Masuknya Starlink di Indonesia diklaim berpotensi mempercepat transformasi digital di bidang kesehatan, utamanya pemantauan penyakit.
Associate Professor Monash University Indonesia bidang Kesehatan Publik, Grace Wangge mengatakan, dengan akses internet yang lebih luas dan cepat hingga di level puskesmas, data terkait tren kasus penyakit yang tinggi dapat diketahui dengan adanya laporan yang cepat.
“Data kesehatan kita tidak terkumpul dengan baik dan real-time, sehingga pengambil keputusan tidak cepat dan tepat,” katanya dalam siaran pers, Minggu, 27/05/2024.
“Misalnya di suatu daerah di Kalimantan, nakes mesti naik perahu setengah hari ke ibukota kabupaten, untuk sinkronisasi data stunting (EPPBGM) karena akses internet tidak ada. Tentunya hal ini memperlambat proses alokasi intervensi yang dibutuhkan,” Grace memberi contoh.
Menurutnya, akses internet ini juga dapat memungkinkan terjadinya pemantauan kesehatan yang terpadu. Pasalnya, data tentang pemantauan penyakit sebenarnya terhubung dengan data lain, misalnya data pemantauan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan BMKG, misalnya, pernah membuat pemantauan tren data cuaca untuk melihat pengaruhnya terhadap berkembangnya populasi nyamuk. Grace mendorong koordinasi dan integrasi data antar institusi seperti ini agar upaya antisipasi wabah penyakit berjalan lebih baik.
Meski demikian, peneliti Data & Democracy Research Hub Arif Perdana berpendapat, Starlink memiliki potensi besar namun harus dikelola dengan baik dan dikawal oleh pemerintah agar patuh dengan regulasi terkait perlindungan data.
Arif menilai data masyarakat yang dimiliki Starlink tidak akan mudah diakses baik oleh pihak asing maupun dimanfaatkan oleh organisasi anti pemerintah karena ada aturan di Indonesia yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan internet berbasis satelit itu.
“Misalnya, perangkat telekomunikasi dari Starlink harus mendapatkan e-sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terlebih dahulu,” tegas Arif.
Tahun ini, pemerintah sedang membangun Pusat Data Nasional di Cikarang, Jawa Barat yang rencananya akan rampung pada Oktober 2024. Masuknya Starlink yang memberikan layanan internet lebih baik di Indonesia disebut dapat membantu pemerintah dalam upaya mensinergikan data, utamanya data kesehatan.
Menurut Arif masuknya Starlink ini dapat memungkinkan akses lebih luas ke Pusat Data Nasional, memastikan kontinuitas layanan saat jaringan utama terganggu, dan memungkinkan pengumpulan serta transmisi data real-time dari berbagai lokasi terpencil ke Pusat Data Nasional.
Saran juga diutarakan oleh Co-director Data & Democracy Research Hub Ika Idris bahwa kerja sama swasta dan pemerintah dalam memberikan layanan publik harus berpusat pada kepentingan publik, termasuk untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik.
“Salah satu masalah yang seringkali terjadi pada implementasi pelayanan publik adalah masalah operasional utamanya kemampuan digital yang cukup dan kesadaran menegakkan etika digital dalam menjaga privasi publik,” ujarnya
