Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas menjaga kedaulatan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Ada tiga pilar utama yang menjadi fokus tugas Bakamla, yaitu Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum.
Meskipun bukan entitas bisnis, Bakamla memiliki strategi bisnis yang lebih fokus pada pengelolaan sumber daya, efisiensi operasional, kolaborasi, dan inovasi untuk mencapai tujuan organisasional.
Setiap hari, Bakamla mengawasi lebih dari 7 ribu kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.
Untuk mendukung tugas tersebut, Bakamla mengembangkan dan mengimplementasikan solusi teknologi teknologi unggulan, antara lain Sistem Monitoring dan Analisis Kapal. Solusi ini dikembangkan internal dan diimplementasikan Bakamla sejak 2017.
“Sistem ini dirancang untuk memantau pergerakan kapal secara real-time dan menganalisis aktivitas yang mencurigakan di wilayah perairan nasional,” ujar Pranata Komputer Ahli Muda pada Direktorat Data dan Informasi Bakamla RI, Mayor Bakamla Adriansyah Putra Harahap, S.Si., M,Si. dalam presentasi penjurian TOP Digital Awards 2024 yang dilakukan secara daring, Jumat (29/11/2024).
Hadir pula dalam penjurian ini Kasubdit Penyelenggara Operasi Direktorat Operasi Laut Kolonel Bakamla David Hastiadi, Mayor Bakamla Ibnu Mufid, Mayor Bakamla Demo Putra, Mayor Bakamla Lukman, dan Letda Bakamla Rakha. Tim Bakamla ini membawakan materi presentasi berjudul Platform Pendukung Maritime Domain Awareness (MDA).
Sistem Monitoring dan Analisis Kapal ini dilengkapi teknologi berbasis Artificial Intelligence (AI) dan data integrasi radar, serta sistem pelacakan kapal otomatis (Automatic Identification System/AIS) untuk pemantauan yang lebih efektif.
Selain itu, Bakamla sejak 2022 mengimplementasikan Sistem Integrasi Data yang juga dikembangkan tim internal. Sistem ini mengintegrasikan data berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait dalam satu platform untuk mendukung operasi keamanan laut. Ada 4 K/L yang terkait antara lain TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Polri, serta Ditjen Bea dan Cukai. “Sistem ini berbasis API Hub untuk akses data yang cepat dan efisien,” ucapnya.
Solusi teknologi lainnya adalah Sistem Informasi Layanan Publik yang juga dikembangkan internal Bakamla dan diimplementasikan sejak 2021. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi terkait keamanan dan keselamatan laut, termasuk laporan insiden, dan informasi cuaca maritim.
“Keunggulan sistem ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan laut dan layak diimplementasikan di sektor lain untuk layanan publik berbasis digital,” tutur Adriansyah.
Pemanfaatan AI
Bakamla juga memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan yang memungkinkan pengawasan, deteksi, dan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. AI dapat memproses data dalam jumlah besar dari berbagai sumber dan sensor untuk mendeteksi pola atau anomali yang mengindikasikan potensi ancaman.
Pertama adalah untuk illegal fishing detection. AI dipakai untuk menganalisis pergerakan kapal untuk mengidentifikasi aktivitas penangkapan ikan ilegal melalui pola pergerakan kapal dan didukung data izin kapal.
“Sistem berbasis AI dapat memprediksi rute kapal yang mencurigakan berdasarkan data lintas kapal sebelumnya atau maritime domain awareness,” kata Adriansyah.
AI juga digunakan dalam sistem pengawasan maritime otomatis yang memantau perairan selama 24 jam tanpa henti. Sistem ini mampu mengidentifikasi objek di laut seperti kapal perahu kecil, dan drone melalui computer vision. Sistem ini juga bisa mengirimkan notifikasi atau alarm otomatis jika terdeteksi aktivitas mencurigakan.
“Pemantauan pergerakan kapal dengan analisis gambar dari drone atau satelit. Sedangkan identifikasi kapal berdasarkan AIS, meskipun transponder kapal dimatikan,” tuturnya.
Jadi, kata dia, manfaat teknologi AI ini mengurangi kebutuhan pengawasan manual dan meningkatkan efisiensi operasi keamanan, serta memberikan informasi real time kepada tim patrol di lapangan.
AI juga mampu memonitor dan menganalisis aktivitas kapal yang mencurigakan untuk mendeteksi transhipment illegal, yaitu pertemuan kapal tanpa izin di tengah laut.
Teknologi AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi tumpahan minyak (oil spill) secara cepat dan efisien melalui analisis data satelit, drone, atau sensor laut,” ujarnya.
AI juga dapat memanfaatkan data dari sensor laut, radar, dan citra satelit untuk memonitor tinggi gelombang signifikan, yang sangat penting untuk keselamatan pelayaran dan mitigasi bencana.
Selain itu, AI dapat digunakan untuk mendeteksi pelanggaran batas wilayah maritim, baik oleh kapal pemerintah asing yang masuk tanpa izin melalui analisis data AIS, radar, dan citra satelit.
Perkuat Keamanan Siber
Menurut Adriansyah, Direktorat Data dan Informasi (Datin) melakukan pemantauan keamanan siber terhadap beberapa sistem di Bakamla RI. Hasil pemantauan tersebut kemudian dimuat dalam laporan bulanan.
Dalam satu tahun terakhir, Bakamla mengalami 3 kali serangan siber. Kasus serangan terbaru adalah malware yang menyerang server IMIC yang terjadi pada 1 agustus 2024. kerugian dari serangan tersebut adalah IP Publik Bakamla masuk ke dalam Blacklist beberapa ISP.
Pada Instansi Bakamla sendiri sampai saat ini terdapat 23.706.113 serangan. Di antara serangan tersebut terdapat defacement attack yang sudah mengganggu sistem elektronik di Bakamla seperti serangan pada website Bakamla (www.bakamla.go.id), JDIH (jdih.bakamla.go.id), SIM-K (sim-k.bakamla.go.id), dan beberapa lainnya.
Untuk mengatasi ancaman serangan siber, Bakamla membentuk tim keamanan TI atau Computer Incident Security Response Team (CISRT). Bakamla juga memperkuat keamanan jaringan dengan perangkat firewall, web application firewall (WAF), serta monitoring keamanan siber dengan firewall dan SIEM (Security information and Event Management).
Tak hanya itu, Sistem TI di Bakamla juga rutin dilakukan penilaian oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Berdasarkan penilaian, nilai CSM (Cyber Security Maturity) tahun 2024 mencapai 3,13.
Secara umum, Bakamla juga melakukan penilaian IT Maturity Level (Tingkat Kematangan Teknologi Informasi) dalam konteks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). IT Maturity Level SPBE biasanya dinilai berdasarkan kerangka kerja standar, seperti COBIT 5, ISO 20000, atau pedoman lokal yang relevan, di mana pelaksanaan asesmen dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
“IT Maturity Level yang berjalan di Bakamla sudah berada pada level 3 Defined (Tertata). Pengelolaan TI sudah terstandar dan terdokumentasi dan Proses TI mulai diselaraskan dengan kebutuhan organisasi,” kata Adriansyah.
Keberhasilan pengembangan TI di Bakamla didukung anggaran yang mencapai Rp 23,4 miliar pada 2024, meningkat dibandingkan total pengeluaran TI pada 2023 sebesar Rp 15 miliar. Selain itu, Bakamla pada 2024 ini memiliki 10 orang pegawai TI tetap dan 10 orang pegawai TI tidak tetap.
Editor: Fauzi
