,” kata Muttaqin Noviandy S, M.Kom Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkab OKI dalam wawancara penjurian Top Digital Awards 2023 yang diselenggarakan Majalah IT Works pada Jumat (10/11/2023).
“IT Master Plan ini mengacu pada apa yang ada di standar Smart City dari Kominfo dimana kita ada empat poin yakni sistem data terpusat, integrasi aplikasi, pengembangan kapasitas sdm hingga penggunaan cara smart dalam penyelesaian permasalahan kabupaten,” sambung Muttaqin.
Muttaqin mengatakan masterplan yang disusun telah memenuhi enam dimensi, yakni smart governance, smart branding,smart economy, smart living, smart society, smart environment.
“Kaitannya dengan Smart Governance Pemkab OKI berusaha meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dengan cara-cara yang efektif, efisien, serta pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Ini kita upayakan melalui lima hal mulai dari pertama; seluruh OPD berperan aktif dalam pengelolaan data dan informasi serta administrasi, kedua; melakukan interkoneksi data antar satuan kerja, ketiga; meningkatkan kualitas sdm melalui pelatihan dan mimtek, keempat; meningkatkan penggunaan teknologi dengan infrastruktur memadai dan terakhir melakukan pengumpulan dan penelitian data dan informasi untuk arah kebijakan yang efektif,” jelas muttaqin.
Muttaqin menuturkan diantara penerapan Smart Governance yang telah dilakukan antara lain seperti Layanan Perpajakan Daerah untuk pengelolaan pajak daerah menjadi optimal, efektif, efisien, serta akuntabel sehingga potensi penerimaan daerah menjadi maksimal.
“Layanan ini menggunakan sistem Informasi yang terintegrasi ke berbagai pihak seperti Bank Kas Daerah, dan Notaris/ PPAT. Masyarakat juga diberikan kemudahan dalam pembayaran pajak daerah melalui kerjasama dengan Bank Sumsel dan Kantor Pos,” ujar dia.
“Selain itu kita juga ada untuk pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Daerah Sejak 2008, dan Data Pengelolaan Keuangan Daerah terintegrasi mulai Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Penatausahaan, Aset Daerah. Kita juga sudah gunakan Sistem Elektronik seperti SIMDA Keuangan, SIMDA Aset, dan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah). dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemkab oki berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualin (WTP) selama 11x berturut-turut,” beber Muttaqin.
Contoh lain dalam penerapan Smart Governance adalah implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE). Penerapan TTE ini adalah wujud nyata Pemkab OKI dalam mendukung perkembangan digitalisasi guna meningkatkan birokrasi. Pemkab OKI juga sudah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk TTE.
“Kerja sama guna melegalkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) ini meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik pada masing-masing instansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik,” papar Muttaqin.
Dimensi Smart City yang kedua adalah Smart Branding. Pemkab OKI melakukan smart branding sebagai upaya untuk memasarkan daerah sehingga mampu meningkatkan daya saing, serta mampu menarik partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah, pelaku bisnis dan investor untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Jadi untuk sasaran dari smart branding kita kedepan untuk adanya peningkatan daya saing daerah baik dari aspek ekonomi maupun kehidupan sosial. Adapun smart branding yang kita lakukan meliputi tiga hal yaitu Tourism branding untuk membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata, business branding untuk membangun dan memasarkan ekosistem bisnis daerah, dan City appearance branding untuk membangun dan memasarkan wajah kota,” pungkas Muttaqin
“Saat ini kabupaten OKI mempunyai branding dengan tagline OKI Mandira atau Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa. Untuk branding pariwisatanya kita punya tagline ‘It’s OKI Good to See’ yang berfokus pada Cultural, Medical, Sport Tourism dan menumbuhkan ekonomi di kawasan wisata. Untuk pariwisasta ini kita lakukan pembangunan pembangunan secara tematik seperti patung gajah, perahu kajang dll,” lanjut dia.
Muttaqin mengatakan untuk smart branding ini program-program dan kebijakan pemerintah daerah juga gencar dilakukan melalui media sosial, melalui Diskominfo yang memiliki tim komunikasi publik aktif merancang konten untuk edukasi masyarakat. Terlebih saat terjadi krisis, Diskominfo melakukan manajemen krisis, karena masyarakat jaman sekarang tidak lepas dari dunia medsos.
Pesan-pesan dan kebijakan pemerintah lebih cepat sampai ke masyarakat dengan memanfaatkan media sosial dan media massa.
“Jadi publikasi kita gencarkan melalui media sosial semua kegiatan dan program Pemkab OKI memiliki rekam jejak yang tersimpan disana dan bisa dilihat kapanpun. Kita gunakan semua platform mulai dari Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, dan Twitter adalah platform yang digunakan oleh akun @kominfo.oki dan @ogankomeringilirmandira. Untuk publikasi, kita juga gandeng media massa sebanyak 9 media harian, 32 media mingguan, 73 media online untuk diseminasi informasi dari kebijakan pemerintah,” kata Muttaqin
Dimensi Smart City yang ketiga adalah Smart Economy. Pemkab OKI mengusung konsep Smart Economy untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan financial literacy masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan less-cash society. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembankan tiga elemen dalam smart economy, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.
Muttaqin menyebut untuk program Smart Economy, pemkab OKI memiliki perhatian khusus dalam membantu UMKM agar go digital. Upaya ini dilakukan mulai dari pembinaan permodalan , pemberdayaan dan pengembangan potensi usaha hingga melakukan pelatihan terkait produk dan pemasaran digital.
“Kami di OKI ini punya potensi UMKM untuk kerajinan purun, kerajinan recycle (tirai), dan kuliner. Para UMKM ini kita bantu dan kita dampingi bagaimana caranya mengembangkan usaha, bagaimana literasi digitalnya juga. Kita juga bahkan buatkan aplikasi marketplace khusus untuk UMKM di OKI namanya PAISLAIS,” jelas Muttaqin.
Aplikasi PAISLAIS, kata Muttaqin, merupakan platform marketplace agar Kabupaten OKI memilki katalog elektronik UMKM asli OKI, sehingga dapat mempertemukan UMKM dengan pembeli potensial di belahan dunia manapun.
“Jadi UMKM ini benar-benar kita upayakan untuk maju didorong digitalisasinya. Aplikasi PAISLAIS ini harapannya jadi media agar UMKM bisa naik kelas, merambah ke pasar-pasar baru nantinya juga usahanya berkembang kedepannya,” ujar Muttaqin.
Untuk Smart Living, Pemkab OKI sudah melakukan revolusi untuk program KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Program ini sudah berjalan sejak 2020 dan tahun ini mendapat bantuan dari Bank BRI berupa 5 Unit Ambulan dan Peralatan Kesehatan Pendukung.
Selain itu, Pemkab OKI juga terus meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dimana saat ini RSUD Pemkab OKI sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti fasilitas Rawat Jalan, Poli Umum, Poli Gigi, Spesialis penyakit dalam, Bedah, Anak, Kebidanan, PKBRS (keluarga berencana), Mata, Syaraf, THT, Paru, Akupuntur dan Penyakit KK.
Lalu ada pula fasilitas Rawat Inap Penyakit Dalam, Infeksi, Bedah, Anak, Kebidanan, Obgin, Mata, Syaraf, THT Perawatan Intensif (IGD, Bedah Sentral), Radiologi, Laboratorium, Rehab Medik (fisioterapi), Apotik, Gizi, CSSD (Central Steril Departement)
Pemeliharaan, Jenazah, Rujukan, Poli Hemodialisa Diresmikan 2020 alat dengan standar terbaru, Radiologi, dan Laboratorium Unit Transfusi Darah.
“RSUD juga sudah menggunakan SIM RS yang Terintegrasi Dengan BPJS yang didalamnya juga ada Fitur Rekam Medis, Rawat Inap, Rawat Jalan sampai Ketersediaan Obat dan Masa Expired Obat,” sebut Muttaqin.
Program lainnya adalah Optimalisasi Layanan Administrasi Kependudukan dengan inisiatif Program Jemput Bola Langsung Di Desa, Sehari Mesti Jadi (JELADES SEMEDI)
“Program ini mengoptimalkan Peralatan IT dan Jaringan VPN (Virtual Private Network) sehingga dapat melayani perekaman dan pencetakan dokumen adminduk di desa, bahkan rumah warga desa. dimana warga tidak perlu datang ke pusat pemerintahan untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan sehingga dapat menghemat waktu dan biaya hingga jutaan rupiah. Nantinya Proses perekaman dan pencetakan KTP memakan waktu 7 menit,” papar Muttaqin.
Program JELADES SEMEDI menghantarkan layanan perekaman administrasi kependudukan sampai ke desa yang memiliki kesulitan akses ke pusat pemerintahan, perekaman dilakukan di kantor-kantor desa, bahkan di rumah masyarakat yang disabilitas, ODGJ. Pelayanan juga dilakukan di hari libur.
“Selain perekaman semua layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara online, seperti Kartu Keluarga, Surat Pindah, Akta Kelahiran. Dan memperoleh dokumen yang bisa dicetak secara mandiri. Hal ini bisa diakses di adminduk.kaboki.go.id,” ucap Muttaqin.
“Untuk optimalisasi program ini kita di tiap desa sudah dibentuk POSYANDUKDES (Pos Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa), dimana petugas dilatih dan dibekali pengetahuan tentang pengelolaan administrasi kependudukan. Sejauh ini kurang lebih sudah ada 10.000 KTP Telah Diterbitkan melalui program ini,” tambah dia.
Penulis: Abi Abdul Jabbar Sidik
